Thailand Peringatkan AS: Tarif Bukan Alat Tekan soal Kamboja!
- Thailand menolak tarif AS sebagai tekanan politik
- Bentrokan meluas, saling tuduh berlanjut
Jakarta, IDN Times - Thailand menegaskan, ancaman tarif dagang tidak seharusnya digunakan sebagai alat tekanan politik di tengah kembali memanasnya konflik perbatasan dengan Kamboja. Sikap ini ditegaskan menyusul eskalasi kekerasan yang menewaskan sedikitnya 12 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Ketegangan kedua negara kembali pecah setelah berminggu-minggu berada dalam situasi genting. Masing-masing pemerintah saling menuduh menjadi pihak pertama yang melepaskan tembakan dalam bentrokan yang terjadi pada Senin (8/12/2025).
Kementerian Luar Negeri Thailand menyampaikan, tekanan ekonomi dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, tidak boleh dikaitkan dengan upaya kedua negara untuk kembali berdialog. Thailand menilai de-eskalasi terlebih dahulu harus datang dari Kamboja.
1. Thailand: Tarif AS tidak boleh jadi tekanan politik
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menolak penggunaan tekanan tarif sebagai sarana untuk memaksa Bangkok memulai kembali pembicaraan dengan Phnom Penh. Dia menegaskan, proses dialog harus berdiri terpisah dari kepentingan dagang.
“Kami tidak berpikir bahwa tarif harus digunakan untuk menekan Thailand agar kembali ke deklarasi bersama, kembali ke proses dialog,” ujar dia, merujuk pada perjanjian gencatan senjata yang diperluas pada Oktober.
“Anda harus memisahkan isu hubungan Thailand-Kamboja dari isu pembicaraan dagang,” tegasnya.
Bentrokan kembali terjadi beberapa bulan setelah Presiden AS Donald Trump mengancam membekukan negosiasi penurunan tarif bila kedua negara tidak menghentikan permusuhan. Ancaman itu menjadi pendorong tercapainya perluasan gencatan senjata pada Oktober yang ditandatangani di hadapan Trump.
2. Bentrokan meluas, saling tuduh berlanjut
Pertempuran terbaru telah meluas di sepanjang sebagian besar perbatasan darat kedua negara yang mencapai 817 kilometer (km), dengan saling serang menggunakan artileri berat dan roket. Trump mengatakan, akan menelepon pemimpin kedua negara terkait dengan penghentian pertempuran ini.
Thailand menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak tepat untuk mediasi pihak ketiga. Sihasak menilai Kamboja harus menunjukkan itikad baik terlebih dahulu.
“Jika pihak lain merasa bahwa mereka benar-benar ingin mengakhiri konflik, maka kami menunggu untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan,” katanya.
“Apa yang bisa dilakukan Kamboja adalah menghentikan apa yang mereka lakukan, dan mengatakan bahwa mereka siap untuk berbicara,” imbuhnya seperti dilansir dari Channel News Asia, Kamis (11/12/2025).
3. Pilihan perdamaian atau konflik lebih dalam
Kamboja bersikeras telah berupaya mematuhi gencatan senjata, bahkan menuduh Thailand melakukan agresi. Mantan pemimpin berpengaruh Kamboja, Hun Sen menyatakan, pihaknya menunggu 24 jam untuk menghormati gencatan sebelum melancarkan serangan balasan pada malam hari.
Sihasak memperingatkan, situasi dapat memburuk bila Phnom Penh tidak menghentikan serangan dan kembali ke meja perundingan. Thailand sendiri telah mengerahkan persenjataan yang lebih unggul, termasuk jet tempur, dalam serangan lintas perbatasan.
“Ada dua jalan yang bisa kita ambil, jalan untuk mencoba meredakan ketegangan dan bekerja menuju perdamaian, atau jalan konflik lebih lanjut dan lebih banyak kerugian,” ujar dia.
Bangkok berulang kali menuduh Kamboja melanggar perjanjian Oktober, termasuk insiden ledakan ranjau yang melukai parah seorang prajurit Thailand. Total tujuh personel Thailand terluka serius akibat ranjau yang disebut baru ditanam. Tuduhan tersebut dibantah Phnom Penh.
Sihasak menegaskan, setiap tawaran gencatan senjata dari Kamboja harus ditelaah oleh militer Thailand yang sebelumnya menargetkan untuk melumpuhkan kemampuan militer Kamboja.
“Posisi saya adalah kami akan bertahan dan akan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah,” kata dia.
