Putin akan Kunjungi Mongolia Walau Berpotensi Ditangkap ICC
- Putin akan kunjungi Mongolia pada 3 September 2024, menjadi sorotan karena Mongolia anggota ICC yang telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Putin.
- Kunjungan dilakukan atas undangan resmi Presiden Mongolia untuk membahas pengembangan kemitraan strategis Rusia-Mongolia dan pertemuan dengan pejabat tinggi Mongolia.
- Kunjungan menimbulkan dilema hukum karena Mongolia seharusnya menahan tersangka dengan surat perintah penangkapan, namun ICC tidak memiliki mekanisme penegakan hukum.
Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan mengunjungi Mongolia pada 3 September 2024. Kremlin mengumumkan hal ini pada Kamis (29/8/2024).
Kunjungan ini menjadi sorotan internasional karena Mongolia merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada Maret 2023.
Melansir dari Associated Press, ini akan menjadi kunjungan pertama Putin ke negara anggota ICC sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan. Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan 85 tahun kemenangan bersama Soviet-Mongolia atas militer Jepang di Sungai Khalkhin Gol
1. Putin dan Khurelsukh bahas kemitraan strategi
Kunjungan Putin ke Mongolia dilakukan atas undangan resmi Presiden Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh. Kedua pemimpin negara dijadwalkan akan membahas prospek pengembangan kemitraan strategis komprehensif Rusia-Mongolia.
"Para kepala negara akan mendiskusikan prospek pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis komprehensif Rusia-Mongolia," ujar pernyataan Kremlin, dilansir dari Moscow Times.
Selama kunjungannya, Putin juga diperkirakan akan bertemu dengan pejabat tinggi Mongolia lainnya. Pertemuan ini akan memperluas cakupan diskusi bilateral.
Hubungan militer antara kedua negara juga menjadi sorotan. Baru-baru ini, Rusia dan Mongolia mengadakan latihan militer bersama bernama Selenga-2024.
2. ICC tidak punya mekanisme penangkapan Putin
Kunjungan Putin ke Mongolia menimbulkan dilema hukum yang signifikan. Sebagai negara anggota ICC, Mongolia seharusnya menahan tersangka yang memiliki surat perintah penangkapan jika mereka memasuki wilayahnya.
Namun, ICC sendiri tidak memiliki mekanisme penegakan hukum. ICC menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada negara anggota.
"ICC memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Putin bertanggung jawab atas deportasi anak-anak secara tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia," jelas pernyataan ICC saat surat penangkapan dikeluarkan.
Sementara itu, Kremlin telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi ICC. Mereka menyebut surat perintah penangkapan tersebut "batal dan tidak berlaku."
Kasus serupa pernah terjadi pada 2015 ketika Presiden Sudan Omar al-Bashir tidak ditangkap saat mengunjungi Afrika Selatan yang juga anggota ICC. Insiden tersebut memicu kecaman keras dari aktivis hak asasi manusia dan partai oposisi utama di negara tersebut.
3. Mongolia bergantung pada bahan bakar Rusi
Mongolia telah mempertahankan sikap netral terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Melansir dari Kyiv Independent, Mongolia sendiri hampir sepenuhnya bergantung pada bahan bakar Rusia. Ketergantungan ekonomi Mongolia pada Rusia dan Tiongkok telah mencegahnya menjalin hubungan lebih dekat dengan Barat.
Tahun lalu, Putin melewatkan KTT BRICS di Afrika Selatan. Afrika Selatan diketahui melobi Moskow selama berbulan-bulan agar Putin tidak menghadiri acara tersebut untuk menghindari dampak diplomatik.
Selain itu, keputusan Armenia untuk bergabung dengan ICC tahun lalu juga menambah ketegangan antara Moskow dan Yerevan. Namun, pejabat Armenia berusaha meyakinkan Rusia bahwa Putin tidak akan ditangkap jika memasuki negara tersebut.
