Menlu China: Kami Siap Gandeng Rusia Redam Ketegangan Timur Tengah
- China dan Rusia sepakat memperkuat koordinasi di DK PBB untuk meredakan ketegangan Timur Tengah, menekankan pentingnya dialog dan gencatan senjata demi stabilitas kawasan.
- Perang AS-Israel melawan Iran memicu lonjakan harga minyak global, mendorong China dan Pakistan mengajukan rencana perdamaian lima poin guna membuka kembali Selat Hormuz.
- Keterlibatan aktif China didorong kebutuhan menjaga stabilitas energi dan ekonomi global, meski perannya sebagai mediator terbatas oleh faktor militer serta persepsi netralitas internasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov melakukan pembicaraan telepon pada Minggu (5/4/2026), guna membahas krisis di Timur Tengah yang semakin memburuk.
Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam kerangka Dewan Keamanan (DK) PBB untuk meredakan situasi di Timur Tengah. Wang dan Lavrov juga berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta menegakkan keamanan bersama bagi dunia.
"China dan Rusia, sebagai anggota tetap DK PBB, harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan objektivitas, serta mendorong solusi melalui dialog dan negosiasi," kata Wang, dikutip dari Xinhua.
1. Gencatan senjata dan mengakhiri perang dibutuhkan untuk membuka kembali Selat Hormuz
Wang menuturkan bahwa situasi di Timur Tengah terus memburuk dan permusuhan masih meningkat. Ia juga menyatakan bahwa solusi mendasar untuk memastikan navigasi melalui Selat Hormuz terletak pada tercapainya gencatan senjata sedini mungkin dan mengakhiri perang.
Sementara itu, Lavrov mengatakan Rusia sangat prihatin dengan terus meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ia mendesak operasi militer harus segera dihentikan dan mengembalikan solusi ke jalur politik dan diplomatik, guna mengatasi akar penyebab konflik.
"DK PBB harus memainkan peran konstruktif dalam masalah ini. Rusia siap untuk mejaga komunikasi dan koordinasi yang erat dengan China dan terus berupaya menyuarakan dukungan untuk gencatan senjata hingga mengakhiri perang," ungkapnya.
2. Perang AS-Israel dengan Iran picu lonjakan harga minyak global
Konflik yang memasuki bulan kedua telah menekan pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga minyak. Harga minyak yang lebih tinggi berdampak pada seluruh rantai pasokan. Ini mulai dari plastik yang dibutuhkan untuk membuat mainan, hingga bahan baku untuk kain sintetis modern, sampai ratusan komponen yang digunakan dalam telepon, mobil listrik, dan semikonduktor.
China pun berupaya untuk turun tangan sebagai mediator perdamaian. Sebelumnya, China telah bergabung dengan Pakistan, yang muncul sebagai mediator yang tak terduga dalam perang AS-Israel melawan Iran. Para pejabat di Beijing dan Islamabad telah mengajukan rencana perdamaian lima poin dengan tujuan mewujudkan gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz yang saat ini terblokade.
Langkah ini muncul di tengah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa aksi militer terhadap Iran bisa berakhir dalam 2-3 minggu, meski tanpa rincian yang jelas. Keterlibatan Beijing juga terjadi menjelang pembicaraan penting antara Presiden Xi Jinping dan Trump.
3. China butuh stabilitas kawasan untuk kepentingan ekonominya
Keterlibatan aktif Beijing didorong oleh kebutuhan mendesak akan stabilitas ekonomi. Sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia, gangguan energi berkepanjangan mengancam rantai pasokan industri China, mulai dari otomotif hingga semikonduktor.
China membutuhkan ekonomi global yang stabil karena sangat bergantung pada penjualan barang ke seluruh dunia dalam upayanya untuk menghidupkan kembali ekonomi domestik yang sedang lesu. Selain karena memiliki ketergantungan pada perdagangan internasional dan energi, kawasan Timur Tengah juga menjadi pasar penting bagi ekspor dan investasi China.
"China khawatir jika krisis ini berubah menjadi guncangan energi permanen yang melumpuhkan ekspor global," ujar Matt Pottinger, Ketua Program China di Foundation for Defense of Democracy, dikutip dari BBC.
Zhu Yongbiao, pakar Timur Tengah dan direktur Pusat Studi Afghanistan di Lanzhou University, mengatakan dukungan Beijing sebagai mediator sangat penting. Namun, ia menekankan bahwa China perlu berhati-hati agar tidak terseret ke dalam konflik yang lebih luas.
Disebutkan, peran Negeri Tirai Bambu sebagai mediator dinilai memiliki keterbatasan, terutama dari sisi militer dan persepsi netralitas. Meskipun China memiliki pengaruh ekonomi yang kuat sebagai mitra dagang utama Iran dan investor besar di Timur Tengah, Beijing menghadapi batasan nyata.
Dari segi kapasitas militer, berbeda dengan AS yang memiliki basis di setiap negara Teluk, kehadiran militer China di kawasan terbatas hanya pada pusat logistik di Djibouti. Dari sisi netralitas sangat dipertanyakan karena kedekatan Beijing dengan Teheran dan Moskow, serta isu domestik seperti Taiwan terus membayangi kredibilitas China sebagai 'penengah netral' dalam tatanan global.
Namun, Beijing terus berupaya memperkuat posisinya sebagai aktor global yang mendorong stabilitas. Setelah sukses menengahi rekonsiliasi Arab Saudi-Iran pada 2023, Presiden China Xi kini berupaya menegaskan peran negaranya sebagai penyeimbang kekuatan AS di Timur Tengah melalui pendekatan ekonomi dan diplomasi.
