PLO Bentuk Jabatan Wakil Presiden Palestina untuk Pertama Kali
Jakarta, IDN Times - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membentuk posisi wakil presiden pertama dalam sejarah melalui voting pada Kamis (24/4/2025). Keputusan ini diambil setelah pertemuan dua hari Dewan Pusat PLO di Ramallah, Tepi Barat.
Wakil presiden Palestina juga akan merangkap jabatan sebagai wakil ketua Komite Eksekutif PLO. Presiden Mahmoud Abbas, yang kini berusia 89 tahun telah, memimpin PLO dan Otoritas Palestina (PA) selama 20 tahun tanpa penerus yang jelas.
PLO merupakan organisasi yang diakui secara internasional sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Lembaga ini mengawasi PA yang menjalankan pemerintahan otonom terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat. Abbas memimpin kedua lembaga tersebut sejak 2005 setelah kematian Yasser Arafat.
1. Keputusan didukung 170 suara
Keputusan ini mendapat dukungan nyaris bulat dari anggota Dewan Pusat PLO. Sebanyak 170 dari 188 anggota menyetujui pembentukan posisi tersebut melalui voting langsung dan daring via Zoom. Satu anggota menolak dan satu lainnya abstain, dilansir TRT.
Melansir Al Jazeera, wakil presiden akan dipilih dari 15 anggota Komite Eksekutif PLO. Abbas selaku presiden akan menominasikan calon yang kemudian harus mendapat persetujuan anggota komite. Pihak PLO menyatakan posisi ini akan menjadi pemimpin sementara jika posisi presiden kosong.
"Sebuah voting telah digelar membentuk posisi wakil presiden. Hasilnya nyaris bulat mendukung pembentukan posisi nomor dua ini pertama kali dalam sejarah organisasi," Rizq Namoura, anggota dewan pusat PLO, dilansir The New Arab.
2. Upaya reformasi di tengah tekanan internasional
Abbas sebelumnya telah mengumumkan rencana ini saat KTT tentang Palestina di Kairo pada Maret 2025. Langkah ini merespons tuntutan reformasi dari negara-negara donor Arab dan Barat terhadap PLO dan PA.
PA saat ini menghadapi krisis finansial serius. Beberapa negara donor mulai mensyaratkan PLO untuk memperbaiki sistem politik dan kelembagaannya sebelum mendapat bantuan keuangan. Negara Palestina sendiri telah diakui hampir 150 negara.
Abbas telah menjabat presiden PA sejak 2005 dan terpilih kembali pada 2006 dalam masa jabatan empat tahun. Namun, pemilihan presiden tidak pernah digelar lagi sejak saat itu.
"Pembentukan posisi wakil presiden ini sangat penting karena kondisi politik Palestina saat ini sedang tidak baik. Semua pengaturan baru ini dibuat sebagai persiapan mencari penerus Abbas yang semakin tua," tutur Aref Jaffal, direktur Pusat Pemantau Pemilu Al-Marsad.
3. Beberapa faksi Palestina walk out
Tiga faksi besar PLO memilih walk out dari pertemuan tersebut. Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik Pembebasan Palestina (DFLP), dan Inisiatif Nasional Palestina menolak keputusan ini.
Faksi-faksi tersebut mengklaim inisiatif ini mengancam kedaulatan PLO dan menunjukkan adanya campur tangan asing. Pejabat senior DFLP secara spesifik menuduh adanya campur tangan Amerika Serikat yang bisa memelahkan perjuangan rakyat Palestina.
Kelompok Hamas yang tidak tergabung dalam PLO juga mengkritik pertemuan ini. Menurut Hamas, pertemuan ini akan memperparah perpecahan antar faksi di Palestina.
"Kami menolak keputusan sepihak ini. Hamas berkomitmen membangun kembali PLO berdasarkan asas nasional dan demokrasi yang sesungguhnya," tutur Hamas.
