Jepang Pertimbangkan Izin Penggantian Reaktor Lama untuk Perluas PLTN
Jakarta, IDN Times - Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan perluasan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ini akan dilakukan jika perusahaan utilitas telah menonaktifkan reaktor tuanya untuk membangun reaktor baru di PLTN yang sudah ada.
Izin tersebut kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam revisi strategi energi nasional Jepang tahun ini, guna menguraikan arah kebijakan energi pemerintah. Nantinya, kebijakan yang tertuang dalam Rencana Energi Strategis itu akan ditinjau setiap tiga tahun, dilansir Asahi Shimbun, pada Minggu (16/6/2024).
1. PLTN merupakan isu sensitif secara politik di Jepang
Para pejabat telah menggarisbawahi jumlah total reaktor di Negeri Sakura tidak akan bertambah, namun kebijakan baru ini dapat menghadapi reaksi publik, terutama sentimen anti-nuklir masyarakat.
Hal ini disebabkan Rencana Energi Strategis yang diadopsi pada 2021, menyatakan pemerintah akan sebisa mungkin mengurangi ketergantungan pada tenaga nuklir sebanyak mungkin.
Kebijakan baru ini juga memungkinkan perusahaan utilitas, seperti Kyushu Electric Power Co, untuk membangun dua reaktor di PLTN Sendai di Prefektur Kagoshima. Sebab, dua reaktor yang berada di PLTN Genkai di Prefektur Saga telah dinonaktifkan.
2. Revisi kebijakan energi Jepang di bawah pemerintahan Kishida
Pada 2014, Jepang melakukan revisi pada Rencana Energi Strategis, imbas dari bencana nuklir yang terjadi di PLTN Fukushima karena gempa dan tsunami yang menghantam Jepang pada 2011.
Melalui revisi tersebut, pemerintah memperkenalkan peraturan yang mewajibkan unit nuklir dapat beroperasi hingga 40 tahun, serta kemungkinan perpanjangan hingga 60 tahun sambil menunggu persetujuan, dikutip dari Kyodo News.
Namun pada 2023, Jepang resmi mengadopsi Kebijakan Dasar Menuju Realisasi Transformasi Hijau yang diadopsi oleh Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida. Aturan tersebut merupakan acuan menuju masyarakat dekarbonisasi, yang menyatakan bahwa energi nuklir akan digunakan secara maksimal.
Pemerintah juga mengesahkan undang-undang yang memperkenalkan sistem baru, yang memungkinkan reaktor nuklir beroperasi melampaui batas 60 tahun yang ada saat ini.
Jepang juga menyerukan pengembangan dan pembangunan reaktor canggih generasi mendatang, dengan menonaktifkan reaktor yang telah usang dan membatasi pembangunan reaktor baru. Meski begitu, PLTN kekurangan lahan untuk membangun reaktor baru, jika hal itu dioperasikan oleh perusahaan yang sama.
3. Tantangan dan komitmen Jepang di tengah meningkatnya kebutuhan energi
Jepang, yang merupakan negara penghasil emisi terbesar kelima di dunia, telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 46 persen pada 2030. Jika tercapai, emisi pada 2030 akan menjadi 0,76 miliar ton, The Straits Times melaporkan.
Namun, menurut pakar industri, Jepang akan kesulitan mencapai targetnya. Ini mengingat negara tersebut sedang mendorong penggunaan lebih banyak tenaga nuklir dalam pembaruan kebijakan energi yang dijadwalkan tahun depan.
Jepang juga sedang mengupayakan pasokan listrik yang stabil di tengah meningkatnya permintaan dan meningkatnya risiko geopolitik karena lonjakan harga batu bara dan gas, serta gangguan pasokan pada 2022 karena perang Rusia terhadap Ukraina. Negara Asia Timur ini juga sedang mempercepat pertumbuhan energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya.
