8 Kebijakan Donald Trump di Hari Pertama Dilantik
- Donald Trump mengubah arah kebijakan AS dengan perintah eksekutif
- Deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko
- Membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan mundur dari Perjanjian Paris serta WHO
Jakarta, IDN Times - Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin (20/1/2025). Kebijakan ini meliputi berbagai aspek mulai dari pengetatan imigrasi, kebijakan gender, energi, hingga reformasi birokrasi pemerintahan federal.
Donald Trump langsung mengubah arah kebijakan AS dalam berbagai sektor strategis melalui perintah eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan Kongres. Kebijakan-kebijakan ini sebagian besar membatalkan program era Biden dan mengembalikan agenda "America First" yang menjadi ciri khas pemerintahan Trump sebelumnya.
1. Memperketat perbatasan AS
Trump mendeklarasikan situasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko. Deklarasi ini membuka akses pendanaan tambahan bagi penguatan keamanan perbatasan dan melanjutkan pembangunan tembok perbatasan yang sempat terhenti.
"Kita akan segera menghentikan seluruh aliran masuknya imigran ilegal dan memulai proses pemulangan jutaan kriminal asing ke tempat asal mereka," ujar Trump.
Kebijakan "Remain in Mexico" kembali diberlakukan. Ini mengharuskan pencari suaka menunggu proses imigrasi mereka di Meksiko. Program "tangkap dan lepas" yang memungkinkan migran tinggal di AS selama menunggu sidang juga dihentikan. Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif mencabut kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak imigran ilegal yang lahir di AS.
Kelompok kartel narkoba dan geng internasional seperti MS-13 ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Status ini memberikan wewenang lebih luas bagi pemerintah AS dalam memberantas aktivitas kelompok-kelompok tersebut.
2. Trump umumkan darurat energi
Trump juga mendeklarasikan darurat energi nasional pertama dalam sejarah AS. Melansir NYT, deklarasi ini memungkinkan pelonggaran regulasi lingkungan dan percepatan perizinan proyek pertambangan.
Pengeboran minyak dan gas di Alaska akan kembali dibuka. Seluruh program Green New Deal era Biden dibatalkan, termasuk penghentian pembangunan ladang angin lepas pantai dan pencabutan regulasi kendaraan listrik. Kebijakan efisiensi energi untuk berbagai peralatan rumah tangga juga dihapuskan.
3. Menetapkan hanya ada dua jenis kelamin sah
Trump menerbitkan perintah eksekutif yang hanya mengakui dua jenis kelamin, pria dan wanita, dalam seluruh dokumen dan komunikasi pemerintah federal. Program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) di seluruh instansi pemerintah federal dihentikan karena dinilai radikal dan pemborosan.
Perlindungan khusus bagi narapidana transgender di penjara federal dicabut. Perubahan kebijakan ini berlaku untuk dokumen resmi seperti paspor dan visa. Program-program pemerintah yang mendukung ideologi gender juga dihentikan.
4. Pengampunan massal ribuan pendukungnya yang merusuh Gedung Capitol
Trump mengampuni sekitar 1.500 pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan Capitol 6 Januari 2021.
"Proklamasi ini mengakhiri ketidakadilan nasional yang telah berlangsung 4 tahun terakhir dan memulai proses rekonsiliasi nasional," tulis Trump dalam pernyataan di situs Gedung Putih.
Melansir BBC, pengampunan ini termasuk tokoh-tokoh utama seperti Enrique Tarrio, mantan pemimpin kelompok Proud Boys yang divonis 22 tahun penjara atas konspirasi penghasutan. Catatan kriminal lebih dari 700 orang yang dihukum pelanggaran ringan juga dihapuskan.
Kasus-kasus federal yang masih berjalan terhadap para pendukung Trump terkait kerusuhan Capitol dihentikan. Trump menyebut mereka sebagai sandera politik rezim Biden.
5. Membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE)
Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin CEO Tesla, Elon Musk. Badan penasihat ini bertugas melakukan pemangkasan drastis birokrasi pemerintahan AS, dilansir Reuters.
Perekrutan pegawai federal dibekukan kecuali untuk militer dan posisi terkait keamanan nasional. Kebijakan kerja jarak jauh bagi pegawai federal dihentikan, mengharuskan seluruh pegawai kembali bekerja dari kantor.
Peninjauan menyeluruh dilakukan terhadap tindakan investigatif era Biden yang dinilai mempolitisasi penegakan hukum. Trump juga memerintahkan evaluasi kinerja berbagai lembaga pemerintah.
6. Trump menarik AS dari WHO dan Perjanjian Paris
AS secara resmi mundur dari Perjanjian Paris, kesepakatan global untuk memerangi perubahan iklim. AS juga keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Bantuan luar negeri AS juga ditangguhkan sambil menunggu peninjauan program-program bantuan internasional. Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt menyebut ini sebagai bagian dari kebijakan luar negeri 'America First' yang baru.
Program penerimaan pengungsi AS ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan. Trump menginstruksikan peninjauan seluruh hubungan dagang AS, terutama dengan Kanada, Meksiko, dan China.
7. Tunda pemblokiran TikTok
Trump menunda implementasi larangan TikTok selama 75 hari. Penundaan ini bertujuan memberi waktu pemerintah mencari solusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan 170 juta warga AS tersebut.
Trump berencana mengembangkan usaha patungan antara AS dan pihak lain yang belum diumumkan.
"Saya punya hak menjual atau menutup TikTok. Kami mungkin perlu persetujuan China, tetapi saya yakin mereka akan setuju," kata Trump, melansir Al Jazeera.
8. Mengubah nama gunung dan teluk
Trump menginstruksikan perubahan nama Gunung Denali di Alaska kembali menjadi Gunung McKinley. Teluk Meksiko juga akan diubah namanya menjadi Teluk Amerika. Perubahan ini dilakukan melalui perintah kepada Menteri Dalam Negeri AS.
Gunung McKinley merupakan nama sebelumnya yang diambil dari Presiden AS ke-25 William McKinley. Nama ini diubah menjadi Denali oleh Presiden Barack Obama pada 2015 untuk menghormati penamaan asli suku pribumi Alaska.
