Prabowo Pidato soal Palestina di PBB, Ini 4 Elemen Baru yang Menarik
- Prabowo menyampaikan 4 elemen baru dalam diplomasi RI terkait konflik Israel-Palestina.
- Indonesia akan mengakui Negara Israel jika Palestina merdeka, mengecam kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, dan memberikan jaminan bagi keamanan Israel.
- Indonesia pernah melakukan aksi walk out pada saat Duta Besar Israel berpidato di Dewan Keamanan PBB.
New York, IDN Times – Sesudah membacakan pidato selama lima menit, suara Presiden Prabowo Subianto terdengar lebih lirih di ruangan paripurna atau disebut sebagai General Assembly Hall di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di kota New York, Amerika Serikat, Senin sore (22/9/2025) waktu setempat.
Jatah waktu pidato setiap delegasi negara anggota PBB di forum High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution itu memang dibatasi. Kecuali untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menginisiasi sesi Solusi Dua Negara yang digelar di hari pertama High Level Week United Nations General Assembly (UNGA) ke-80 tahun ini. Macron bicara lebih panjang karena dia memaparkan mengapa konferensi ini sangat mendesak dilakukan.
Meskipun masih terdengar dari kamar balkon sayap kiri panggung, tempat saya dan tim IDN Times mengikuti sesi itu, suara Presiden Prabowo tidak layak untuk kualitas video siaran.
Di deretan delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden di forum ini, ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Duta Besar/Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, Umar Hadi. Di video yang beredar, tampak Seskab Teddy bersalaman dengan Presiden Macron yang baru turun dari panggung.
Beberapa garis besar pidato Prabowo di PBB, antara lain pengakuan negara-negara terhadap kemerdekaan Palestina yang menghargai kedaulatan bagi harkat martabat Palestina. Prabowo juga menyampaikan akan mengakui Israel jika Palestina diakui sebagai negara yang merdeka. Ia pun akan menjamin keselamatan bagi Israel jika hal tersebut terjadi.
Untuk mendukung desakan akhiri perang, Prabowo berjanji Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, juga memberi bantuan kemanusiaan, medis dan pangan, serta meningkatkan kapasitas.
Berikut pidato lengkap Presiden Prabowo yang dibacakan dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina (High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine):
Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis,
Yang Mulia Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, selaku Ketua Bersama pertemuan yang terhormat ini,
Ketua Bersama, Yang Mulia, dan Para Perwakilan Terhormat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat yang mendalam kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan pertemuan penting ini.
Dengan hati yang berat, kita mengingat kembali tragedi tak tertahankan yang sedang berlangsung di Gaza: ribuan nyawa tak berdosa—banyak di antaranya perempuan dan anak-anak—telah terbunuh, kelaparan mengancam, dan bencana kemanusiaan tengah berlangsung di depan mata kita. Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
Oleh karena itu, hari ini dengan penuh martabat kita berkumpul untuk mengambil tanggung jawab historis kita. Tanggung jawab ini bukan hanya menyangkut nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel, dan bahkan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.
Dengan demikian, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap Solusi Dua Negara dalam masalah Palestina. Hanya Solusi Dua Negara yang akan membawa perdamaian. Kita harus menjamin berdirinya negara Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, maka Indonesia akan segera mengakui Negara Israel, dan kita akan mendukung segala bentuk jaminan bagi keamanan Israel.
New York Declaration telah memberikan jalan yang damai dan adil menuju perdamaian. Kenegaraan harus berarti perdamaian. Pengakuan harus berarti kesempatan nyata menuju perdamaian yang langgeng. Itu harus menjadi perdamaian yang nyata, bagi semua pihak, bagi semua golongan.
Yang Mulia,
Kami memberikan penghargaan kepada negara-negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah berprinsip ini: Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara besar lainnya telah mengambil langkah di sisi sejarah yang benar. Pengakuan terhadap Negara Palestina adalah langkah yang benar, berada di sisi sejarah yang benar.
Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan: sejarah tidak akan berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan oleh keluarga besar umat manusia.
Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian.
Terima kasih banyak.
Damai, damai sekarang, damai segera. Kita membutuhkan perdamaian. Terima kasih banyak.
Prabowo yang menggunakan dasi warna biru gelap lantas melambaikan tangan ke meja pimpinan sesi itu.
Empat elemen baru dalam sejarah diplomasi RI yang disampaikan Prabowo
Pidato perdana Prabowo di panggung utama PBB menyiratkan elemen baru yang selama ini belum disampaikan dalam diplomasi publik Indonesia berkaitan dengan solusi konflik Israel-Palestina.
Pertama, baru kali ini, pidato resmi pejabat tinggi Indonesia bicara tentang Israel, yang di mata dunia dianggap sebagai penjajah kepada bangsa Palestina. “Tanggung jawab ini bukan hanya menyangkut nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel,” adalah kalimat yang baru pertama kali disampaikan Indonesia di forum resmi, apalagi sekelas forum PBB.
Dalam unggahan di portal Kementerian Luar Negeri RI 2 Maret 2025, posisi Indonesia jelas, mengecam Israel. Persisnya, “Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua.
Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua.
Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.
Indonesia mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan melanjutkan negosiasi fase kedua sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata.”
Menlu di era Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Retno Marsudi bahkan melakukan aksi walk out atau ke luar ruangan pada saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan, berpidato pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/01/2023).
Lagipula, sebenarnya Prabowo juga sempat mendadak berkunjung ke Qatar (13/9/2025) menunjukkan solidaritas setelah serangan udara Israel ke Doha, 9 September 2025. Presiden, kata seskab Teddy, langsung menelepon pemimpin Qatar Sheikh Tamim pada 10 September untuk menegaskan komitmen Indonesia mendukung kedaulatan dan perdamaian di Qatar dan Timut Tengah.
Selain itu, ia mencatat bahwa keputusan Presiden yang cepat untuk berkunjung mencerminkan ungkapan solidaritas langsung Indonesia kepada Qatar setelah serangan udara Israel di Doha itu.
Kedua, elemen yang baru adalah pernyataan bahwa Indonesia akan segera mengakui Negara Israel, jika Palestina merdeka. “Kita harus menjamin berdirinya negara Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, maka Indonesia akan segera mengakui Negara Israel, dan kita akan mendukung segala bentuk jaminan bagi keamanan Israel.”
Sebenarnya hal ini adalah “utang sejarah konstitusi Indonesia” yang menjadi pegangan para diplomat, dalam menjelaskan mengapa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Di era pertama periode pemerintahan Presiden AS Donald J. Trump, sempat ada upaya-upaya pihak Israel dan AS melobi sejumlah negara di Timur Tengah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sempat tersiar bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dilobi agar menerima tawaran hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam dua kali kunjungan saya ke Israel di tahun 2007 dan 2013, saat bertemu dengan pejabat tinggi Israel termasuk Presiden Simon Peres, pihak Israel selalu menyatakan keinginan kuat memiliki hubungan resmi dengan Indonesia.
“Yang signifikan dari Pidato Presiden Prabowo adalah janji dia untuk mengakui Negara Israel jika Israel mengakui Negara Palestina yang merdeka. Menarik dia menggunakan dua istilah, yaitu kemerdekaan dan negara dalam satu kalimat,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, lewat pesan singkatnya. “Dia (Prabowo) sudah pernah menyampaikan ini sebelumnya, tapi kali ini di PBB,” tambah Dino.
Elemen ketiga, dalam bahasa diplomasi RI terkait konflik Israel-Palestina adalah garansi keamanan. "Kita akan mendukung segala bentuk jaminan bagi keamanan Israel.” Mengapa tidak disebutkan jaminan keamanan bagi Palestina? Bukankah diplomasi sangat memperhatikan institusional memori dan konteks. Palestina diserang selama bertahun-tahun, "dijajah” oleh Israel lewat pendudukan wilayah, lalu membela diri. Serangan Hamas 7 Oktober 2023 adalah perlawanan terhadap penjajah.
Posisi menyatakan jaminan keamanan Israel ini, sepanjang pengamatan, bukanlah posisi Global South dan Organisasi Islam Dunia (OKI). Posisi menjamin keamanan Israel adalah posisi yang disiratkan segelintir negara barat yang tidak mau mengakui Palestina sebagai negara, terutama posisi ini disuarakan AS.
Elemen keempat, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo tidak menyatakan mengecam Israel. “Dengan hati yang berat, kita mengingat kembali tragedi tak tertahankan yang sedang berlangsung di Gaza: ribuan nyawa tak berdosa—banyak di antaranya perempuan dan anak-anak—telah terbunuh, kelaparan mengancam, dan bencana kemanusiaan tengah berlangsung di depan mata kita. Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.”
Apakah sikap Prabowo dalam pidatonya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk juga menyenangkan Presiden Trump yang jelas-jelas mendukung Israel?
Dalam sesi Pidato di Forum UNGA ke-80, Selasa 23 September 2025 pagi waktu New York, Presiden Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Trump di bilik belakang panggung tempat kepala delegasi menunggu giliran pidato. Indonesia mendapat giliran ketiga setelah Brasil lalu AS.
Protokolnya, saat giliran pidato pertama sedang dilakukan, maka dua negara giliran berikutnya sudah siap di bilik. Di sini kemungkinan ada interaksi singkat antara Prabowo dengan Trump. Kedua pemimpin belum pernah bertemu langsung secara resmi dalam kapasitas sebagai presiden. Dalam bahasa diplomatik, pertemuan singkat di sela-sela acara disebut “pull aside”.
UNGA 80 diawali dengan pengakuan masif negara anggota PBB terhadap negara Palestina
Di pidato pembukaan konferensi Solusi Dua Negara, Macron menguraikan kerangka kerja untuk Otoritas Palestina yang diperbarui, di mana Prancis akan membuka kedutaan dengan syarat-syarat seperti reformasi, gencatan senjata, dan pembebasan semua sandera yang tersisa yang diambil dari Israel dan ditahan oleh Hamas di Gaza.
Menjelang UNGA 80 ini, Luksemburg, Malta, Belgia, dan Monako pada hari Senin juga bergabung dengan lebih dari tiga perempat atau 142 dari 193 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina. Janji Macron pada bulan Juli 2025 tentang pengakuan memicu dorongan terbaru, dengan Inggris, Kanada, dan Australia kemudian mengatakan mereka akan mengikutinya, dan akhirnya melakukannya pada hari Minggu.
"Kami menyerukan kepada mereka yang belum melakukannya untuk mengikutinya," kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui tautan video, karena ia tidak dapat menghadiri acara penting tersebut setelah visa AS-nya ditolak.
"Kami menyerukan dukungan Anda agar Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambahnya, menjanjikan reformasi dan pemilihan umum dalam waktu satu tahun setelah gencatan senjata.
Delegasi yang mewakili Negara Palestina memiliki status pengamat di PBB, tetapi tidak memiliki hak suara. Begitu pun, sebanyak apapun negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, keanggotaan penuh PBB memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana AS memiliki hak veto.
Solusi dua negara merupakan fondasi proses perdamaian yang didukung AS, yang dipelopori oleh Perjanjian Oslo 1993. Proses tersebut mendapat penolakan keras dari kedua belah pihak dan hampir gagal.
Tidak ada negosiasi serupa mengenai solusi dua negara yang diadakan sejak 2014. Amerika Serikat dan Israel memboikot pertemuan Solusi Dua Negara yang digagas Macron. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan Israel akan membahas bagaimana menanggapi pengumuman pengakuan tersebut setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali ke Israel minggu depan.
"Isu-isu tersebut seharusnya dinegosiasikan antara Israel dan Palestina di masa mendatang," kata Danon kepada wartawan menjelang pertemuan tersebut. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump pada 29 September di Washington sebelum kembali ke Israel.
Netanyahu telah menolak berbagai seruan untuk mengakhiri kampanye hingga Hamas dihancurkan dan mengatakan ia tidak akan mengakui negara Palestina.
Amerika Serikat telah memberi tahu negara-negara lain bahwa pengakuan Palestina akan menciptakan lebih banyak masalah.
Dewan Keamanan PBB terbelah sikapnya, Eropa juga
Meskipun mayoritas negara Eropa kini mengakui negara Palestina, dua negara dengan ekonomi terbesar di benua itu, Jerman dan Italia, telah mengisyaratkan bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan segera mengambil langkah tersebut.
Jerman—yang telah lama menjadi pendukung kuat Israel karena tanggung jawabnya atas Holocaust—semakin kritis terhadap kebijakan Israel, seraya menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina harus dilakukan di akhir proses politik untuk menyepakati solusi dua negara.
Reuters melaporkan, Seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan pada hari Senin (22/9/2025) bahwa tidak boleh ada aneksasi lebih lanjut di wilayah yang diduduki Israel.
Italia mengatakan bahwa mengakui negara Palestina dapat "kontraproduktif".
Israel sedang mempertimbangkan untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai kemungkinan respons serta langkah-langkah bilateral khusus terhadap Paris, kata para pejabat Israel, meskipun pengakuan tersebut diperkirakan sebagian besar bersifat simbolis.
Aneksasi dapat menjadi bumerang dan mengasingkan negara-negara seperti Uni Emirat Arab, kekuatan minyak global dan pusat perdagangan dengan pengaruh diplomatik yang luas di Timur Tengah.
Uni Emirat Arab, negara Arab terkemuka yang menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham yang ditengahi AS pada tahun 2020, mengatakan langkah tersebut akan merusak semangat perjanjian tersebut.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang pemerintahan sayap kirinya mengakui negara Palestina pada tahun 2024, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada hari Senin bahwa langkah-langkah pengakuan baru-baru ini sangat penting.
"Ada dua negara di Dewan Keamanan, Inggris dan Prancis, yang mengakui negara Palestina, dan kedua, di dalam masyarakat Barat... saat ini ada mayoritas besar negara yang telah mengakui negara Palestina," ujarnya.
Sesudah pidato dengan nada suara yang menurut saya cukup datar di sesi Palestina ini, kita menunggu bagaimana pidato perdana Presiden Prabowo di forum utama UNGA 80
