Kemlu RI Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Negara Berkembang
- Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Mansury, menyoroti perlunya negara-negara berkembang untuk terus menyuarakan peningkatan kerja sama demi kemajuan bersama.
- Pahala mengutarakan kekhawatirannya tentang hambatan dagang yang terkait dengan dalih lingkungan hidup atau green protectionism.
- Mantan Wakil Menteri BUMN ini juga menyoroti soal transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi serta perlunya kerja sama pembangunan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Mansury, menyoroti perlunya negara-negara berkembang untuk terus menyuarakan peningkatan kerja sama untuk kemajuan bersama.
Hal ini dia ungkapkan ketika menyampaikan sambutan di acara peringatan 60 tahun United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD di Bandung, Selasa (14/5/2024). Tahun ini, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Febryan Ruddyard, juga menjadi Presiden UNCTAD periode 2023-2024.
"Di tengah situasi dunia yang diwarnai persaingan geopolitik dan fragmentasi ekonomi, negara-negara berkembang perlu terus menyuarakan peningkatan kerja sama untuk kemajuan bersama," kata Pahala, Selasa (14/5/2024).
1. Penguatan kerja sama ekonomi
Sejumlah poin diutarakan Pahala, salah satunya adalah perlunya penguatan integrasi dan kerja sama ekonomi. Kemudian, dia mengutarakan kekhawatirannya tentang hambatan dagang.
Belakangan, hambatan dagang begitu lekat dengan dalih lingkungan hidup atau green protectionism. UNCTAD diharapkan dapat berperan dalam menganalisa kebijakan diskriminatif ini dan dampak negatifnya terhadap negara berkembang.
"Jumlah hambatan dagang telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2019. Peningkatan tersebut bisa akibatkan pengurangan GDP global sebesar tujuh persen dalam jangka panjang," ujar Pahala.
2. Transisi energi yang adil, transformasi ekonomi serta akses terhadap pendanaan
Mantan Wakil Menteri BUMN ini juga menyoroti soal transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi. Dia menyatakan transisi energi dari bahan bakar fosil memerlukan sumber daya mineral kritis yang dimiliki oleh banyak negara berkembang.
"Negara berkembang harus memperoleh manfaat maksimal dari pengolahan sumber daya mineral tersebut, melalui pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menjadikannya bagian penting dari rantai pasok global," tuturnya.
Untuk itu, Indonesia mendukung pembentukan UN Secretary General's Panel on Critical Energy Transition Minerals (CETM). Diharapkan UNCTAD, sebagai co-lead dalam panel tersebut, dapat membawa perspektif negara berkembang dan memastikan keseimbangan antara hak pembangunan (right to development) dan keberlanjutan lingkungan.
Lalu, memastikan akses terhadap pendanaan dan teknologi yang menjadi pendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan transisi berkeadilan. Negara berkembang memerlukan investasi sebesar empat kali lipat sampai 2030 untuk capai net zero economy. Maka, perlu mobilisasi pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, termasuk pembiayaan inovatif.
3. Rantai pasok yang lebih kuat dan kerja sama pembangunan
Selain itu, Pahala juga menegaskan rantai pasok yang lebih kuat perlu dibangun. Situasi di Timur Tengah telah menyebabkan disrupsi rantai pasok hingga memicu inflasi, kerawanan pangan, dan penurunan pertumbuhan bagi negara-negara berkembang.
"Untuk itu, perlu penguatan dan diversifikasi rantai pasok, termasuk mencari alternatif sumber energi, pangan, dan komoditas lainnya; pengembangan teknologi untuk dukung produksi dalam negeri; serta pembangunan infrastruktur untuk perkuat konektivitas," ujar dia.
Pahala juga menyampaikan perlunya kerja sama pembangunan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi pembiayaan, pengembangan kapasitas, serta pengembangan dan transfer teknologi.
