Comscore Tracker

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan Kemerdekaan

Berikut hasil ngobrol IDN Times dengan Hassan Wirajuda

Jakarta, IDN Times - Tepat 77 tahun silam, 19 Agustus 1945 atau 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdiri dengan misi utama mencari pengakuan kemerdekaan dari negara lain. 

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, upaya mencari pengakuan ini merupakan tugas yang sulit dan butuh perjuangan. Masa itu, musuh Indonesia adalah sistem dunia yang didominasi oleh negara-negara Barat, bukan hanya Belanda yang tidak ingin Indonesia lepas dari cengkeramannya.  

"Syarat keempat (pendirian negara) adanya pengakuan masyarakat Internasional terhadap negara yang baru diproklamasikan. Perjuangan ini sangat tidak mudah, karena yang kita lawan adalah dunia yang tidak mengakui adanya hak bangsa terjajah untuk merdeka," kata Hassan dalam wawancara khusus dengan IDN Times.

Potret yang memperlihatkan delegasi Indonesia hadir di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kala itu dinahkodai oleh Sutan Sjahrir dan Agus Salim, sempat viral di media sosial. Di balik potret tersebut, Hassan mengungkap betapa sulitnya para pendiri bangsa melakukan diplomasi di tengah keterbatasan finansial dan blokade militer Belanda. 

"Modal keuangan (negara baru merdeka) masih morat-marit, kita juga sedang menghadapi blokade. (Akhirnya) numpang-numpang pesawat untuk bisa ke New York (PBB). Ketika singgah di London, mereka menggalang dana dari perwakilan negara asing supaya bisa ke New York," ungkap Hassan. 

"Itulah semangat kejuangannya. Jangan dibayangkan sekarang yang sudah ada dana triliunan," sambungnya. 

Untuk lebih lengkapnya, simak wawancara khusus IDN Times dengan Hassan Wirajuda seputar diplomasi Indonesia di awal kemerdekaan di bawah ini!

Dari mana diplomasi luar negeri Indonesia dimulai?

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan KemerdekaanPotret delegasi Indonesia saat menghadiri sidang PBB (Dok. IDN Times/Istimewa)

Suatu negara disyaratkan adanya penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Syarat keempat adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap negara yang baru diproklamasikan. Pada tanggal 19 Agustus, ketika persyaratan yang saya sebut tadi sudah kita raih, karena adanya penduduk kita waktu itu memiliki sekitar 75 juta penduduk. Wilayah jelas karena para pendiri republik mendasarkan wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda. Adanya pemerintahan kita miliki presiden dan wakil presiden, tanggal 19 kabinet dibentuk.

Jadi dari empat persyaratan berdirinya negara, tiga sudah kita penuhi. Yang keempat itu butuh perjuangan sendiri, perjuangan ke arah memperoleh pengakuan dari negara-negara lain terhadap eksistensi Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Perjuangan ini tidak mudah. Pertama, karena walaupun para pendiri republik kita dengan lantang mengklaim bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, pertanyaannya apakah itu kata dunia? Kata dunia belum (merdeka).

Kemerdekaan kata kita merupakan hak. Itu tercantum dalam kalimat pertama pembukaan UUD 1945. Karena itu perjuangan diplomasi untuk memperoleh pengakuan itu sangat-sangat tidak mudah. Karena yang kita lawan bukan Belanda, mereka pastilah (kita lawan) karena berkepentingan untuk menjajah kembali, tidak akan mengakui republik yang baru didirikan, tapi (yang kita lawan) juga dunia sebagian besar pada waktu itu belum mengakui adanya hak bangsa terjajah untuk merdeka. Itulah perjuangan diplomasi yang tidak mudah, yang berat.

Baca Juga: Hassan Wirajuda: Indonesia Diramalkan Menjadi Kekuatan Ekonomi Besar

Bagaimana peran diplomasi dalam upaya mencari pengakuan kemerdekaan Indonesia?

Fokus perjuangan diplomasi kita berpusat pada tiga atau empat titik fokus. Yang pertama Singapura, menjadi pos diplomasi yang penting, karena di situ terorganisir dari perwakilan di Singapura, pembelian senjata, dan kapal-kapal boat murah bekas Jepang, senjata-senjata yang dirampas oleh sekutu Inggris, kemudian diselundupkan ke wilayah Indonesia. Dan itu peran diplomat kakaknya Pak Emil Salim, belakangan jadi Dubes RI di Kairo. Yang kedua kegiatan yang sifatnya militer, karena dalam sejarah, peranan penting Laksamana Muda John Lie itu mengorganisir penyelundupan senjata. Juga mencari dukungan dana bagi perjuangan di republik. Jadi itu pusat dan peran penting Singapura dalam misi diplomasi kita ke arah memberikan dukungan bagi perjuangan di dalam negeri.

Yang kedua New Delhi, itu penting karena ada inisiatif negara-negara yang dekat dengan Indonesia, seperti India, Myanmar, yang mensponsori Asian Regional Conferences untuk menggalang dukungan negara-negara Asia bagi kemerdekaan. Itu dilakukan pada tahun 1947.

Yang ketiga, dan itu juga tidak kalah penting, di Timur Tengah pusatnya di Kairo. Mengapa Kairo? Karena sejak lama, masih masa penjajahan Belanda pun, sudah banyak mahasiswa kita yang belajar di Al Azhar. Dan kedua di Mekkah, banyak pemukim Indonesia yang simpatik mendukung perjuangan kemerdekaan. Jadi melalui orang-orang kita di situ, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, mereka juga bergerak untuk mencari dukungan di negara-negara mereka tinggal untuk meyakinkan negara-negara itu mendukung Indonesia.

Seberapa penting tepatnya peran dan bantuan Mesir saat itu bagi Indonesia?

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan KemerdekaanMantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda. (dok. Twitter Kemlu RI

Di Mesir lebih penting karena bukan hanya Mesir sendiri, tapi dia adalah pusat Liga Arab. Mesir adalah negara asing yang memberikan pengakuan pertama, yaitu 8 bulan setelah proklamasi. Delegasi Indonesia yang berkujung ke sana, Menteri Kehakiman Soewandi, bertemu dengan tokoh Liga Arab, Sekjen Liga Arab Azzam Pasha. Kemudian (bertemu) salah satu menteri. Karena itu pada April 1946 (adalah) pengakuan pertama Mesir sebagai negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak kurang delegasi Pak Sjahrir, Menteri Luar Negeri Agus Salim, kemudian Pak Hatta juga berkunjung ke sana.

Jadi hiruk-pikuk upaya penggalangan kita dilakukan pada tingkat tinggi untuk berkunjung ke Kairo, karena dia juga jadi pusat sekretariat dari Liga Arab. Dan dari situ berkunjung ke, misalnya Pak Agus Salim ke Suriah, rencana ke Saudi dan Yaman walaupun terhalang.

Kalau boleh disebut pusat kegiatan lain sejak 1947 adalah di PBB, New York. Mengapa? Karena sejak agresi militer Belanda pertama pada 1947 masalah Indonesia dibawa ke sidang keamanan. Tokoh-tokoh kita seperti Pak Sjahrir tidak lagi sebagai perdana menteri, tapi sebagai utusan khusus. Kemudian Pak Agus Salim, Pak Soemitro Djojohadikoesoemo, Pak Sudarto, bolak-balik ke New York untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan. Tambahan peran Mesir adalah ketika kita menghadapi blokade militer Belanda. Pemerintahan republik pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Mesir mengutus Konsul Jenderal Mesir di Mumbai menyewa pesawat untuk menerobos blokade Belanda, membawa bantuan pangan ke Yogyakarta. Pesawat itu kembalinya akan kosong dimanfaatkan oleh para pejuang kita untuk menggunakan pesawat itu, termasuk Pak Sjahrir dan lainnya, yang akan menuju New York. Tapi kan kita sedang dalam blokade, kita gak tahu mau pake pesawat apa? (Akhirnya) menggunakan pesawat yang disewa oleh Mesir dari Mumbai ke Jakarta, pulangnya mengangkut sebagian tokoh kita, ada yang turun di Singapura dari situ ke London terus ke New York.

Kita lihat bahwa Mesir, Liga Arab memberikan pengakuan yang pertama. Ini penting. Memang tidak disyaratkan berapa negara dari anggota PBB pada waktu itu untuk bisa dikatakan memenuhi (persyaratan pengakuan), tapi ada sejumlah negara dan organisasi yang anggotanya memberikan pengakuan jadi modal awal kita dalam perjuangan ke arah memperoleh pengakuan masyarakat internasional.

Tapi memang perjuangannya tidak mudah. Karena apa yang kita yakini sebagai hak kita untuk merdeka, di forum PBB sana belum diakui. Jadi itu kesulitan kita. Kita hargai kejernihan, kejeniusan para pendiri republik kita, untuk sangat yakin (mengatakan) bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hak bangsa terjajah untuk merdeka. Bukan hanya kita (Indonesia). Jadi kita klaim itu sebagai nilai universal. Dan mungkin dari awal saya perlu sampaikan bahwa dunia baru mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka setelah 31 tahun kemudian. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kita mengubah tatanan dunia waktu itu, yang berdasarkan Piagam PBB belum mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka.

Bagaimana sesungguhnya dinamika di PBB saat itu?

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan KemerdekaanLambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Kalau kita ukur dari pendapat Belanda atau negara Barat lainnya, mereka tidak mengakui adanya (hak) bangsa terjajah untuk merdeka. Karena itu Belanda mendalilkan apa yang terjadi di Indonesia, termasuk perlawanan bersenjata terhadap Belanda, itu sebagai urusan dalam negeri. Sebagai gerombolan-gerombolan pemberontak bersenjata, ya tidak disebut separatis, gangguan keamanan. Karena itu Belanda menyebut agresi militer pertama Juli 1947 sebagai aksi polisional, tidak menyebut aksi militer. Apa yang terjadi bukan dalam konteks satu negara bertentangan dengan negara lain, tapi apa yang terjadi di Indonesia sebagai persoalan di halaman belakang mereka

Di Dewan Keamanan PBB, kasus Indonesia disebut sebagai The Indonesian Question itu masuk dalam agenda sejak 1947-1950. Negara-negara besar seperti Amerika dan Uni Soviet waktu itu juga tidak serta-merta mendukung. Padahal, di dalam negeri di sini, Bung Karno sangat pengagum revolusi Amerika, pada Declaration of Independence of America, tapi dalam realitasnya pasca-Perang Dunia II, nilai-nilai ideal kemerdekaan yang Amerika sendiri mengalami dan menuangkan dalam deklarasi kemerdekaan, tidak serta-merta dianut karena kepentingan global Amerika pasca-Perang Dunia II untuk membantu sekutu-sekutunya di Eropa termasuk Belanda. Untuk bisa pulih dari derita Perang Dunia II, salah satu cara untuk rehabilitasi adalah menguasai kembali wilayah jajahannya sebagai sumber bahan mentah yang murah. Belanda, Prancis, Inggris, Belgia you name it.

Karena itu, ketika sedang dirancang pendirian PBB, termasuk membentuk piagam PBB, ada perdebatan negara-negara terjajah ini mau diapakan. Ada Amerika dan Australia yang setuju bahwa setelah Perang Dunia II berakhir, sesuai dengan prinsip menentukan nasib sendiri, mereka diberikan hak untuk merdeka. Tapi kalah suara oleh 48 negara lain, yang sebagian besar dari Eropa dan negara-negara itu punya jajahan dan kepentingan kolonialisme masih berlanjut. Tapi karena mereka sekutu Amerika, belakangan kita tahu bahwa mereka (Eropa) dibantu ekonominya dengan Marshall Plan (punya Amerika). Ya tutup buku.

Baca Juga: Perjuangan Diplomasi RI, Numpang Pesawat Negara Lain untuk ke PBB 

Apa pelajaran yang bisa kita petik dari perjuangan para diplomat Indonesia dalam melawan sistem dunia kala itu?

Kalau menurut saya, perjuangan kita dengan diplomasi ke arah memperoleh pengakuan itu kita tidak bisa menggantungkan diri pada siapaun. Tidak juga kepada Uni Soviet. Masing-masing punya kepentingan global yang tidak serta-merta nilai ideal tentang kemerdekaan itu menjadi basis kebijakan mereka.

Buat Amerika pasca-Perang Dunia II (kepentingan mereka) adalah bagaimana membendung arus ideologi komunis. Karena itu mulai Perang Dingin. Di Indonesia, dinamika sikap Amerika terhadap Indonesia sangat terpengaruh Indonesia yang diduga akan kiri, ternyata PKI Alimin Muso berontak, itu mengubah Amerika untuk lebih simpati kepada Indonesia. Sebaliknya, karena yang memberontak itu PKI Alimin Muso ditumpas oleh TNI, ya Uni Soviet tidak mendukung kita.

Karena itulah penting untuk memahami sejarah diplomasi ini, karena di situ sebetulnya nilai-nilai politik luar negeri bebas-aktif. Karena politik luar negeri bebas-aktif menurut saya merupakan saripati dari nilai-nilai perjuangan diplomasi kita. Even untuk survival, untuk keberlangsungan negara muda yang baru dilahirkan, kita tidak bisa menggantungkan kepada siapa-siapa.

Apa peluang dan tantangan ketika Indonesia berupaya mencari pengakuan dari negara-negara Arab?

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan KemerdekaanMantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda. (dok. Twitter Kemlu RI)

Kalau (peluangnya) di Timur Tengah, banyak warga Indonesia yang sedang bermukim di Kairo dan Mekkah. Di Mesir misalnya, ada Wafd Party, partai Islam yang keras membantu, karena lobi para tokoh mahasiswa kita melalui Wafd Party, belakangan pada masa Saddad dibubarkan partai itu. Waktu itu ketua partai Abdurrahman Pasha menerima delegasi kita bersama Sekjen Liga Arab dan di situ disepakati untuk mereka bersama-sama memberikan pengakuan, berjuang mendukung Indonesia.

Kalau tantangannya tidak terlalu besar. Karena bagaimanapun ada similaritas keagamaan. Yang melobi mereka juga warga kita di sana, tokoh-tokoh mahasiwa, tokoh-tokoh Islam kita. Saya tidak melihat ada tantangan besar di sana. Tantangan yang tidak mudah adalah komunikasi. Jangan dibayangkan sekarang. Bagaimana tokoh kita dari Pak Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Menteri Kehakiman Soewandi bisa sampai kesana. Itukan perlu modal. Modal keuangan kita baru merdeka masih morat-marit, karena itu numpang-numpang tadi. Kebetulan ada pesawat Mesir. Dari situ berupaya terbang ke London, ada yang terbang ke New York. Mereka singgah di London, menggalang dukungan dana dari perwakilan-perwakilan negara asing di situ seperti India. Kita mencari dukungan dana supaya delegasi kita bisa terbang ke New York.

Dengan kata lain, di situ semangat kejuangannya. Kita sekarang dukungan dana sudah ada, sekian triliun, lebih mudah. Bandingkan dengan masa itu, bukan hanya niat baik semangat kejuangan, tapi juga dukungan dan yang tidak mudah. Morat-maritlah keadaan kita, semangat itu harus terus pelihara. 

Setelah kita memperoleh dukungan dari Arab, apakah ada perubahan sikap dari negara-negara Barat?

Di Barat kesulitannya adalah karena mereka sepaham, bahwa negara-negara jajahan tidak punya hak merdeka. Jadi ada solidaritas antara mereka. Dan karena itu Belanda menikmati dukungan. Jangan dibayangkan sekarang, yang dinamakan PBB waktu itu dominasi Barat. Negara yang berkembang atau baru merdeka di Asia Afrika masih sangat sedikit, yang menjadi anggota PBB (baru) India, Suriah, Mesir, tapi yang lain belum. Karena itu suara yang dominan di PBB adalah suara Barat. Dan Barat itu solider sama Belanda, karena mereka sama-sama tidak mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka.

Barat berubah ketika kita berhasil menyepakati Konferensi Meja Bundar. Dalam bahasa Inggris Hague Agreement, Perjanjian Den Haag, di mana menurut Belanda itu serah terima kedaulatan. Dalam mata kita pengakuan kemerdekaan kita oleh Belanda. Pada September 1950, jadi kurang dari setahun (setelah Konferensi Meja Bundar), kita diterima menjadi anggota PBB. Dengan begitu, dapat dikatakan seluruh anggota PBB atau PBB menerima kemerdekaan kita. Itu memerlukan waktu agak lama. Karena yang kita lawan bukan hanya Belanda, tapi sistem hukum dan politik dunia internasional yang tidak mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka.

Di sini pentingnya kita memahami proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Setiap tanggal 17 Agustus ketika kita memperingati 77 tahun kemerdekaan, akan dibacakan (proklamasi). Pesan saya, pahamkah kita akan kandungan 2 kalimat sederhana itu yang sangat sarat makna? Kalau baca sih ya gampang, walaupun generasi sekarang saya coba tes beberapa kali, siapa yang masih ingat naskah Proklamasi, udah gak ada.

Sering juga dikatakan bahwa Palestina adalah salah satu entitas yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa benar demikian?

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan KemerdekaanSebuah proyeksi dengan kata-kata bertuliskan "Palestina bebas dan berdaulat" sebagai penghormatan kepada warga Palestina, karena kekerasan lintas batas antara militer Israel dan militan Palestina berlanjut, terlihat di sebuah masjid di Foz do Iguacu, Brasil, Jumat (14/5/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Christian Rizzi.

Saya bukan ahli sejarah, tapi saya student of history. Jadi saya baca banyak buku. Dari pengetahuan saya tentang sejarah 1945-1950, saya tidak medapatkan referensi tentang Palestina termasuk yang mendukung pertama. Pelestina saja belum merdeka sampai sekarang. Tapi bahwa kita mendukung Palestina atau tidak, bukan karena Palestina memberikan dukungan dulu. Saya katakan tadi, pusat diplomasi kita di Timur Tengah adalah di Kairo, pelaku-pelakunya tadi saya sebut. Tapi saya tidak dapatkan notion atau kesan bahwa Palestina salah satu di antaranya. Mungkin saya tidak tahu, tapi paling tidak itu pengetahuan umum yang saya dapatkan, termasuk dari buku sejarah diplomasi Indonesia.

Tapi buat saya itu tidak penting, karena komitmen kita untuk membantu perjuangan Palestina bersumber dari amanat konstiusi, yang memandatkan semua penyelenggara negara untuk tidak punya pilihan lain, bahkan dari berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar baik di pembukaan, batang tubuhnya, tidak ada yang lebih inestruktif sifatnya daripada kalimat pertama. Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ilalah hak segala bangsa, garis bawahi sesungguhnya.

Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi tidak ada dalam bagian paragraf-paragraf lain di pembukaan yang menggunakan kata harus. Sebagai norma iya banyak, tapi bahwa itu harus dihapuskan, itu amanat yang sangat tegas, bahkan keras. Jadi atas dasar itulah kita konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka.

Bisa jadi ada elemen solidaritas Islam. Tapi kata Dubes Palestina kepada saya, Palestina bukan saja muslim penduduknya, ada Kristen, ada yang lain juga. Jadi komitmen kita didasarkan pada amanat konstisusi, yang siapa pun pemerintahnya silih beganti setiap 5 tahun, sepanjang itu ada di konstitusi, kita wajib melaksanakan itu. Kalau utang bisa dibayar atau tidak. Banyak negara yang tidak bayar utang. Tapi ini harus, presiden disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Jadi itu (mendukung Palestina) lebih tinggi daripada utang kedudukannya.

Terakhir, bagaimana Anda memaknai 77 tahun kemerdekaan Indonesia?

[WANSUS] Di Balik Usaha Diplomat RI Mencari Pengakuan KemerdekaanWarga Padati Prosesi Kirab Bendera Pusaka dari Monas Menuju Istana Merdeka. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sejarah Indonesia dari masa kemerdekaan itu panjang. Berabad-abad. Tapi sejarah modern Republik Indonesia 77 tahun setelah diproklamasikan pada tanggal 17 (Agustus). Tantangan kita sebagai negara yang relatif muda itu besar karena kita harus membangun nation building dan state building. Nation building bagaimana di negara yang sangat beragam, sangat berbhineka, ratusan suku bangsa, budaya, adat, bahasa, agama, kita memeliharanya. State building berkaitan dengan bagaimana terus-menerus mambangun state sebagai institsusi, untuk lebih mampu melaksanakan tujuan-tujuan pendirian republik ini.

Tujuan republik ini ada lima yang dimuat dalam konstitusi. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kedua, seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Empat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima ini berkaitan dengan misi luar negeri, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, independence, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu capaian yang luar biasa tidak mudah dicapai. Apa sekarang ketertiban dunia sudah ada? Belum. Kemerdekaan, apa sudah semua negara di dunia merdeka? Lihat saja Palestina masih (belum merdeka). Perdamaian abadi apa sudah ada? Lihat saja perang di Suriah, 600 ribu penduduk meninggal, 12 juta pengungsi. Yaman. Yang terakhir perang di Ukraina.

Jadi tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, itu belum. Apalagi berdasarkan keadilan sosial. Lihat saja, karena krisis sekarang, COVID, krisis Ukraina, puluhan juta manusia kekurangan makanan, sudah mulai kelaparan. 2030 sasaran untuk food security diragukan tidak akan tercapai. Tapi lebih lagi, bukan hanya keadilan sosial antarmanusia. Kita bandingkan dengan binatang. Target bahwa paling sedikit penduduk di dunia ini mempunyai 2 dolar untuk hidup sehari. Banyak yang untuk makan saja susah. Sementara sapi di Eropa menerima subsidi 2 euro, ya berarti 3 dolar. Sementara manusia di negara-negara berkembang 1 dolar saja belum tentu (punya). Jadi keadilan sosial bukan hanya sesama manusia yang masih jauh dari tercapai. Tapi kalau dibandingkan dengan binatang seperti sapi, sebagian manusia masih kalah, masih tidak adil dibandingkan sapi.

Jadi itu tantangan kita yang tidak mudah, karena itu amanat konstitusi. Padahal tata pemerintahan dunianya amburadul. Lihat saja negara-negara berkuasa besar, melakukan perang terhadap negara lain, dan karena dia berkuasa di Dewan Keamanan, dia punya hak veto, jadi ya terjadi impunitas. Dia bisa melakukan apa saja. Nah suara kita paling tidak bersama-sama dengan negara-negara lain memelihara minimum standar perilaku yang layaknya mereka juga hormati. Nah itu kita harus bersuara.

Bebas aktif mewajibkan kita punya sikap, kita bukan negara yang menganut politik bambu, kemana angin bertiup dia condong, gak. Kita harus punya prinsip. Prinsip itu lahir dari apa yang diamanatkan para pandiri (bangsa), dituangkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, baik pembukaan atau batang tubuhnya. Tetapi juga dari kepentingan-kepentingan nasional yang harus kita perjuangkan. Ini perjuangan kita yang sangat-sangat tidak mudah.

Mungkin yang terakhir, dalam upaya memelihara kesatuan bangsa, kita sebagai bangsa yang relatif muda memelihara kesatuan dari keragaman kita yang luar biasa, so far so good. Banyak negara yang setelah bubarnya Uni Soviet, Yugoslavia (bubar), seminar di London who’s next? Siapa berikutnya? Yang diperkirakan bubar adalah kita.

Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih tumbuh, berhasil memelihara kesatuan kita. Kita dihitung dari proyeksi, saya tidak bilang ramalan, kalkulasi banyak pihak Indonesia diramalkan 2045 Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi besar. Mudah-mudahan begitu. Tapi jangan lengah. Sebab negara yang usia 310 tahun seperti Inggris, 305 tahun seperti Spanyol, bahkan juga Belgia, mengalami sekarang ini ancaman disintegrasi. Jadi jangan apa yang kita miliki, kita sudah bersatu, so what? Jangan take for granted dan dianggap sebagai kemurahan. Tapi usaha yang terus menerus melakukan dua hal, nation and state building. Ya termasuk di dalamnya mensejahterakan rakyat kita sendiri.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Topic:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya