Pemblokiran Gandum Ukraina Disebut Menguntungkan Rusia
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina menyatakan protes atas pemblokiran akses gandumnya kepada Polandia dan Komisi Eropa. Kiev juga menyebut bahwa pemblokiran ini tidak dapat diterima dan bisa dijadikan alat propaganda Rusia.
Belakangan ini, sejumlah petani di beberapa negara Eropa menentang atas limpahan gandum Ukraina di negaranya. Mereka menyebut gandum Ukraina, yang awalnya hanya melintas, telah mengakibatkan gandum lokal tidak laku.
1. Permasalahan gandum bisa dijadikan alat propaganda Rusia
Wakil Perdana Menteri Ukraina, Olha Stefanishyna, menyebut bahwa permasalahan gandum bisa menjadi instrumen propaganda Rusia. Pasalnya, ini berada di tengah situasi Ukraina mempertahankan kemerdekaannya.
"Keputusan terakhir untuk menerapkan pembatasan ekspor gandum Ukraina bisa jatuh ke tangan Rusia. Ini akan membantu Rusia membangun propaganda di tengah masa-masa krusial untuk mempertahankan kemerdekaannya," tutur Stefanishyna, dikutip Euractiv.
Stefanishyna menambahkan, Komisi Eropa seharusnya dapat menangani masalah ini tanpa merugikan semua pihak.
"Pelanggaran dari beberapa negara anggota Uni Eropa seharusnya dapat diatasi oleh Komisi Eropa tanpa merugikan Ukraina dan negara-negara penerima gandum asal Ukraina," tambahnya.
2. Ukraina tidak terima keputusan sepihak Eropa
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, mengungkapkan bahwa larangan masuknya gandum Ukraina tidak dapat diterima. Ia menyebut keputusan sepihak ini seharusnya tidak dilakukan.
"Seharusnya ekspor semua produk Ukraina tidak dapat dilarang. Terdapat aturan hukum untuk melanjutkan ekspor produk pertanian Ukraina ke Polandia, Rumania, Hungaria, Slovakia, dan Bulgaria," papar Nikolenko, dilansir Reuters.
"Kementerian Luar Negeri Ukraina mendesak semua rekanan untuk menemukan solusi yang didasarkan pada legislasi UE dan kesepakatan bersama sesuai dengan semangat solidaritas yang dianut dalam blok," sambungnya.
3. Polandia minta selesaikan masalah ini dengan Ukraina
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia, Lukasz Jasina, mengatakan bahwa posisi Ukraina masih belum diberikan kepada pemerintah Polandia.
"Kedutaan Besar kami belum menyediakan segala informasi yang dibutuhkan. Kami akan mengevaluasi itu semua ketika ini disertai dengan catatan tersebut," papar Jasina, dilansir The First News.
"Kesepakatan yang mengakibat kami ini salah satunya terkait dengan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki dan sejumlah pemimpin yang punya akses dengan Uni Eropa. Mereka berusaha melindungi kesejahteraan petani kami dan menyelesaikan semua masalah, sehingga pihak puas," sambungnya.
Jasina menyebut masalah ini dapat diselesaikan antara Polandia dan Ukraina. Ia menambahkan kedua negara telah menyelesaikan masalah bersama lewat sejumlah kesepakatan.
