Jelang KTT Perdana Board of Peace, Ini yang Perlu Diketahui!
- Pertemuan perdana KTT Board of Peace akan dilaksanakan pada Kamis (19/2/2026) di Washington, dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
- Gedung Putih mengundang 50 negara untuk bergabung dalam Board of Peace, namun sejumlah pemimpin menolak undangan tersebut, termasuk Uni Eropa dan beberapa negara besar Eropa.
- Lebih dari 20 pemimpin berkumpul membahas tata kelola dan keamanan di wilayah Palestina yang diduduki, arah keputusan Board of Peace berpotensi berdampak jauh bagi Gaza dan dinamika politik dunia.
Jakarta, IDN Times - Pertemuan perdana KTT Board of Peace (BoP) akan dilaksanakan pada Kamis (19/2/2026). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menjadi tuan rumah pertemuan yang digelar di Washington.
Forum yang dipimpin langsung Trump itu disebut akan mengumumkan strategi serta pendanaan rekonstruksi Gaza. Pertemuan digelar di US Institute of Peace dan dihadiri perwakilan negara-negara anggota yang telah menyatakan bergabung, termasuk Indonesia.
Forum yang baru dibentuk ini menimbulkan perbedaan sikap tajam di berbagai kawasan. Trump, yang menjabat sebagai ketua tanpa batas waktu, menilai BoP memiliki potensi besar.
Dalam unggahannya di Truth Social, ia menulis, “Board of Peace akan terbukti menjadi Badan Internasional paling konsekuensial dalam sejarah.”
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai perluasan mandat forum itu berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara kritik juga muncul terkait undangan kepada sejumlah pemimpin yang sedang diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
1. Sebanyak 50 Negara diundang jadi anggota BoP
Gedung Putih mengundang 50 negara untuk bergabung dalam Board of Peace. Sebanyak 35 pemimpin menunjukkan minat, 26 negara telah ditetapkan sebagai anggota pendiri, sementara sedikitnya 14 negara menolak undangan tersebut.
Uni Eropa secara institusional menyatakan tidak akan bergabung karena kekhawatiran terhadap piagam forum tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menolak undangan menghadiri pertemuan.
Undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin malah semakin memperumit posisi negara-negara Eropa, terutama di tengah perang Ukraina. Hingga kini, Putin belum memastikan keanggotaannya.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bergabung, meski dilaporkan keberatan atas masuknya pejabat Turki dan Qatar dalam Dewan Eksekutif Gaza.
Negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol menolak bergabung sebagai anggota. Namun, Uni Eropa tetap mengirim Komisaris untuk Mediterania, Dubravka Suica, sebagai pengamat.
Seorang juru bicara menyatakan, meski masih ada pertanyaan soal piagam, UE akan bekerja sama dengan AS dalam pelaksanaan rencana perdamaian untuk Gaza.
Hungaria dan Bulgaria menjadi dua negara anggota UE yang memilih bergabung. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, sekutu dekat Trump, menghadiri pertemuan tersebut. Kosovo dan Albania juga menjadi anggota dan hadir langsung.
Sementara itu, Paus Leo menolak kursi yang ditawarkan, dengan menegaskan bahwa situasi krisis seharusnya dikelola oleh PBB.
Sekutu Barat AS bersikeras mempertahankan tatanan liberal berbasis aturan, multilateralisme, yang memberi mereka posisi setara, sementara banyak negara Global Selatan bersikap lebih pragmatis dalam dukungan dan keanggotaannya,” kata peneliti tamu untuk program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations, Tahani Mustafa.
2. Anggota BoP dari Timur Tengah dan Asia
Sejumlah kekuatan utama Timur Tengah memilih bergabung. Dari Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar dijadwalkan hadir di KTT ini.
Uni Emirat Arab, Maroko, dan Bahrain menjadi negara Arab pertama yang menyetujui keanggotaan, disusul Mesir. Arab Saudi kemudian bergabung bersama Turki, Yordania, dan Qatar. Mereka menyatakan komitmen mendukung hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kenegaraan sesuai hukum internasional.
Kuwait juga turut bergabung. Mustafa menyebut para mitra Timur Tengah mencoba bersikap realistis.
“Mitra Timur Tengah mengatakan mereka mencoba bersikap pragmatis dan melakukan apa yang mereka anggap terbaik untuk Gaza dan untuk menghentikan pertumpahan darah,” katanya kepada Al Jazeera.
“Realitasnya, pada akhirnya, ini lebih tentang memperkuat hubungan mereka dengan AS, dan tidak membuat marah seseorang yang temperamental seperti Trump,” sambung dia.
Sementara dari Asia Tengah, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hadir sebagai anggota. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev juga datang ke Washington.
Dari Asia Tenggara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam pertemuan tersebut, sementara Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam juga akan mengikuti pertemuan anggota dewan.
Pakistan menjadi satu-satunya negara Asia Selatan yang bergabung. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan menghadiri pertemuan.
India menyatakan masih meninjau undangan dan tidak mengirim perwakilan sebagai pengamat. Selandia Baru menolak undangan, sementara Australia masih meninjau sikapnya.
3. Tekanan domestik di Indonesia dan Pakistan
Pertemuan di Washington tidak hanya berdampak secara diplomatik, tetapi juga berpotensi memicu tekanan politik di dalam negeri bagi sejumlah pemimpin.
Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade. Indonesia juga pernah mendapat dukungan dari kepemimpinan Palestina dalam perjuangan kemerdekaannya pada 1945.
Sejak Presiden Prabowo bergabung dalam Board of Peace, opini publik di Indonesia terbelah. Hasil dari pertemuan Washington berpotensi memiliki implikasi politik di dalam negeri.
Hal serupa juga berlaku bagi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang menghadapi publik domestik yang selama ini dikenal kuat mendukung perjuangan Palestina.
Dengan lebih dari 20 pemimpin berkumpul membahas tata kelola dan keamanan di wilayah Palestina yang diduduki, arah keputusan Board of Peace berpotensi berdampak jauh, tidak hanya bagi Gaza, tetapi juga bagi dinamika politik di berbagai ibu kota dunia.
Sementara itu, KTT perdana BoP akan digelar hari ini pukul 08.40 waktu Washington, atau 20.40 waktu Indonesia.
