Pemungutan Suara Perdana Menteri Thailand di Parlemen Ditunda
Jakarta, IDN Times - Ketua Parlemen Thailand menunda pemungutan suara putaran kedua di parlemen dalam pemilihan umum perdana menteri berikutnya. Hal itu dikarenakan adanya kebuntuan politik sejak putaran pertama pemilu pada Mei 2023 lalu.
“Tidak akan ada pertemuan pada 27 Juli,” kata Ketua DPR, Wan Muhamad Noor Matha, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (26/7/2023).
Pemungutan suara di parlemen putaran kedua ini sedianya bakal digelar pada Kamis, 27 Juli 2023, karena Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Move Forward yang memenangkan suara pemilu putaran pertama gagal membentuk pemerintahan baru karena kurangnya suara mayoritas di parlemen.
Pita menghadapi perlawanan keras dari lawan konservatifnya di Senat yang didominasi oleh militer Thailand.
1. Anak muda Thailand menolak kepemimpinan militer lagi
Mayoritas pemilih di Thailand kini kembali menolak pemerintahan militer yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir.
Pada pemilu Mei 2023, Move Forward berada di urutan pertama dan diikuti partai koalisinya, Pheu Thai, yang merupakan partai Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra, eks PM Thailand.
Namun, di bawah konstitusi Thailand dan juga diatur oleh militer, anggota Senat yang ditunjuk oleh militer ini menggagalkan upaya Pita untuk memenangkan kursi mayoritas.
2. Pheu Thai juga alami kendala sama dengan Move Forward
Sementara itu, Move Forward memberikan jalan bagi Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan. Namun, Partai Pheu Thai juga diduga akan menghadapi rintangan yang sama seperti Move Forward. Pheu Thai sendiri memiliki rivalitas yang cukup tinggi dengan militer.
Selain Pheu Thai, ada tujuh partai lagi yang berkoalisi mendukung Move Forward. Meski demikian, ada spekulasi bahwa bisa saja Thailand menggelar pemilihan umum ulang.
3. Pemerintahan petahana dikecam
Sementara itu, sekumpulan anak muda Thailand mengecam pemerintahan petahana saat ini karena dianggap berusaha menjegal Pita dan koalisinya. Dewan Mahasiswa Universitas Thammasat Thailand mengutuk parlemen dan senator yang menolak serta abstain dalam penunjukkan Pita sebagai PM.
“Penolakan ini sama saja menolak keinginan rakyat yang memang sudah memilih Pita pada Mei lalu,” ungkap dewan tersebut.
