Kunjungi Desa Palestina, Menteri Israel Itamar Ben Gvir Dilempari Batu
- Retorika Ben-Gvir menghina warga Badui Palestina
- Ben-Gvir dianggap bertanggung jawab atas memanasnya situasi
- Ben-Gvir kerap lakukan aksi provokatif terhadap warga Palestina
Jakarta, IDN Times - Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben Gvir, dilempari batu oleh warga Palestina di desa Badui Tarabin di wilayah Negev yang diduduki. Insiden itu terjadi pada Minggu (28/12/2025) setelah pasukan pendudukan Israel menyerbu desa tersebut dan menangkap sejumlah warga.
Menurut laporan Channel 14, Ben-Gvir datang ke desa Tarabin bersama pejabat tinggi kepolisian untuk mengawasi operasi yang sedang berlangsung menyusul penggerebekan rumah-rumah warga pada malam sebelumnya. Puluhan warga desa yang marah kemudian terlibat bentrokan dengan polisi dan melempari Ben-Gvir dengan batu.
Dalam video yang beredar di media sosial, Ben-Gvir tampak dilempari batu dan meninggalkan lokasi tersebut di bawah pengawalan ketat polisi. Aparat kemudian merespons dengan menembakkan gas air mata ke arah warga desa. Sedikitnya dua orang dilaporkan ditangkap.
1. Retorika Ben-Gvir kerap menghina warga Badui Palestina
Saat berjalan meninggalkan desa dengan pengawalan keamanan, Ben-Gvir menyampaikan kepada wartawan bahwa komunitas Badui Palestina hidup tanpa supremasi hukum. Ia juga menolak kritik terkait pos pemeriksaan, penghalang beton, dan blokade jalan di sekitar kota-kota Badui, menepis tuduhan hukuman kolektif, dan menyatakan bahwa siapa pun yang tidak puas dengan perlakuan Israel bisa pergi ke Gaza.
Dilansir The New Arab, warga dan pemimpin lokal mengatakan bahwa retorika menteri tersebut mencerminkan penghinaan sistematis terhadap warga Badui Palestina. Meski banyak di antara mereka adalah warga negara Israel, mereka menggambarkan penegakan hukum di komunitas mereka bersifat militeristik dan diskriminatif.
Warga juga membandingkan penggerebekan dan pos pemeriksaan itu dengan taktik yang digunakan di Tepi Barat yang diduduki, alih-alih penegakan hukum sipil biasa.
2. Ben-Gvir dianggap bertanggung jawab atas memanasnya situasi
Seorang warga Badui Palestina bernama Alaa mengatakan bahwa komunitas mereka kerap dijadikan kambing hitam untuk membenarkan agenda Ben-Gvir.
“Ingin menangkap penjahat? Masuk dan tangkap mereka. Untuk apa semua pos pemeriksaan ini?” ujarnya kepada Ynet, seraya menambahkan bahwa menteri tersebut bertanggung jawab atas memanasnya situasi.
Politisi oposisi, termasuk Yair Lapid, menuduh Ben-Gvir memanfaatkan lonjakan kejahatan yang terjadi di kota-kota Palestina untuk membuat video bentrokan alih-alih menangani kekerasan tersebut secara serius. Ia menilai politisi tersebut telah gagal menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keamanan Nasional.
Para pemimpin Badui juga menyatakan bahwa kampanye kepolisian “New Order” yang dijalankan Ben-Gvir sejatinya merupakan tindakan represif politik, bukan upaya tulus untuk melindungi warga.
3. Ben-Gvir kerap lakukan aksi provokatif terhadap warga Palestina
Ben-Gvir terkenal karena aksi provokatifnya terhadap warga Palestina. Ia kerap berpartisipasi dalam penggerebekan rutin pemukim ilegal di kompleks Masjid Al-Aqsa, menghina politikus Palestina Marwan Barghouti di selnya, dan menyerukan pembersihan tenis terhadap warga Plaestina di Gaza.
Terbaru, partai Kekuatan Yahudi yang dipimpin politisi tersebut mendorong rancangan undang-undang baru untuk membatasi suara adzan di masjid-masjid. Dalam pernyataannya, Ben-Gvir menyebut adzan sebagai kebisingan yang tidak wajar yang merugikan kesehatan dan kualitas hidup warga.
Berdasarkan usulan tersebut, polisi dapat memerintahkan penutupan segera pengeras suara jika ketentuan dilanggar. Pelanggaran yang terus berlanjut memungkinkan petugas menyita peralatan tersebut.
Sanksi yang diatur dalam rancangan undang-undang ini tergolong berat. Pemasangan atau pengoperasian pengeras suara tanpa izin dapat dikenai denda sebesar 50 ribu shekel (sekitar Rp262 juta), sementara pelanggaran terhadap ketentuan izin akan dikenai denda 10.000 shekel (sekitar Rp51,9 juta).
"Ben-Gvir tidak lebih dari salah satu manifestasi dari fanatisme ini. Serangan terhadap masjid–baik melalui pembatasan azan, pelarangan total, atau penerapan denda yang besar–merupakan konfrontasi langsung dengan keyakinan masyarakat kami," kata Kamal al-Khatib, mantan wakil kepala Gerakan Islam yang kini dilarang di Israel, dikutip dari MEE
