Trump Ancam Kuba Buat Kesepakatan dengan AS Sebelum Terlambat
- Trump mengultimatum Kuba untuk membuat kesepakatan sebelum terlambat
- Kuba menolak ancaman AS dan siap mempertahankan diri dari agresi militer
- Prediksi runtuhnya rezim Kuba dalam satu hingga dua tahun ke depan oleh Senator Partai Republik dari Florida, Rick Scott
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) kembali meningkatkan tekanan terhadap Kuba. Presiden AS Donald Trump pada Minggu (11/1/2026) secara terbuka mengultimatum Havana agar membuat kesepakatan, seraya memperingatkan aliran minyak dan dana dari Venezuela ke Kuba akan dihentikan sepenuhnya.
Pernyataan Trump muncul di tengah ketegangan kawasan pasca-operasi militer AS di Caracas pekan lalu yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Operasi tersebut dilaporkan menewaskan puluhan personel keamanan Venezuela dan Kuba.
Di sisi lain, pemerintah Kuba menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Washington. Havana menilai ancaman AS sebagai bentuk pemerasan politik yang melanggar kedaulatan negara.
Ketegangan ini memicu spekulasi luas mengenai stabilitas pemerintahan komunis Kuba, terutama setelah AS memperketat blokade minyak Venezuela yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Havana.
1. Trump ultimatum Kuba, akan hentikan minyak dan dana Venezuela
Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menyatakan Kuba tidak akan lagi menerima minyak maupun uang dari Venezuela.
“TIDAK AKAN ADA LAGI MINYAK ATAU UANG KE KUBA – NOL! Saya sangat menyarankan mereka membuat kesepakatan sebelum terlambat,” tulis Trump, dikutip dari Channel News Asia.
Trump menuding Kuba selama bertahun-tahun hidup dari sokongan Caracas, dengan imbalan memberikan layanan keamanan kepada pemerintahan Venezuela. Menurut Trump, kerja sama itu berakhir setelah operasi militer AS di ibu kota Venezuela.
Ia juga mengklaim sebagian besar personel Kuba yang terlibat dalam operasi keamanan Venezuela tewas dalam serangan AS pekan lalu, meski klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Dalam unggahan terpisah, Trump bahkan membagikan ulang unggahan yang menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berpotensi menjadi presiden Kuba di masa depan.
2. Kuba tegas tolak ancaman AS
Menanggapi ultimatum tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan AS. Ia menyebut Kuba berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan asing.
“Kami rakyat Kuba tidak akan menjual negara kami hanya karena mendapat ancaman dari AS,” kata Rodriguez, dikutip dari kantor berita Prensa Latina.
Rodriguez juga menyatakan Kuba siap mempertahankan diri dari segala bentuk agresi militer. Ia mengingatkan bahwa upaya invasi AS ke Kuba pernah gagal puluhan tahun lalu dan tidak akan berhasil jika terulang kembali.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri upacara penghormatan bagi tentara Kuba dan Venezuela yang tewas dalam operasi AS di Caracas. Sedikitnya 32 personel Kuba dilaporkan menjadi korban dalam serangan tersebut.
3. Prediksi runtuhnya rezim Kuba
Pasca-operasi di Venezuela, AS diketahui memindahkan dua kapal perang, USS Iwo Jima dan USS San Antonio, ke wilayah utara Kuba di Samudra Atlantik. Langkah ini dibarengi dengan pengurangan sekitar 3.000 personel militer AS di Laut Karibia.
Meski mengurangi jumlah pasukan, Washington menegaskan tetap menjaga kehadiran militernya di kawasan tersebut. Saat ini, sekitar 12.000 tentara AS masih ditempatkan di wilayah Karibia.
Sementara itu, Senator Partai Republik dari Florida, Rick Scott, memprediksi pemerintahan Kuba akan runtuh dalam satu hingga dua tahun ke depan. Ia menyebut blokade minyak Venezuela sebagai alat utama AS untuk menekan rezim komunis Havana.
“Saya pikir ini akan terjadi tahun ini atau tahun depan. Rezim Kuba tidak akan mampu bertahan tanpa pasokan energi,” ujar Scott, dikutip dari The Hill.
Kuba sendiri sejak tahun 2000 sangat bergantung pada pasokan minyak Venezuela, terutama setelah embargo perdagangan AS terus diperketat. Terputusnya aliran energi tersebut dinilai dapat memperparah krisis ekonomi yang telah lama melanda negara itu.
