Warga Israel Gelar Protes, Desak Presiden Tolak Pengampunan Netanyahu
- Aksi protes berlangsung di depan kediaman Presiden Herzog di Tel Aviv. Para demonstran membawa simbol “Pardon = Banana Republic”.
- Hal ini menegaskan bahwa pengampunan tanpa pengakuan bersalah akan merusak institusi hukum, dikutip dari Al Jazeera.
- Beberapa pejabat pemerintah mendorong pertimbangan pardon demi persatuan nasional, mengingat Netanyahu masih memiliki dukungan signifikan dari sebagian rakyat Israel.
Jakarta, IDN Times - Ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv untuk menuntut Presiden Isaac Herzog menolak permohonan ampun yang diajukan Benjamin Netanyahu terkait kasus korupsinya. Permohonan ini diajukan sebelum vonis resmi, memicu kekhawatiran publik soal supremasi hukum dan prinsip keadilan.
Warga menilai pengampunan di tengah proses hukum bisa melemahkan sistem peradilan dan memberi pesan buruk soal akuntabilitas pejabat publik, melansir The Guardian.
1. Protes di depan kediaman presiden
Aksi protes berlangsung di depan kediaman Presiden Herzog di Tel Aviv. Para demonstran membawa simbol “Pardon = Banana Republic”, menegaskan bahwa pengampunan tanpa pengakuan bersalah akan merusak institusi hukum, dikutip dari Al Jazeera.
Protes ini sempat menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar pusat kota, sementara aparat keamanan menjaga situasi tetap kondusif.
2. Perbedaan pandangan politik
Di sisi lain, perbedaan pandangan politik pun terlihat jelas. Beberapa pejabat pemerintah mendorong pertimbangan pardon demi persatuan nasional, mengingat Netanyahu masih memiliki dukungan signifikan dari sebagian rakyat Israel.
Namun, oposisi menegaskan bahwa pengampunan hanya bisa dipertimbangkan jika ada pengakuan kesalahan dan pengunduran diri Netanyahu dari jabatan publik, menurut TRT World. Situasi ini menegaskan perpecahan antara publik yang menuntut keadilan dan kekuatan politik yang ingin menjaga stabilitas koalisi.
3. Dampak politik dan publik
Langkah Netanyahu ini menambah ketegangan politik yang sudah tinggi di Israel. Pengajuan pardon sebelum vonis dianggap jarang terjadi dan menimbulkan perdebatan luas, baik di kalangan publik maupun di arena politik, melansir Politico. Para analis menekankan bahwa keputusan Presiden Herzog terkait permohonan ini akan menjadi ujian bagi integritas demokrasi Israel dan independensi lembaga peradilan.
Netanyahu sendiri menyatakan permohonan ampun tersebut sebagai langkah hukum yang sah dan percaya proses hukum akan berjalan adil. Namun, publik menilai langkah ini terlalu dini dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, sehingga situasi politik Israel semakin kompleks.
Selain itu, publikasi kasus ini juga memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet mengekspresikan ketidakpercayaan mereka terhadap sistem hukum, sementara sebagian lain mengkritik aksi protes yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Media internasional seperti The Times menyoroti bagaimana langkah ini bisa memengaruhi citra Israel di mata dunia, khususnya terkait prinsip rule of law dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
