PM Hungaria Minta Trump Kembali Dipilih untuk Akhiri Perang
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, mengungkapkan bahwa hanya terpilihnya eks Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat menghentikan perang Rusia-Ukraina. Hal itu disampaikan Orban pada Rabu (30/8/2023), seraya mengecam keputusan Biden terkait kondisi di Ukraina.
Belakangan ini, hubungan Hungaria-AS terus merenggang di tengah sikap pemerintahan Orban yang dituding pro-Rusia. Pada awal Agustus, Washington resmi membatasi akses masuk warga Hungaria ke negaranya terkait masalah keamanan dampak kebijakan naturalisasi.
1. Orban sebut hanya Trump yang dapat mendamaikan perang Rusia-Ukraina
Orban mengatakan bahwa mengembalikan Donald Trump sebagai Presiden AS adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ia menyebut segala ungkapan terkait rencana mengalahkan Rusia adalah sebuah kebohongan.
"Rusia jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan warga Ukraina. Maka saya menyerukan untuk memanggil Trump kembali. Karena Trump adalah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan dunia Barat," tutur Orban dalam wawancara bersama Tucker Carlson, dikutip Politico.
"Kami melewatkan kesempatan bersejarah untuk mengakui Ukraina dalam NATO. Rusia semakin kuat dan masuknya Ukraina ke dalam NATO adalah proposal yang tidak realistis saat ini. Maka lupakan itu semua," tambahnya.
Tak hanya itu, Orban pun tidak percaya bahwa warga Rusia sudah muak dengan pemerintahan Presiden Vladimir Putin dan ia melihat hanya ada kesempatan kecil Krimea kembali ke tangan Ukraina.
2. Orban kecam dakwaan kepada Trump
Dalam wawancara itu, Orban pun mengatakan bahwa dakwaan berlapis kepada Trump adalah sebuah kesengajaan dari pemerintah AS saat ini. Ia menyebut itu dilakukan agar menghindarinya mencalonkan dalam pilpres 2024.
"Penggunaan sistem keadilan dalam melawan lawan politik seperti itu tidak bisa dibayangkan di Hungaria. Tindakan seperti itu hanya terjadi pada masa kepemimpinan rezim Komunis. Tindakan itu sangatlah komunis dan merupakan metodologi dari komunis," terangnya.
Orban juga memrotes tindakan Kementerian Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Biden yang terus mengkritik catatan hak asasi manusia (HAM) di Hungaria. Ia menyebut Hungaria diperlakukan tidak adil, meskipun termasuk sekutu AS dan salah satu anggota NATO.
3. Ukraina tolak pernyataan Orban
Menanggapi pernyataan Orban, Kementerian Luar Negeri Ukraina menolak semua hal yang dikatakan oleh PM Hungaria tersebut. Pihaknya menyebut tidak akan menukarkan teritori dan kedaulatan negara dengan sebuah perjanjian.
"Sebenarnya, kami sudah khawatir bahwa Orban membutuhkan waktu lama untuk menyatakan berakhirnya suplai senjata ke Ukraina dan melegitimasi agresi Rusia. Kami mulai ragu atas konsistensi posisi PM Hungaria," tutur juru bicara Kemlu Ukraina, Oleg Nikolenko, dilansir Ukrinform.
Nikolenko menambahkan bahwa sebaik apapun advokat yang direkrut oleh pemerintah Rusia. Mereka tetap akan menanggung keputusan dan tindakan buruk yang ditujukan kepada rakyat Ukraina.
