Estonia Usir Kepala Gereja Ortodoks Rusia dari Negaranya
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Estonia menyuruh pergi Kepala Gereja Ortodoks Rusia Metropolitan Eugene dari negaranya. Keputusan ini disampaikan pada Kamis (18/1/2024), setelah pemerintah menetapkannya sebagai ancaman keamanan nasional dan diduga punya hubungan dengan Moskow.
Belakangan ini, hubungan Estonia-Rusia terus memanas di tengah potensi serangan militer Moskow ke negaranya. Selain itu, Talinn juga berusaha mengurangi pengaruh Rusia di negaranya dengan mendorong penggunaan bahasa Estonia.
1. Reshetnikov sudah berulang kali diperingatkan
Estonia tidak lagi memperpanjang izin tinggal Metropolitan Eugene atau Valeri Reshetnikov di negaranya. Pemuka agama Kristen Ortodoks itu diberi waktu untuk meninggalkan Estonia sampai 6 Februari mendatang.
"Estonia memutuskan menolak memperbarui izin tinggal Metropolitan Eugene atau Valeri Reshetnikov karena aksinya dan pernyataannya yang mendukung negara agresor dan ia tidak mengubah sikapnya meski mendapat peringatan," terang juru bicara Badan Penjaga Perbatasan (PPA) Indrek Aru, dilansir Politico.
PPA mengatakan bahwa perwakilan dari Mendagri sudah berulang kali bertemu dengan Reshetnikov untuk memperingatkan aksinya. Namun, ia tidak menggubris peringatan tersebut dan tetap melanjutkan dukungan kepada Kremlin dan invasi ke Ukraina.
2. Estonia tetapkan Patriark Kirill sebagai ancaman nasional
Badan Keamanan Internal Estonia (ISS) melihat bagaimana aktivitas Reshetnikov dan Patriark Kirill selama ini. Ia pun dipandang sebagai salah satu ancaman nasional karena dukungannya kepada Rusia dan keputusan invasi ke Ukraina.
"ISS menemukan bahwa Patriark Kirill dan semua pemimpin Gereja Ortodoks Rusia terus mendukung agresi militer Kremlin ke Ukraina. Aktivitas dari Patriark Kirill dan Metropolitan Eugene telah berdampak pada keamanan di Estonia karena pemerintah sudah menetapkan Rusia sebagai negara teroris," ungkapnya, dikutip ERR.
Reshetnikov telah mendapat status izin tinggal permanen selama 4 tahun di Estonia. Izin tinggal permanen jangka pendeknya sudah diperpanjang 2 tahun lalu, sebelum berlangsungnya agresi militer Rusia di Ukraina.
ISS mengatakan bahwa keputusan pembatalan perpanjangan ini hanya karena perilaku Reshetnikov. Pihaknya menekankan bahwa pemerintah tidak melarang kepercayaannya maupun melarang warga untuk menganut agama Kristen Ortodoks.
3. Estonia akan mengakhiri kesepakatan hukum dengan Rusia
Pada saat yang sama, pemerintah Estonia berencana untuk mengakhiri kesepakatan hukum dengan Rusia. Proposal tersebut akan diserahkan kepada Parlemen Estonia untuk dikaji dan kemudian disetujui sebelum diterapkan.
"Salah satu kondisi awal dari kesepakatan ini adalah kepercayaan terhadap sistem hukum yang diterapkan di negara lain. Namun, kami sudah tidak mempercayai sistem hukum di Rusia," terang Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tsahkna.
"Selama berlangsungnya invasi skala besar Rusia di Ukraina terus berlanjut, kami harus terus mengisolasi Rusia dalam kancah internasional dan meneruskan hubungan bilateral antara Rusia dan Estonia dalam tingakt yang seminimal mungkin," tambahnya.
Tsakhna menambahkan bahwa keputusan ini sesuai dengan posisi Estonia sejak awal yang tidak ingin bekerja sama dengan negara agresor.
