Menlu Retno: Hukum Internasional Harus Diterapkan Konsisten
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan tingkat menteri East Asia Summit (EAS) di Laos, hari ini. EAS sebagai salah satu forum terkemuka di kawasan, diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan saling percaya, kerja sama dan kolaborasi.
“Kawasan kita, Indo-Pasifik, saat ini berlayar hadapi banyak tantangan. Jalan panjang kita ke depan penuh dengan riak dan ombak besar. Kawasan Indo-Pasifik adalah pusat pertumbuhan global, saat ini dan juga di masa depan,” kata Retno, dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).
“Namun konflik-konflik di dunia, telah memperparah kondisi krisis global, yang menghalangi kita untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik,” ucap dia.
1. Penghormatan hukum internasional yang konsisten
Retno juga menyampaikan adanya tren kekuatan besar menguasai yang kecil yang seharusnya ditinggalkan.
“Kita saksikan terjadinya peningkatan rivalitas, saling tidak percaya dan kemungkinan terjadinya miskalkulasi,” ungkap Retno.
“Kita harus gunakan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dunia saat ini. Perlunya komitmen untuk menghormati hukum internasional secara konsisten, harus walk the talk,” tegas Retno.
2. Palestina selalu diangkat oleh Retno di berbagai pertemuan ASEAN
Retno juga konsisten mengangkat isu Palestina di rangkaian pertemuan ASEAN dan mitra wicaranya, termasuk dengan AS.
“Ini bukan hanya mengenai Palestina, tapi mengenai keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Retno juga mengapresiasi banyak negara anggota EAS telah lakukan berbagai upaya sesuai kapasitasnya, untuk bicara dengan Israel, dengan berbagai faksi di Palestina dengan satu tujuan, yaitu untuk mendorong gencatan senjata permanen dan segera di Gaza, mendorong masuknya bantuan kemanusiaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif bagi terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.
3. Semua negara harus bersuara soal solusi dua negara
Lebih lanjut, Retno menyampaikan pentingnya semua negara bersuara lebih keras bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi yang memungkinan.
“Kita semua harus mencegah terus berlanjutnya upaya untuk mewujudkan solusi satu negara. Ide yang mengarah pada ‘one state solution’ harus dihapuskan,” tambah Retno.
