PM Kishida Desak China Akhiri Larangan Impor Seafood Jepang
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, mendesak China untuk mencabut larangan menyeluruh terhadap makanan laut atau seafood Jepang. Ia mengatakan larangan tersebut merupakan tindakan yang sama sekali tidak berdasarkan bukti ilmiah dan tidak dapat diterima.
"Jepang mendesak pencabutan segera (larangan) dan mengajukan permintaan tersebut di semua tingkatan," kata Kishida kepada pejabat koperasi perikanan setempat di Prefektur Fukushima pada Sabtu (24/8/2024), dikutip dari Kyodo News.
1. Upaya Kishida memberikan dukungan kepada industri perikanan Fukushima
Kunjungannya ke prefektur tersebut adalah untuk memeriksa proses pengujian bahan radioaktif pada makanan laut di pasar ikan lokal dan menunjukkan keamanannya dengan memakan sashimi ikan bonito dan udang Ise.
Kishida juga menuturkan bahwa pertemuan tingkat menteri akan diadakan dalam waktu seminggu, guna membahas tanggapan terhadap larangan Beijing sebelum penyusunan langkah-langkah ekonomi pada musim gugur. Ia akan mendorong revisi hukum untuk memperluas dukungan bagi kapal penangkap ikan.
2. Larangan impor China pengaruhi industri perikanan Jepang
Industri perikanan di Prefektur Fukushima mengalami kesulitan akibat larangan menyeluruh Beijing terhadap seafood Jepang. Ekspor makanan laut negara itu turun 16,9 persen sejak China dan Hong Kong memberlakukan pembatasan impor, setelah pelepasan air yang telah diolah dimulai setahun yang lalu.
Kementerian Perikanan Jepang mengatakan, ekspor seafood negara tersebut mencapai hampir 2 miliar dolar AS (sekitar Rp31 triliun) antara September tahun lalu dan Juni tahun ini. Tetapi, angka tersebut turun 16,9 persen dari tahun sebelumnya.
China menangguhkan semua impor produk laut Jepang, sementara Hong Kong menghentikan impor tersebut dari 10 prefektur Jepang, termasuk Fukushima dan Miyagi. Pengiriman kerang ke Negeri Tirai Bambu adalah yang paling terpengaruh, di mana jumlahnya turun menjadi nol pada paruh pertama tahun ini dari sekitar 146 juta dolar AS (Rp2,2 triliun) setahun sebelumnya, NHK News melaporkan.
Larangan impor tersebut telah mendorong eksportir Jepang untuk meningkatkan upaya mereka mencari pasar lain, termasuk ke negara-negara di Amerika Utara dan Asia Tenggara. Kementerian mengatakan, ekspor kerang ke negara-negara selain China tumbuh 42 persen selama periode yang sama.
3. Pembuangan air limbah PLTN Fukushima mendapat penentangan dari dalam dan luar negeri
Larangan Beijing terhadap seafood Jepang diberlakukan pada 24 Agustus 2023. Ini terjadi pada hari yang sama, setelah pembuangan air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukusima Daiichi yang mengalami kerusakan bahan bakar reaktor akibat gempa dan tsunami dahsyat pada Maret 2011.
Tokyo telah berulang kali berupaya menentang larangan tersebut, sementara Beijing tetap kritis terhadap pembuangan air dari PLTN itu, dan menyebutnya sebagai air terkontaminasi nuklir.
Sejaun ini, operator PLTN Fukushima, Tokyo Electric Power Company Holding Inc (TEPCO), telah melepaskan lebih dari 60 ribu ton air olahan yang telah diproses melalui sistem pemrosesan air canggih (ALPS). Ini dilakukan untuk menghilangkan sebagian besar kontaminan, kecuali tritium yang relatif tidak beracun.
Pelepasan air tersebut ke Samudera Pasifik tetap dilaksanakan pemerintah Jepang dan TEPCO, kendati mendapat penentangan dari sektor perikanan lokal dan negara-negara tetangga, khususnya China.
