Korsel Bakal Bahas soal Tarif Trump Setelah Pemilu
- Korsel menunda persetujuan paket perdagangan dengan AS di tengah upaya pemilihan presiden pada 3 Juni 2025.
- Washington memprioritaskan pembicaraan dengan mitra dagang utama, termasuk Korsel, untuk menetapkan kesepakatan perdagangan sebelum tenggat waktu 8 Juli.
- Korsel ingin membentuk kelompok kerja dengan AS dalam tiga bidang, termasuk pengecualian tarif dan non-tarif serta keamanan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) akan menunda persetujuan paket perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Keputusan ini diambil di tengah upaya Korsel mengadakan pemilihan presiden pada 3 Juni 2025, setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol dilengserkan terkait darurat militer pada Desember tahun lalu.
"Secara teoritis tidak mungkin bagi kedua negara untuk memutuskan sebuah paket perdagangan yang menyeluruh pada akhir Mei atau awal Juni," kata Park Sung-taek, Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi kepada wartawan pada Senin (28/4/2025).
"Kami telah menjelaskan sepenuhnya situasi politik kami kepada AS dalam pembicaraan terakhir kami. Pihak AS juga memahami bahwa situasi politik khusus Korea dapat menjadi faktor penghambat dalam negosiasi," sambungnya, dikutip dari The Straits Times.
1. Seoul telah meminta pengecualian terhadap tarif resiprokal
Pekan lalu, kedua negara sepakat untuk menyusun paket perdagangan yang bertujuan untuk menghapus tarif AS yang baru. Ini sebelum jeda dalam tarif resiprokal atau tarif timbal balik dicabut pada 8 Juli.
"Bagaimanapun, mungkin sulit bagi Korsel untuk membuat komitmen yang kuat pada proyek-proyek energi besar dan biaya pertahanan. Sebab, saat ini ada penjabat presiden yang berkuasa," kata analis politik.
Washington telah memprioritaskan pembicaraan dengan mitra dagang utama. Ini termasuk dengan sekutunya, yakni Jepang, Korsel, dan India. AS berusaha keras untuk menetapkan sejumlah kesepakatan perdagangan sebelum tenggat waktu 8 Juli.
Seoul mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pengecualian dari tarif resiprokal, serta tarif untuk mobil, baja, dan barang-barang lainnya.
2. Agenda yang akan dibahas Korsel-AS
Korsel juga menawarkan kerja sama dalam pembuatan kapal dan energi untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan. Pihaknya menyerukan AS untuk mengubah kerangka hukum, guna memfasilitasi kerja sama bilateral dalam industri pembuatan kapal.
Saat ini, Korsel sedang dalam pembicaraan untuk mengirim delegasi tingkat kerja ke Alaska. Misi tersebut untuk meninjau kelayakan bisnis proyek gas alam cair senilai 44 miliar dolar AS (sekitar Rp738,7 triliun) yang ingin didanai oleh Washington, dengan investasi dari Korsel dan Jepang.
Seoul ingin membentuk sekitar enam kelompok kerja dengan AS di bawah tiga bidang dalam rencana untuk memulai pertemuan pekan depan. Agenda tersebut meliputi pengecualian tarif dan non-tarif, keamanan ekonomi, serta kerja sama investasi.
3. Masalah Korsel-AS akan diselesaikan tanpa menimbulkan konflik
Baru-baru ini, Penjabat Presiden Han Duck-soo mengatakan masalah perdagangan dan keamanan Korsel dengan AS dapat diselesaikan dengan cara yang tidak menimbulkan konflik.
"Melalui negosiasi kerja sama dengan AS, kami akan menemukan sejumlah solusi yang saling menguntungkan," ujar Han dalam wawancaranya pekan lalu dengan surat kabar The Economist.
Terkait perdagangan, Han mengatakan tarif Trump pada impor mobil dan baja sangat menyakitkan. Menurutnya, pengumuman yang saat itu merupakan penangguhan selama 90 hari terkait tarif timbal balik sebesar 25 persen pada Seoul merupakan terapi kejut, dilansir Korea Herald.
