1.000 Hari Perang, Sudan Dilanda Bencana Kelaparan
- Militer Sudan dan RSF melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
- Perang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi
- RSF terlibat dalam kekejaman di Darfur yang mungkin merupakan genosida
Jakarta, IDN Times - Konflik antara militer pemerintah Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah memasuki hari keseribu. Jutaan orang terdampak dari perang tersebut dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Organisasi non pemerintah mengatakan pada Jumat (9/1/2026), pertempuran sengit dan pemotongan pendanaan global telah mendorong lebih dari 33 juta orang menuju kelaparan. Hal ini menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia.
Manajer program senior Islamic Relief di Sudan, Elsadig Elnour, mengatakan bahwa perang tidak boleh dibiarkan berlanjut lebih lama lagi. Menurutnya, perang telah membuat Sudan hancur berantakan dan warga sipil diserang, kelaparan, dan dipaksa meninggalkan tanah mereka, dilansir Al Jazeera.
1. Militer Sudan dan RSF telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
Perang antara tentara Sudan dan RSF, yang dimulai pada April 2023, telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Kedua belah pihak telah dituding melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, RSF telah terlibat dalam kekejaman di Darfur yang menurut PBB mungkin merupakan genosida. Dari 18 negara bagian Sudan, RSF mengendalikan kelima negara bagian di wilayah Darfur di barat, kecuali beberapa bagian utara Darfur Utara yang tetap berada di bawah kendali militer. Sementara, militer menguasai sebagian besar wilayah dari 13 negara bagian yang tersisa di selatan, utara, timur, dan tengah. Ini termasuk ibu kota Khartoum.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bulan lalu bahwa lebih dari 107.294 warga sipil atau sekitar 24.221 keluarga mengungsi dari kota Al Fasher dan desa-desa sekitarnya di negara bagian Darfur Utara. Ini akibat memburuknya situasi keamanan karena RSF menguasai kota tersebut, dikutip dari TRT World.
2. Perang berkepanjangan di Sudan picu krisis kelaparan dan kekurangan gizi
Dilaporkan, krisis kelaparan di Sudan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Islamic Relief menyerukan kepada pemerintah global untuk meningkatkan upaya mengakhiri perang antar penguasa militer negara itu dan RSF.
"Sebuah penilaian baru PBB di Darfur Utara menunjukkan lebih dari separuh anak kecil mengalami kekurangan gizi, salah satu tingkat tertinggi yang pernah tercatat di seluruh dunia," kata Islamic Relief dalam sebuah pernyataan.
"Lebih dari 45 persen penduduk Sudan atau sekitar 21 juta orang, menderita kekurangan pangan akut dan penilaian terbaru Islamic Relief di Gedaref dan Darfur menemukan 83 persen keluarga tidak memiliki cukup makanan," sambungnya.
Sementara itu, koalisi yang terdiri dari 13 lembaga bantuan menyerukan kepada pemerintah Inggris, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk mendorong peningkatan pendanaan bagi respons kemanusiaan. Pihaknya juga menyerukan agar negara tersebut mengambil tindakan untuk mengakhiri pertempuran.
Ketigabelas lembaga tersebut mencatat bahwa jutaan pengungsi telah dipaksa tinggal di pemukiman yang tidak aman dan padat penduduk. Dikatakan, wilayah tersebut dipenuhi dengan kelaparan dan wabah penyakit, serta kekerasan berbasis gender.
3. Pemangkasan dana oleh Trump berdampak pada bantuan kemanusiaan
Perang saudara di Sudan telah menyebabkan runtuhnya mata pencaharian dan layanan medis. Diperkirakan, 70-80 persen rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdampak dan tidak beroperasi. Akibatnya, sekitar 65 persen penduduk tidak memiliki akses ke layanan kesehatan.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah melakukan pemotongan besar-besaran dalam pendanaan kemanusiaan. Alhasil, bantuan untuk Sudan terpaksa bersaing dengan lokasi-lokasi yang dilanda konflik lainnya untuk mendapatkan dana yang semakin kecil, seperti Gaza, Ukraina, dan Myanmar.
Saat meluncurkan permohonan dana bantuan untuk tahun 2026 pada November tahun lalu, PBB menyatakan bahwa mereka menghadapi pilihan yang sulit. Penurunan drastis pendanaan dari para pendonor, memaksa PBB hanya meminta 23 miliar dolar AS (sekitar Rp386,7 triliun). Jumlah tersebut hanya setengah dari jumlah yang dibutuhkan, di sisi lain kebutuhan kemanusiaan global berada pada titik tertinggi sepanjang masa.
