Menlu Retno Terima Kunjungan Menlu Papua Nugini
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin W Tkatchenko, hari ini. Kedua Menlu bertemu dalam kerangka Joint Ministerial Commission (JMC) Indonesia-Papua Nugini.
Sejumlah isu diangkat oleh Retno, antara lain isu perdagangan, pembangunan, dan kerja sama di kawasan Pasifik. Retno juga sempat menyinggung soal dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan Indonesia
"Papua Nugini merupakan mitra strategis Indonesia dalam menjalin kerja sama yang mendalam dengan negara-negara Pasifik lainnya. Indonesia sangat menghargai dukungan kuat dan konsisten Papua Nugini untuk kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
1. Bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan angkat isu perbatasan
Dalam pertemuan ini, disepakati pula aturan bebas visa bagi paspor diplomatik dan paspor dinas untuk dua arah serta perjanjian dasar soal perbatasan.
"Saya sampaikan ke Menteri Tkatchenko agar mempercepat proses ratifikasi dua perjanjian tersebut. Kami juga berkomitmen untuk memastikan perlindungan warga negara kami di luar negeri," ucap Retno.
2. Perdagangan antara Indonesia dan PNG
Dalam lima tahun terakhir, Retno mencatat bahwa ada perkembangan baik dan signifikan dalam hubungan perdagangan dua negara.
"Kita masih punya ruang yang cukup untuk memperluas perdagangan bilateral kita termasuk perdagangan lintas batas," ungkap Retno.
Dibukanya perbatasan Wutung-Skouw paskapandemik, disebut Retno, turut mendorong jumlah kunjungan warga Papua Nugini ke Pasar Skouw.
3. Memulai negosiasi PTA
Retno menambahkan, Indonesia dan Papua Nugini juga sepakat mengambil langkah konkret untuk memulai negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA).
"Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses dengan menyiapkan studi kelayakan bersama yang akan menggabungkan pandangan kedua negara kita," ucapnya.
Kerja sama yang bakal melibatkan BUMN untuk berinvestasi di Papua Nugini juga dibahas oleh kedua menlu.
