Referensi:
"Max Weber’s Theory on Power" Triumph IAS. Diakses pada Januari 2026
"Academics UMY: Environmental Activists Criticize Policy Alarm, Not State Threat" UMY. Diakses pada Januari 2026
"Threats to freedom of press: Violence, disinformation & censorship" UNESCO. Diakses pada Januari 2026
"The Concept & Theories of Governance" Ombudsman. Diakses pada Januari 2026
"Political Communication Theory and Research: An Overview" Taylor & Francis. Diakses pada Januari 2026
Kritik Dianggap Ancaman: Apa yang Sebetulnya Ditakuti Negara?
Intinya sih...
- Kritik dianggap ancaman karena negara takut kehilangan kewibawaan
- Negara khawatir kritik berkembang menjadi perlawanan politik dan tidak siap menghadapi transparansi yang lahir dari kritik
- Negara terbiasa dengan kepatuhan, bukan dialog yang setara, dan takut kehilangan kendali atas narasi publik
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Kritik seharusnya menjadi bagian wajar dalam kehidupan bernegara, terutama dalam sistem yang mengklaim diri demokratis. Namun, realitas menunjukkan bahwa kritik kerap diperlakukan sebagai gangguan, bahkan ancaman, alih-alih masukan. Situasi kritik dianggap ancaman ini menimbulkan pertanyaan serius tentang relasi antara negara dan warga yang menyampaikan pendapat.
Kritik bukan sekadar suara berbeda, melainkan cerminan kegelisahan publik terhadap kebijakan, sikap, atau arah kekuasaan. Saat kritik dibalas dengan stigma, pembatasan, atau intimidasi, muncul kesan bahwa negara sedang menjaga sesuatu yang rapuh. Di titik inilah kritik kehilangan fungsi dialog dan berubah menjadi alat ukur ketakutan. Untuk memahami persoalan ini lebih jauh, berikut beberapa sudut pandang yang perlu dibaca secara jernih.
1. Merasa kewibawaan kekuasaan mudah runtuh oleh kritik
Dalam teori kekuasaan klasik, seperti pandangan Max Weber tentang legitimasi, negara membutuhkan pengakuan publik agar kekuasaannya dianggap sah. Masalah muncul ketika legitimasi dipahami sebatas citra, bukan kepercayaan. Kritik kemudian dianggap ancaman karena dinilai merusak gambaran ideal tentang negara yang selalu benar.
Cara pandang ini membuat kekuasaan tampak rapuh karena bergantung pada kesan, bukan pada kualitas kebijakan. Negara lalu bereaksi berlebihan terhadap kritik kecil sekalipun. Padahal, dalam praktik demokrasi modern, kewibawaan justru lahir dari kemampuan bertahan di bawah kritik, bukan dari upaya menyingkirkannya. Negara yang alergi kritik biasanya sedang menutupi ketidaksiapan menghadapi penilaian publik.
2. Khawatir kritik berkembang menjadi perlawanan politik
Kekhawatiran ini sering terlihat saat kritik kebijakan langsung dilabeli sebagai gerakan politik tertentu. Contohnya, kritik terhadap kenaikan harga, revisi undang-undang, atau proyek besar kerap dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, bukan ekspresi keresahan warga. Akibatnya, kritik yang bersifat substansial ikut terseret dalam narasi konflik politik.
Situasi ini membuat ruang kritik menjadi sempit karena warga takut disalahpahami. Negara gagal membaca bahwa tidak semua kritik lahir dari kepentingan kekuasaan. Banyak kritik justru muncul dari pengalaman langsung, seperti dampak kebijakan yang tidak sesuai janji. Ketika semua kritik dianggap bermotif politik, negara kehilangan kesempatan memahami masalah riil di lapangan.
3. Tidak siap menghadapi transparansi yang lahir dari kritik
Dalam teori governance modern, transparansi dianggap sebagai prasyarat tata kelola yang baik. Kritik berfungsi membuka informasi yang tidak tersampaikan melalui jalur resmi. Masalahnya, tidak semua negara siap menghadapi keterbukaan semacam ini. Kritik sering memunculkan data pembanding yang bertolak belakang dengan klaim pemerintah.
Alih-alih menanggapi substansi, negara kerap memilih mengontrol sumber kritik. Sikap ini menunjukkan ketakutan terhadap kehilangan kendali atas informasi. Padahal, transparansi bukan ancaman, melainkan alat koreksi. Ketika kritik dibungkam, masalah tidak hilang, hanya berpindah menjadi ketidakpercayaan publik yang lebih sulit diperbaiki.
4. Negara terbiasa dengan kepatuhan, bukan dialog yang setara
Kecenderungan ini terlihat dalam cara negara merespons suara warga yang tidak sejalan. Kritik sering dibalas dengan pernyataan normatif seperti “masyarakat harus mendukung” atau “tidak memahami konteks kebijakan”. Pola ini memperlihatkan bahwa negara lebih nyaman didukung tanpa dipertanyakan.
Contoh konkretnya muncul saat kebijakan kontroversial disosialisasikan secara sepihak, lalu kritik dianggap sebagai gangguan stabilitas. Dialog hanya dilakukan setelah tekanan publik membesar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dialog bukan kebiasaan, melainkan respons darurat. Akibatnya, kebijakan sering lahir tanpa partisipasi bermakna dari warga terdampak.
5. Takut kehilangan kendali atas narasi publik
Dalam teori komunikasi politik, penguasaan narasi merupakan instrumen penting kekuasaan. Kritik berpotensi merusak narasi resmi karena menghadirkan versi lain dari realitas. Di era digital, narasi tandingan menyebar cepat dan sulit dikendalikan. Negara yang terbiasa memonopoli cerita menjadi gelisah.
Ketakutan ini mendorong negara lebih fokus mengatur opini daripada menjawab kritik. Kritik lalu dicap sebagai informasi menyesatkan atau ancaman persatuan. Padahal, keberagaman narasi membantu publik menilai kebijakan secara lebih rasional. Ketika negara sibuk menjaga cerita, substansi kebijakan justru tertinggal.
Ketika kritik dianggap ancaman, persoalannya bukan pada warga yang bersuara melainkan pada negara yang enggan bercermin. Kritik menunjukkan titik lemah yang seharusnya diperbaiki, bukan ditutupi. Jika kritik selalu diperlakukan sebagai musuh, masihkah negara benar-benar percaya pada kekuatan demokrasi yang sering dibanggakan itu?
This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
