Netanyahu Kecam Wali Kota New York Mamdani yang Ingin Tangkap Dirinya
- Pemerintah Israel mengecam Wali Kota New York, Zohran Mamdani, yang berencana menangkap Benjamin Netanyahu saat Sidang Umum PBB, menilai wacana itu sebaiknya fokus pada masalah kota sendiri.
- Pakar hukum dan pejabat AS menyebut rencana penangkapan Netanyahu mustahil dilakukan karena melanggar hukum federal serta bertentangan dengan kekebalan diplomatik kepala negara di wilayah PBB.
- Netanyahu menolak legitimasi ICC dan menuding Jaksa Karim Khan mengalihkan perhatian publik dari kasus pribadinya, sementara AS meningkatkan tekanan terhadap ICC terkait penyelidikan perang Gaza.
Jakarta, IDN Times – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Wali Kota New York, Zohran Mamdani, setelah menyatakan kemungkinan menangkap Netanyahu di Sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Pada Minggu (19/7/2026), pihaknya meminta Mamdani lebih memprioritaskan persoalan di kotanya daripada melontarkan wacana tersebut.
Pada Sabtu, Mamdani mengatakan tim hukumnya sedang mempelajari sejauh mana kewenangan wali kota untuk mengarahkan kepolisian New York untuk menahan seorang pemimpin asing. Dia menyebut Netanyahu seharusnya berada di Den Haag karena telah didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang, mengutip Fox News.
Para pemimpin dunia dari negara-negara anggota PBB diperkirakan akan melakukan perjalanan ke New York pada September untuk sesi tahunan badan tersebut. Netanyahu sering kali berpartisipasi dalam acara tersebut setiap tahun.
1. Pakar hukum nilai rencana penangkapan Netanyahu oleh Mamdani mustahil
Sejumlah pakar hukum menilai kemungkinan Mamdani menangkap Netanyahu hampir tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan hukum federal AS. Mereka mengatakan bahwa pejabat yang mencoba melaksanakan penangkapan justru berpotensi menghadapi tuntutan pidana federal.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, juga mengecam pernyataan Mamdani dan menyebutnya sebagai sandiwara politik semata. Menurutnya, Washington bukan negara pihak Statuta Roma sehingga tidak mengakui yurisdiksi ICC, dikutip dari NBC News.
Waltz menambahkan bahwa Markas Besar PBB memberikan perlindungan diplomatik kepada kepala pemerintahan yang berkunjung ke New York. Selain itu, kepala negara juga menikmati kekebalan hukum, serta menegaskan kewenangan pemerintah federal berada di atas otoritas wali kota.
Mantan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, mengatakan bahwa Mamdani tampaknya melebih-lebihkan sandiwara politiknya. Dia menyebut Mamdani sebagai wali kota komunis dan antisemit yang mencoba membuat berita untuk audiensnya sendiri.
2. Israel tuding Mamdani gagal tangani antisemitisme di New York
Netanyahu juga menuduh Mamdani mendukung Hamas. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menilai wali kota New York tersebut gagal mengatasi meningkatnya antisemitisme di kotanya. Danon menegaskan Netanyahu tetap akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York dan menyampaikan posisi Israel di hadapan masyarakat internasional.
Dilansir The Guardian, selama kampanye pemilihan wali kota, Mamdani beberapa kali menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida dan menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Pada September lalu, Mamdani mengatakan akan memerintahkan Kepolisian New York untuk menangkap pemimpin negara Zionis itu apabila berkunjung ke kota tersebut.
3. Netanyahu sebut khan ingin mengalihkan perhatian publik dari kasusnya
Kantor Netanyahu menolak legitimasi ICC dan menyebut surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel tidak sah. Pihaknya menyinggung mantan jaksa ICC, Karim Khan, yang menerbitkan surat perintah tersebut beberapa hari sebelum tuduhan pelanggaran seksual terhadap dirinya mencuat ke publik. Tel Aviv menyebut hal itu sebagai upaya Khan untuk mengalihkan perhatian publik.
Polemik tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap ICC. Washington telah menjatuhkan sanksi kepada Khan dan sejumlah pejabat pengadilan internasional itu sebagai respons atas penyelidikan terhadap pejabat tinggi Israel terkait perang di Gaza serta penyelidikan terhadap personel militer AS di Afghanistan.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga baru-baru ini meluncurkan kampanye besar-besaran untuk melumpuhkan ICC. Rubio menilai pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut telah menyalahgunakan hukum internasional untuk menyerang kepentingan AS.
