Netanyahu Ingin Kuasai Seluruh Gaza, Ini Tanggapan Wamenlu RI
- Perluasan okupasi Israel di Gaza memperburuk krisis kemanusiaan
- Netanyahu dianggap mengabaikan Deklarasi New York untuk perdamaian
- Indonesia mendesak dukungan internasional bagi Palestina yang demokratis
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin memperluas pendudukan di Gaza, Palestina. Ia menyebut, kebijakan ini bertentangan dengan semangat internasional untuk menciptakan perdamaian melalui solusi dua negara.
“Langkah-langkah seperti itu justru bertolak belakang dengan Deklarasi New York dan kehendak masyarakat internasional,” tegas Arrmanatha kepada media di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut Wamenlu, pasca-penerbitan Deklarasi New York, semestinya semua pihak berkomitmen mengakhiri kekerasan dan membuka jalan bagi dialog damai. Namun, niat Netanyahu justru menunjukkan arah sebaliknya.
1. Perluasan okupasi hanya perparah krisis kemanusiaan
Arrmanatha menekankan, situasi di Gaza sudah sangat buruk sejak Oktober 2023. Menurutnya, rencana Israel memperluas okupasi hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestina.
“Langkah ini tidak sejalan dengan semangat masyarakat internasional. Ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza,” jelasnya.
Indonesia dengan tegas juga menyerukan pembukaan penuh akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan penghentian kekerasan bersenjata.
2. Netanyahu dituding abaikan Deklarasi New York
Alih-alih mendukung upaya internasional untuk damai, Netanyahu disebut justru mengabaikan hasil High-Level Conference yang telah didukung banyak negara, termasuk dari dunia Arab dan Barat.
“Deklarasi New York bertujuan membangun momentum damai. Tapi Israel justru mengambil langkah kontraproduktif,” kritik Arrmanatha.
Arrmanatha menuturkan, Indonesia menilai upaya Israel memperluas pendudukan sebagai upaya melemahkan prospek two-state solution.
3. Indonesia serukan dukungan ke Palestina yang demokratis
Mantan Duta Besar Prancis itu mendesak dunia harus mendukung entitas politik Palestina yang demokratis dan sah. Pendekatan kekerasan harus digantikan dengan dukungan terhadap proses negosiasi dan pemerintahan sipil.
“Kita harus bantu menciptakan stabilitas. Palestina perlu otoritas yang kuat dan demokratis untuk mencapai kemerdekaan,” ujarnya.
Indonesia, kata dia, menyerukan agar semua negara mendukung solusi damai dan menghentikan narasi serta kebijakan sepihak dari Israel.
