Intelijen Jerman Mulai Awasi Gerakan Anti-Lockdown
Berlin, IDN Times - Khawatir akan adanya gerakan anti-lockdown oleh sekelompok demonstran, Badan Intelijen Jerman akan mengawasi beberapa bagian dari gerakan tersebut. Mayoritas demonstran yang menentang adanya lockdown ini tidak dipandang sebagai ekstremis. Bagaimana awal ceritanya?
1. Mereka secara khusus berfokus pada beberapa anggota gerakan 'Querdenker'
Dilansir dari BBC, Badan Intelijen Jerman, BfV, mengatakan beberapa bagian dari gerakan anti-lockdown sedang diawasi di tengah kekhawatiran mereka kemungkinan mencoba mendelegitimasi negara. Mereka secara khusus berfokus pada beberapa anggota gerakan "Querdenker" atau dengan istilah pemikir lateral serta mengatakan bahwa mereka tidak cocok dengan kategori ekstremis lainnya. Pihak BfV menyoroti hubungan dengan kelompok sayap kanan dan ekstremis lainnya serta protes yang sah sedang dieksploitasi untuk memprovokasi ekskalasi.
Meskipun mayoritas demonstran tidak dipandang sebagai ekstremis, demonstran anti-lockdown "Querdenker" telah menarik dukungan dari berbagai kelompok, termasuk partai sayap kanan, AfD, yang dikenal anti-vaxxers dan teori konspirasi. Seperti yang diketahui, anti-vaxxers merupakan seseorang yang dikenal tidak percaya dengan vaksinasi. Mereka juga mengatakan bahwa agenda penyelenggara protes besar-besaran telah melampaui keberatan terhadap tindakan anti-Covid serta terhubung dengan Reichsburger (warga Reich) dan Selbstverwalter (warga negara berdaulat) yang menolak otoritas pemerintah Jerman serta menyebarkan hinaan anti-Semit.
2. Kementerian Dalam Negeri Jerman telah menciptakan kategori baru delegitimasi negara
Kementerian Dalan Negeri Jerman telah menciptakan kategori baru delegitimasi negara jika relevan dengan perlindungan konstitusional. Kategorisasi baru ini akan memungkinkan untuk memproses kasus-kasus sebagai dugaan kejahatan dan sebagai upaya ekstremis yang terbukti. Mereka juga menambahkan keputusan itu diambil karena protes terhadap tindakan lockdown di Jerman yang telah berulang kali digunakan dengan cara yang provokatif untuk meningkatkan ketegangan.
Dewan Pusat Yahudi Jerman menyambut baik keputusan itu, dengan mengatakan itu menjadi sangat diperlukan mengingat pengaruh yang dipegang sayap kanan dalam gerakan protes. Para pengamat mengatakan bahwa teori konspirasi radikal dan kelompok sayap kanan menjadi semakin berpengaruh di antara mereka yang ambil bagian dalam protes besar-besaran ini. Beberapa otoritas negara untuk perlindungan konstitusi, seperti di Bavaria dan Baden Wurttemberg, telah menempatkan semua atau sebagian gerakan "Querdenker" di bawah pengawasan.
3. Pekan lalu, sebanyak 8.000 demonstran anti-lockdown melakukan protes di dekat gedung Parlemen Jerman
Pada hari Kamis, 22 April 2021, waktu setempat, undang-undang mengenai lockdown yang kontroversial memungkinkan pemerintahan di bawah Kanselir Jerman, Angela Merkel, untuk memberlakukan rem darurat telah didukung oleh anggota parlemen Jerman. Di bawah undang-undang yang diamandemen, pemerintah Jerman akan dapat memberlakukan jam malam serta menutup sekolah di mana tingkat infeksi semakin meningkat. Beberapa partai menentang langkah-langkah tersebut di gedung Parlemen Jerman.
Begitu juga dengan 8.000 demonstran anti-lockdown yang melakukan protes besar-besaran di depan gedung Parlemen Jerman. Pihak kepolisian Jerman membubarkan para demonstran dan mengeluh bahwa banyak dari mereka yang terlibat menolak untuk mengindahkan peringatan untuk mengenakan maser serta mematuhi aturan jarak sosial. Lebih dari 150 demonstran ditangkap pada saat itu karena melanggar aturan COVID-19 dan menyerang petugas kepolisian.
