Uni Eropa Perpanjang Sanksi Militer Myanmar hingga 2027
- Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap rezim militer Myanmar hingga Mei 2027 karena situasi keamanan yang belum stabil sejak kudeta 2021.
- Sanksi mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan bagi pejabat militer, serta embargo senjata dan penghentian kerja sama teknis untuk menekan kapasitas militer Myanmar.
- Perpanjangan sanksi bertepatan dengan naiknya Min Aung Hlaing menjadi presiden, yang dinilai Uni Eropa memperkuat dominasi militer dan memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar.
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa resmi memperpanjang masa berlaku sanksi terhadap rezim militer Myanmar hingga Mei 2027. Keputusan diplomatik yang diumumkan pada Senin (27/4/2026) ini, bertujuan mempertahankan pembatasan internasional, menyusul situasi keamanan di Myanmar yang dinilai belum stabil pasca-kudeta lima tahun lalu.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi para pejabat tinggi militer yang terlibat dalam pengambilalihan pemerintahan sipil pada Februari 2021. Langkah ini diambil oleh Uni Eropa sebagai respons atas berlanjutnya operasi keamanan terhadap masyarakat sipil di berbagai wilayah konflik Myanmar.
1. Pembekuan aset milik pejabat dan perusahaan militer
Kebijakan ini menargetkan 105 individu di posisi strategis pemerintahan militer dan 22 entitas bisnis yang terafiliasi dengan angkatan bersenjata Tatmadaw. Seluruh aset mereka di wilayah yurisdiksi Uni Eropa akan dibekukan.
Selain itu, warga dan perusahaan di Eropa dilarang menyediakan dana atau sumber daya ekonomi untuk membatasi kapasitas pembiayaan operasi militer Myanmar.
"Uni Eropa kembali mengecam tindakan militer Myanmar sejak kudeta pada tahun 2021," kata perwakilan Dewan Uni Eropa, dilansir The Straits Times.
Dewan Uni Eropa juga menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan ruang sipil. Sanksi ini turut menyasar Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) sebagai salah satu sumber pendapatan militer. Pembatasan ekonomi ini ditujukan untuk mengurangi akses dana yang biasa digunakan dalam pengadaan peralatan militer dari luar negeri.
2. Larangan pengiriman senjata dan penghentian pelatihan militer
Uni Eropa mempertahankan larangan ekspor senjata dan peralatan yang berpotensi digunakan untuk represi sipil, termasuk teknologi pemantauan komunikasi. Negara-negara anggota Uni Eropa juga menghentikan semua bentuk pelatihan dan kerja sama teknis militer. Hal ini dilakukan untuk mencegah transfer pengetahuan yang dapat meningkatkan kapasitas militer di negara tersebut.
"Melihat tingkat kekerasan di Myanmar, dunia perlu mengambil langkah pencegahan seperti embargo senjata, dan Uni Eropa siap memberikan sanksi tambahan," kata Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell.
Blok Eropa juga memastikan bantuan kemanusiaan tetap disalurkan kepada warga sipil melalui jalur yang independen dan tidak dikelola oleh otoritas militer.
3. Respons terhadap pergantian jabatan presiden
Perpanjangan sanksi ini bertepatan dengan transisi posisi pemimpin militer, Min Aung Hlaing, menjadi presiden pada awal April 2026. Komunitas internasional mengkritik pergantian jabatan ini karena dipandang sebagai upaya mempertahankan dominasi militer di pemerintahan.
Meskipun posisi pimpinan angkatan bersenjata kini dijabat oleh Ye Win Oo, Uni Eropa menilai proses tersebut tidak melalui mekanisme demokratis dan berpotensi memperpanjang krisis yang telah menyebabkan 3,6 juta orang mengungsi.
"Min Aung Hlaing sudah lama memiliki rencana mengubah posisi dari panglima tertinggi menjadi presiden, dan saat ini hal itu terealisasi," kata analis independen Aung Kyaw Soe.
Pergantian posisi kepemimpinan ini terpantau belum menurunkan eskalasi konflik dengan kelompok bersenjata di dalam negeri. Dengan laporan sekitar 8.000 korban jiwa dari kalangan sipil dan penahanan para aktivis, Uni Eropa menyatakan akan mempertahankan sanksi hingga Myanmar memulai kembali proses transisi demokrasi dan menghentikan operasi militer.
