Puluhan Ribu Warga Portugal Demo Tolak RUU Ketenagakerjaan
- Warga demo tolak RUU ketenagakerjaan di Lisbon
- Demonstran tuntut kenaikan upah minimum dan mogok umum nasional
- Pemerintah dukung revisi undang-undang untuk fleksibilitas kerja
Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga berkumpul di jalan-jalan utama Lisbon, Ibu Kota Portugal, pada Sabtu (8/11/2025), menolak rencana pemerintah sayap kanan yang ingin merevisi undang-undang ketenagakerjaan. Demonstran menuntut penolakan keras terhadap perubahan yang dinilai akan merugikan hak pekerja dan menekan upah.
Tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah kenaikan upah minimum dan penolakan kebijakan yang dianggap memberikan kemudahan pemecatan serta pembatasan hak cuti bagi pekerja. Ini menjadi respons langsung atas kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak kepada kalangan bisnis besar.
1. Warga memenuhi jalan utama di Lisbon
Para warga memenuhi jalan utama di Lisbon sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang diusulkan pemerintah. Demonstran membawa spanduk bertuliskan "Tolak paket ketenagakerjaan", sambil menyerukan kenaikan upah minimum bulanan menjadi 1 ribu euro (Rp19,2 juta) pada 2026.
Massa terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pekerja berpenghasilan rendah yang merasa akan semakin sulit hidup jika perubahan diberlakukan.
"Reformasi ini jelas mundur ke belakang bagi kondisi kerja dan dapat menghapus jaminan keamanan kerja," kata Miriam Alves, seorang pekerja yang mengikuti unjuk rasa, dilansir BBC.
2. Rencana mogok umum nasional sebagai bentuk protes lanjutan
Pengorganisasian demo ini dilakukan oleh CGTP, serikat pekerja terbesar di Portugal, yang menyatakan pemerintah mendukung kepentingan bisnis besar sementara pekerja bergaji rendah menghadapi biaya hidup yang terus naik. CGTP menilai rencana perubahan ini sebagai serangan besar-besaran terhadap hak pekerja.
"Jika perubahan ini disahkan, itu akan menjadi kemunduran nyata dalam kehidupan kita semua," kata Tiago Oliveira, Sekretaris Jenderal CGTP, dilansir Washington Post.
CGTP juga mengumumkan rencana mogok umum nasional pada 11 Desember 2025 sebagai bentuk protes lanjutan jika legislatif tetap meloloskan undang-undang tersebut.
3. Pemerintah mendukung revisi undang-undang untuk perluasan fleksibilitas kerja
Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Luis Montenegro, mendukung revisi undang-undang dengan alasan perluasan fleksibilitas kerja dan peningkatan produktivitas, demi daya saing Portugal di Eropa Barat yang tergolong negara kurang makmur.
Rencana itu mencakup proses pemecatan yang lebih mudah, pembatasan cuti kemanusiaan seperti pengurangan cuti berkabung bagi wanita yang mengalami keguguran, serta kemungkinan outsourcing pekerjaan ke perusahaan lain.
"Pemerintah menggulung hak-hak buruh dengan cara yang tidak adil tanpa pemberitahuan sebelumnya," kata Madalena Pena, teknisi arsip yang mengikuti demo.
