Suriah Bolehkan Pangkalan Militer Rusia dengan Syarat Ini
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Suriah Murhaf Abu Qasra, pada Kamis (6/2/2025), mengatakan bahwa pemerintahannya masih mempertimbangkan kelanjutan pangkalan militer Rusia di teritori Suriah. Ia mengklaim pangkalan tersebut harus sesuai dengan kepentingan negaranya.
Pada akhir Januari, pemerintah baru Suriah sudah membatalkan perjanjian dengan Rusia soal pangkalan Angkatan Laut (AL) di Tartus. Pihaknya mengklaim bahwa keberadaan pangkalan militer Rusia itu tidak membawa dampak dan memberikan pemasukan bagi negara.
1. Pangkalan militer Rusia harus memberikan keuntungan bagi Suriah
Abu Qasra mengungkapkan bahwa pangkalan militer Rusia di Suriah diperbolehkan beroperasi dengan syarat keberadaannya sesuai dengan kepentingan dan memberikan keuntungan bagi Suriah.
"Jika kami mendapatkan keuntungan untuk Suriah dari pangkalan militer Rusia tersebut. Maka jawabannya adalah ya. Dalam politik tidak ada musuh-musuh yang permanen," terangnya, dilansir The Moscow Times.
Pada Januari, Damaskus juga mendesak Moskow untuk mengakui kesalahannya di masa lalu. Mereka pun mendesak Rusia memberikan ganti rugi atas keterlibatannya dalam Perang Sipil Suriah.
Pangkalan militer Rusia di Tartus dan Khemimim adalah dua pangkalan peninggalan Uni Soviet di Suriah. Keberadaan pangkalan tersebut sangat penting bagi aktivitas militer Rusia di Afrika dan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
2. Rusia klaim Barat berniat gantikan perannya di Suriah
Pada Selasa (4/2/2025), Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyebut Barat berusaha menggeser peran Rusia, China, dan Iran untuk menjadi yang pihak kedua di Suriah.
"Upaya untuk menggantikan peran Rusia, China, dan Iran dari proses mendukung pendudukan Suriah sudah ditunjukkan. Mereka berusaha menunjukkan intensi Barat untuk mendorong kompetitornya ke dalam posisi kedua," tuturnya, dikutip Anadolu Agency.
Ia menambahkan, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS) berusaha menciptakan krisis dan menghancurkan sesuatu di Suriah dan Timur Tengah. Ia menyebut, AS hanya mengamati perkembangannya dari jauh.
3. Prancis ingin melanjutkan kerja sama anti-teroris dengan Suriah
Pada Rabu (5/2/2025), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengucapkan selamat kepada pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, yang terpilih menjadi presiden transisi di Suriah.
"Prancis berkomitmen penuh pada transisi pemerintahan di Suriah yang sesuai dengan aspirasi dari rakyat Suriah, serta proses integrasi penuh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) untuk bergabung dengan pemerintah," terangnya, dilansir dari RFI.
Ia menambahkan, Prancis dan Suriah berniat melanjutkan perlawanan terhadap aktivitas terorisme. Ia mengklaim, kerja sama keamanan akan menguntungkan rakyat Suriah serta keamanan di Prancis.
Sebelumnya, Uni Eropa (UE) sudah menyatakan niatnya dalam mengurangi sanksi-sanksi kepada Suriah secara bertahap. Delegasi dari Jerman dan Prancis juga menyebut sebagian sanksi dapat dicabut dengan cepat.
