Pakar PBB Desak Negara Anggota Hentikan Pengiriman Senjata ke Israel
- Sebanyak 19 pakar PBB mendesak negara anggota menghentikan pengiriman senjata ke Israel karena dugaan pelanggaran serius hukum humaniter dan HAM dalam serangan besar-besaran di Lebanon.
- Lebih dari dua ribu warga Lebanon tewas dan jutaan mengungsi akibat invasi Israel, sementara pakar PBB menilai tindakan tersebut sebagai hukuman kolektif yang berpotensi mengarah pada pembersihan etnis.
- Presiden AS Donald Trump umumkan rencana pertemuan pemimpin Israel dan Lebanon di tengah operasi militer yang masih berlangsung, dengan harapan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 19 pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak negara-negara anggota PBB untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Mereka mengatakan terdapat bukti yang kredibel atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia yang dilakukan Israel.
Para pakar tersebut, termasuk pelapor khusus dan ahli independen dalam berbagai mandat hak asasi manusia, menyoroti serangan besar-besaran Israel di berbagai wilayah Lebanon pada 8 April 2026, yang terjadi sehari setelah pengumuman gencatan senjata Amerika Serikat (AS)-Iran. Lebih dari 350 orang, termasuk 30 anak-anak, dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.
“Ini bukan pembelaan diri. Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, penghancuran yang disengaja terhadap prospek perdamaian, serta penghinaan terhadap multilateralisme dan tatanan internasional berbasis PBB," demikian pernyataan mereka, dilansir dari Al Jazeera.
1. Lebih 2 ribu orang di Lebanon tewas dan lebih dari 1,2 juta lainnya mengungsi
Israel kembali menggempur Lebanon dan menginvasi wilayah selatan negara itu pada awal Maret 2026, setelah kelompok Hizbullah menembakkan roket ke Israel sebagai respons atas terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan gabungan AS-Israel beberapa hari sebelumnya. Sejak itu, lebih 2 ribu orang di Lebanon tewas dan lebih dari 1,2 juta lainnya terpaksa mengungsi, dilansir dari Anadolu.
Para pakar PBB mengatakan bahwa pemindahan paksa terhadap penduduk sipil tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga mengecam tindakan Israel yang secara sengaja menghancurkan rumah-rumah warga, terutama di wilayah selatan yang didominasi oleh komunitas Syiah. Menurut mereka, tindakan tersebut merupakan bentuk hukuman kolektif yang mengarah pada praktik pembersihan etnis.
2. Trump sebut pemimpin Lebanon dan Israel akan gelar pertemuan pada Kamis
Presiden AS, Donald Trump, pada Rabu, mengumumkan bahwa pemimpin Israel dan Lebanon akan menggelar pertemuan langsung untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade pada Kamis (16/4/2026).
“Mencoba memberi sedikit ruang bernapas antara Israel dan Lebanon. Sudah lama sejak kedua pemimpin itu berbicara, sekitar 34 tahun. Itu akan terjadi besok,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social.
Sebelumnya, pada Selasa (14/4/2026), para pejabat Israel dan Lebanon telah mengadakan perundingan langsung di Washington DC, dengan dimediasi oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Kedua belah pihak menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung positif, meskipun Israel telah menegaskan tidak akan membahas tuntutan Lebanon mengenai gencatan senjata.
3. Israel lakukan negosiasi sambil teruskan operasi militer di Lebanon
Sebelum pengumuman Trump, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan telah memerintahkan militer untuk memperluas invasi di Lebanon selatan ke arah timur. Ia mengungkapkan bahwa Israel tetap melakukan negosiasi dengan pemerintah Lebanon di tengah operasi militernya melawan Hizbullah, dengan harapan dapat melucuti kelompok tersebut dan mencapai perdamaian berkelanjutan antara kedua negara.
Jurnalis Al Jazeera, Malcolm Webb, mengatakan bahwa militer Israel awalnya melancarkan invasi dengan tujuan menduduki seluruh wilayah dari perbatasan selatan Lebanon dengan Israel hingga Sungai Litani, sekitar 30 km ke utara. Namun, pasukan Israel belum berhasil mencapai tujuan tersebut karena terus menghadapi perlawanan dari Hizbullah.
"Sejak saat itu, mereka berbicara tentang zona penyangga sepanjang 8 atau 10 km. Banyak pertempuran dalam beberapa hari terakhir terjadi di kota-kota dan desa-desa dekat perbatasan," kata Webb.
