[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian

Tak terasa sudah hampir tiga belas tahun sejak kepergian "tentara kiri" dari Venezuela, salah seorang pelopor perjuangan sosialisme di Amerika Latin, Kolonel Hugo Chavez. Saat itu, sesungguhnya saya merasa sedih, selayaknya kehilangan seorang kawan dekat, walaupun tidak pernah bertemu secara fisik. Chavez, dalam kenyataannya, bukan sekadar presiden; ia adalah simbol kebangkitan harga diri bangsa-bangsa terjajah di "halaman belakang" Amerika Serikat.

Tiga tahun setelah itu, sang El Comandante, Fidel Castro, Presiden Kuba, juga berpulang. Sejak itulah, kekhawatiran saya terhadap masa depan sosialisme di wilayah Amerika Latin mulai muncul. Memang idealnya, sosialisme tidak boleh bergantung pada satu figur belaka. Sebab jika terjebak pada ketokohan atau kultus individu, maka ia tak ubahnya feodalisme yang sekadar mengkultuskan seorang raja. Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwa karisma Chavez dan Castro adalah perekat ideologis yang mampu menyatukan simpul-simpul perlawanan terhadap hegemoni neoliberal, baik di wilayah Amerika Latin maupun dunia.

Persoalannya kemudian adalah apakah rakyat di negara-negara sosialis Amerika Latin memiliki kesadaran kolektif yang sama? Bahwa dalam perjuangan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, mereka tidak boleh patah arang, meskipun kehilangan pemimpin besarnya. Kesadaran ini sedang diuji di titik nadirnya hari ini.

Dulu, Hugo Chavez pernah diculik oleh faksi militer sayap kanan saat ia masih menjabat sebagai presiden pada tahun 2002. Akan tetapi, solidaritas pendukungnya—gabungan rakyat dan militer progresif—ternyata mampu membebaskan Chavez hingga ia kembali menjabat sebagai Presiden Venezuela. Peristiwa heroik tersebut terekam dengan sangat baik dalam film dokumenter “The Revolution Will Not Be Televised.”

Kini, ketika Nicolas Maduro diciduk melalui operasi militer Amerika Serikat di bawah kendali pemerintahan Donald Trump pada Sabtu (3/1) lalu, ingatan saya kembali tertuju pada kedua pemimpin legendaris tersebut. Kejadian ini menyadarkan kita bahwa ujian bagi rakyat Venezuela saat ini bukan lagi soal mencari sosok pengganti Chavez atau Castro, melainkan membuktikan bahwa kesadaran revolusioner mereka tidak ikut terpenjara bersama pemimpinnya. Penangkapan ini adalah upaya perampasan paksa terhadap garis sejarah perlawanan Bolivarian yang telah dipupuk selama dekade terakhir.

Namun, Washington tampaknya keliru menghitung kalkulasi. Di tengah upaya pemenggalan pucuk pimpinan tersebut, Wakil Presiden Delcy Rodríguez segera mengambil alih kepemimpinan sebagai Presiden ad interim demi memastikan jantung revolusi tetap berdenyut. Bersama Menteri Pertahanan Vladimir Padrino López, mereka dengan tegas menyatakan tidak akan menyerah kepada serangan militer dan "begal politik" Amerika Serikat.

Semangat ini seharusnya didukung penuh oleh rakyat Venezuela, khususnya para Chavistas yang kini bernaung di bawah Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) maupun simpul-simpul milisi rakyat. Mereka adalah pewaris langsung dari "Lingkaran Bolivarian" yang dibentuk Chavez untuk menjaga revolusi dari tingkat akar rumput. Tanpa sokongan rakyat yang terorganisir serta soliditas militer di bawah komando Padrino López, kedaulatan suatu negara akan dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan asing yang merasa berhak mengatur nasib bangsa lain.

Namun, kita tidak boleh naif. Di balik narasi "demokrasi" dan "hak asasi manusia" yang sering didengungkan Washington, terdapat kepentingan ekonomi yang sangat nyata, yakni penguasaan sumber daya alam. Cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia, yaitu sebanyak 303,22 miliar barel, adalah tujuan utama dari agresi ini.

Buktinya, dalam konferensi persnya, Donald Trump secara terang-terangan menyebutkan bahwa sumber daya energi Venezuela akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat. Ini bukan lagi sekadar intervensi politik, melainkan pengambilalihan aset bangsa secara paksa di tengah ketidakpastian hukum internasional. Langkah Washington ini menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai moral kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan.

Secara geoekonomi, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran energi dunia tetap berada di bawah kontrol ekonomi AS. Ketika Venezuela mulai berupaya mengalihkan perdagangan minyaknya dari mata uang dollar, saat itulah tekanan terhadap pemerintahan Maduro meningkat tajam. Praktik ekonomi-politik abad ke-21 ini tidak hanya bekerja melalui kekuatan senjata, tapi juga melalui isolasi finansial dan pencaplokan aset energi secara sepihak.

Dalam konteks ini, Venezuela tidak bisa berdiri sendiri. Keberlanjutan pemerintahan yang sah di sana sangat bergantung pada tekanan diplomatik internasional yang masif terhadap Amerika Serikat. Negara-negara yang memiliki semangat serupa dalam menjaga kedaulatan, seperti Rusia, Tiongkok, Kuba, Kolombia, dan Meksiko, harus bersatu. Indonesia pun seharusnya tidak ketinggalan untuk bersuara lantang mengecam agresi militer ini.

Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah dan moral yang besar. Sebagai negara pelopor Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB), kita memiliki mandat sejarah untuk menentang tindakan sewenang-wenang kekuatan adidaya. Hal ini sejalan dengan amanat suci Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Kalimat pembuka konstitusi kita tersebut bukan kata-kata kosong belaka, melainkan adalah panduan bagaimana seharusnya politik luar negeri kita dijalankan. Jika pemerintah Indonesia saat ini berdiam diri melihat seorang pemimpin negara berdaulat dicabut dari jabatannya melalui operasi militer asing, maka kita secara tidak langsung sedang mengkhianati cita-cita Bung Karno dan para pendiri bangsa yang sangat membenci praktik kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya.

Jika tindakan sepihak yang mengabaikan kedaulatan ini dibiarkan tanpa protes diplomatik yang berarti, maka hal ini akan sangat membahayakan tatanan ekonomi-politik dunia. Hukum internasional akan berpotensi digantikan oleh hukum rimba, di mana negara adikuasa merasa berhak mengintervensi negara lain demi kepentingan dalam negerinya. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain dengan kekayaan alam melimpah, seperti Iran atau bangsa-bangsa di Timur Tengah lainnya, akan menjadi target berikutnya.

Ini adalah ancaman nyata bagi masa depan kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial global. Penangkapan Maduro adalah peringatan bagi kita semua bahwa pola-pola penjajahan manusia atas manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh imperialisme purba belum mati, ia hanya berganti rupa menjadi lebih terbuka dan agresif, serta menggunakan berbagai dalih, termasuk dalih perang terhadap narkotika ataupun dalih demokrasi dan hak asasi manusia. Saat ini, bola salju perlawanan ada di tangan rakyat Venezuela dan solidaritas bangsa-bangsa merdeka di dunia untuk membuktikan bahwa api Bolivarian tak akan padam hanya karena satu pemimpinnya disandera.