Trump Pertimbangkan Serangan Darat Bidik Kartel Narkoba Meksiko
- Gagasan pengerahan militer AS ke Meksiko bukan hal baru bagi Trump
- Operasi darat terhadap kartel dipandang sebagai peningkatan signifikan keterlibatan militer AS di kawasan Amerika Latin.
- Pemerintah Meksiko menolak intervensi tanpa izin
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan bahwa militer AS tengah mempertimbangkan operasi darat untuk membidik kartel narkoba di Meksiko, menyusul evaluasi terhadap jalur peredaran narkotika lintas negara. Dalam wawancara televisi, Trump menjelaskan capaian militer AS di jalur laut sebelum menyebut rencana lanjutan di daratan.
“Kami telah menghancurkan 97 persen obat-obatan yang masuk melalui jalur air. Dan sekarang kami akan mulai menyerang darat, terkait dengan kartel,” kata Trump kepada Sean Hannity pembawa acara di Fox News yang tayang Kamis malam (8/1/2026).
Selain itu, Trump menggambarkan situasi Meksiko sebagai kondisi yang memprihatinkan karena kartel disebut telah menguasai negara tersebut. Rencana ini disebut sebagai kelanjutan dari serangan angkatan laut yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Pasifik timur dan kawasan Karibia. Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan mengenai waktu pelaksanaan maupun skala operasi yang dimaksud.
1. Wacana serangan memicu isu hukum internasional
Gagasan pengerahan militer AS ke Meksiko bukan hal baru bagi Trump. Sejak November tahun lalu, ia telah menyatakan kesiapannya menyerang Meksiko untuk memberantas narkoba dengan berbagai cara, termasuk menetapkan enam kartel Meksiko sebagai organisasi teroris asing pada Februari 2025, yang kemudian memicu kecaman keras dari pemerintah Meksiko karena dinilai mengusik kedaulatan.
Apabila operasi militer dilakukan tanpa persetujuan resmi pemerintah Meksiko, tindakan tersebut akan bertentangan dengan hukum internasional. Langkah semacam itu juga dinilai menciptakan preseden baru karena menyasar negara yang berstatus sekutu sekaligus mitra dagang utama AS. Operasi darat terhadap kartel dipandang sebagai peningkatan signifikan keterlibatan militer AS di kawasan Amerika Latin.
2. Pemerintah Meksiko menolak intervensi tanpa izin
Dilansir dari Euro News, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk operasi militer AS di wilayah Meksiko tanpa persetujuan pemerintah setempat. Ia menegaskan bahwa di negaranya rakyat memegang kedaulatan dan Meksiko merupakan negara bebas serta berdaulat, dengan kerja sama diperbolehkan tetapi bukan subordinasi atau intervensi.
Di sisi lain, Sheinbaum menyampaikan komitmen untuk terus memperdalam koordinasi dengan AS. Ia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Juan Ramón de la Fuente agar siap menggelar pertemuan dengan Departemen Luar Negeri AS jika diperlukan. Dalam konteks keamanan, ia mengakui bahwa koordinasi antara Meksiko dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, selama ini telah berjalan dengan baik.
3. Gedung Putih menautkan langkah militer dengan Doktrin Monroe
Dilansir dari CNBC, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menjelaskan bahwa pemerintahan Trump tengah menegaskan kembali penerapan Doktrin Monroe. Upaya tersebut diarahkan untuk memulihkan supremasi AS di Belahan Barat, mengendalikan arus migrasi, serta memutus jaringan perdagangan narkoba.
Pada saat yang sama, pemerintahan Trump dalam sepekan terakhir juga melontarkan ancaman operasi militer terhadap Kuba, Kolombia, dan Greenland. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Partai Republik di Kongres. Selain itu, Senat juga meloloskan tahap awal rancangan undang-undang untuk memblokir aksi militer lanjutan di Venezuela, dengan dukungan lima senator Partai Republik yang menandai adanya sokongan lintas partai.
