Somalia Usir Duta Besar Ethiopia dan Perintahkan Penutupan 2 Konsulat
Jakarta, IDN Times - Somalia mengumumkan pengusiran terhadap duta besar Ethiopia dari negaranya dan memerintahkan penutupan dua konsulat pada Kamis (4/4/2024). Konsulat yang diminta tutup berada di wilayah semi otonom Puntland dan Somaliland, yang memisahkan diri dari Somalia sejak 1991.
Keputusan diambil karena Ethiopia dianggap melanggar kedaulatan dan urusan dalam negeri Somalia. Ethiopia, yang dikelilingi daratan, telah menjalin kerja sama dengan Somaliland untuk akses ke laut, dan negara itu juga menjalin kerja sama dengan Puntland.
1. Duta besar Ethiopia harus pergi dalam 72 jam
Dilansir VOA News, pengusiran diumumkan setelah Somalia mengadakan rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hamza Barre di ibu kota Mogadishu.
"Campur tangan nyata pemerintah Ethiopia dalam urusan dalam negeri Somalia merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Somalia,” kata kantor perdana menteri.
Pernyataan terpisah dari Kementerian Luar Negeri Somalia mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Duta Besar Ethiopia Muktar Mohamed Ware untuk pergi dalam waktu 72 jam, yang dimulai sejak hari Kamis.
Menteri Informasi Somalia, Daud Aweis Jama, mengatakan keputusan diambil karena tetangannya terus ikut campur dalam urusan dalam negeri.
“Saat ini Ethiopia telah berulang kali melanggar kemerdekaan nasional dan teritorial Somalia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk menutup dua konsulat Ethiopia dan memulangkan duta besar Ethiopia di Mogadishu beserta staf diplomatiknya kembali ke negaranya,” kata Aweis.
Nebiyu Tedla, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, mengatakan tidak memiliki informasi mengenai keputusan tersebut.
2. Kesepakatan pelabuhan Ethiopia dan Somaliland
Dilansir BBC, Ethiopia menandatangani kesepakatan pelabuhan dengan Somaliland untuk menyewa garis pantai sepanjang 20 km pada Januari. Ethiopia berencana membangun pangkalan angkatan laut.
Sebagai imbalan atas perjanjian, Ethiopia di masa depan akan mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Somaliland tidak diakui oleh Uni Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka. Wilayah itu telah mendeklarasikan diri sebagai republik pada awal tahun ini.
Kesepakatan tidak mengikat secara hukum, tapi dipandang sebagai pernyataan niat dan dapat mengarah pada perjanjian yang memaksakan kewajiban pada pihak-pihak yang telah menandatanganinya.
Setelah perjanjian tersebut, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud meluncurkan kampanye diplomatik dan melakukan perjalanan ke Eritrea dan Mesir, yang memiliki hubungan buruk dengan Ethiopia.
Somalia telah menuntut Ethiopia untuk membatalkannya secara terbuka. Kerja sama itu dianggap sebagai tindakan agresi, serta menghambat perdamaian dan stabilitas.
“Mogadishu tidak ada hubungannya dengan pembukaan konsulat Ethiopia di Somaliland dan keputusannya tidak ada hubungannya dengan kami. Ini tidak berdampak pada Somaliland,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Somaliland, Rhoda Jama Elmi.
3. Puntland ingin menjadi negara independen
Sehari sebelum keputusan diumumkan, Puntland, yang memiliki hubungan buruk dengan pemerintah pusat, mengatakan telah menandatangani perjanjian kerja sama baru dengan Ethiopia.
Puntland lalu juga mengatakan telah menarik diri dari sistem federal negara dan akan menjalankan pemerintahan sendiri secara independen, menyusul perselisihan mengenai perubahan konstitusi yang disetujui oleh parlemen Somalia.
"Pemerintah Somalia bertanggung jawab atas urusan luar negeri negara tersebut dan kami menganggap perjanjian apa pun yang ditandatangani suatu negara dengan pihak atau wilayah lain merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kedaulatan Somalia,” kata Aweis.
Menanggapi keputusan itu, Menteri Informasi Puntland Mohamud Aidid Dirir menuduh Somalia mencoba untuk menegaskan kendalinya atas wilayah yang tidak dikuasainya.
“Mogadishu telah gagal memberantas kelompok teroris dan menyebarkan pemerintahan di seluruh negeri dan sekarang mereka mencoba untuk memaksakan keputusannya di wilayah damai yang tidak berjalan sesuai perintahnya. Mereka tidak bisa menutup konsulat di Puntland,” katanya.
