Taiwan Kembali Gagal Hadiri Sidang WHO untuk ke-10 Kali, Kenapa?
- Taiwan kembali gagal hadir di sidang WHA ke-79 setelah proposal keikutsertaannya sebagai pengamat ditolak, menandai sepuluh tahun berturut-turut absen dari forum kesehatan dunia tersebut.
- China menegaskan prinsip 'Satu China' dengan merujuk pada Resolusi PBB 2758 dan WHA 25.1, serta menuduh Taiwan mempolitisasi isu kesehatan melalui dorongan kemerdekaan.
- Palau dan Paraguay mendukung partisipasi Taiwan di WHA, menilai pengecualian Taiwan dapat melemahkan koordinasi global dalam menghadapi ancaman penyakit dan pandemi masa depan.
Jakarta, IDN Times - Taiwan kembali gagal menghadiri sidang Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA), setelah proposal untuk mengundangnya sebagai pengamat ditolak dalam sidang tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss. Penolakan ini menandai tahun ke-10 berturut-turut Taiwan tidak menerima undangan ke forum kesehatan tertinggi dunia tersebut.
Dalam sidang ke-79 WHA yang berlangsung pada 18 hingga 23 Mei 2026, proposal mengenai partisipasi Taiwan kembali ditolak Komite Umum dan Sidang Pleno WHA. Perdebatan mengenai isu tersebut memunculkan perbedaan tajam antara China dan negara-negara yang mendukung keikutsertaan Taiwan.
China bersama Pakistan mendukung kelanjutan pengecualian Taiwan dari WHA. Di sisi lain, Palau dan Paraguay menyuarakan dukungan agar Taiwan dapat kembali berpartisipasi sebagai pengamat, seperti yang pernah terjadi pada 2009 hingga 2016.
Beijing kembali menegaskan prinsip “Satu China” dalam sidang tersebut. China menyatakan hanya ada satu China di dunia, Taiwan merupakan bagian dari China, dan Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China di tingkat internasional.
1. China kembali gunakan resolusi PBB dan WHO
Dalam pernyataannya, China mengacu pada Resolusi PBB 2758 Tahun 1971 yang mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya perwakilan sah China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Beijing juga merujuk pada Resolusi WHA 25.1 Tahun 1972 yang menetapkan China sebagai satu-satunya perwakilan sah di WHO sekaligus mengeluarkan Taiwan dari organisasi tersebut.
Perwakilan China untuk PBB di Jenewa, Jia Guide, menuduh Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan tetap bersikeras pada posisi “kemerdekaan Taiwan”, sehingga menurutnya menutup kemungkinan Taipei untuk ikut dalam WHA. Jia juga meminta negara-negara pendukung Taiwan, agar berhenti mempolitisasi isu kesehatan demi kepentingan masing-masing. Ia menegaskan tidak ada celah dalam sistem kesehatan global akibat pengecualian Taiwan dari WHO.
“Pernyataan bahwa ada kekosongan dalam sistem kesehatan internasional hanyalah omong kosong,” kata Jia.
2. Taiwan tuduh China manipulasi resolusi
Di sisi lain, Foundation of Medical Professionals Alliance in Taiwan (MPAT) menilai China telah memanipulasi interpretasi resolusi PBB dan WHO untuk membatasi ruang internasional Taiwan.
“Manipulasi sengaja China terhadap Resolusi PBB 2758 dan Resolusi WHA 25.1 tidak dapat menghapus fakta bahwa hanya pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis yang dapat mewakili rakyat Taiwan di panggung internasional,” kata organisasi tersebut.
Direktur eksekutif MPAT Lin Shih-chia menilai Beijing justru memanfaatkan forum internasional untuk meningkatkan ketegangan lintas selat Taiwan.
“Beijing berulang kali mengatakan Taiwan yang mengganggu status quo, tetapi justru China yang memanipulasi hubungan lintas selat,” ujar Lin.
Ia juga menyoroti sejumlah pencapaian sektor kesehatan Taiwan yang disebut telah diakui secara global, termasuk sistem asuransi kesehatan nasional serta keberhasilan eliminasi hepatitis C lima tahun lebih cepat dari target WHO.
3. Negara pendukung Taiwan soroti risiko kesehatan global
Dalam sidang tersebut, Palau dan Paraguay menjadi dua negara yang secara terbuka mendukung partisipasi Taiwan di WHA. Keduanya menolak interpretasi China terhadap Resolusi 2758, dan menilai Taiwan memiliki kontribusi penting bagi kesehatan global.
Palau menyebut pengecualian Taiwan dapat melemahkan pengawasan penyakit global, memperlambat pertukaran informasi kesehatan, dan mengganggu kesiapan dunia menghadapi pandemi di masa depan.
“Ini bukan isu politik, melainkan kebutuhan kesehatan publik,” kata Palau dalam sidang tersebut.
Paraguay juga menyatakan hak atas standar kesehatan tertinggi merupakan hak dasar manusia yang seharusnya tidak dibatasi persoalan politik.
Menurut Paraguay, meningkatnya ancaman penyakit menular dan zoonosis membuat pengecualian terhadap pihak yang memiliki kapasitas kesehatan seperti Taiwan justru menjadi risiko bagi semua. Sementara, Pakistan mendukung posisi China dengan menyatakan isu Taiwan berada di luar mandat WHA dan meminta anggota organisasi tetap fokus pada agenda teknis kesehatan dunia.
