Begini Skema Pendanaan Ibu Kota Baru biar Gak Mandek di Tengah Jalan
Jakarta, IDN Times - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah tengah menyusun skema pendanaan agar ibu kota negara (IKN) baru tidak berhenti di tengah jalan. Ia mengatakan pemerintah tidak hanya akan mengandalkan APBN saja dan terbuka untuk skema pembiayaan lainnya.
"Ada usulan dan gagasan kepada panitia pada waktu itu bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan. Agar penganggaran dan pembiayaan itu ada. Itu kenapa dibuka bukan hanya APBN, makanya yang dibuka di sana skema-skema pembiayaan. Jadi bukan anggaran tapi skema pembiayaannya," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1/2022).
1. Alasan pemerintah tidak bisa hanya andalkan APBN saja
Suharso menjelaskan, jika pemerintah memberikan skema tertutup hanya dengan mengandalkan APBN saja, nantinya akan memberatkan APBN itu sendiri, terutama alokasi untuk sektor-sektor penting lainnya.
"Misal berapa persen terhadap APBN dalam 10 tahun, bahwa sekarang ini (alokasi APBN) untuk pendidikan sudah 20 persen, dan Undang-Undang kesehatan 5 persen, itu sudah 25 persen," ucapnya.
2. Pemerintah ingin tetap fleksibel dalam pembiayaan IKN
Dengan skema pembiayaan yang terbuka dan dinamis, kata Suharso, nantinya pembahasannya pendanaan IKN akan mengikuti siklus di APBN. Sehingga apabila diperlukan pendanaan pembiayaan di kemudian hari, seterusnya menjadi bagian dari pembahasan APBN yang sementara dititipkan di kementerian/lembaga, sampai pada batas waktu tertentu di bawah koordinasi Otorita IKN.
"Dengan demikian kita ingin hindari kewajiban itu secara kaku tapi memberikan jaminan juga untuk terbuka bahwa APBN bisa membiaya pembangunan IKN dengan skema jangka panjang," ujar Suharso.
3. Besarnya anggaran IKN
Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari total dana tersebut, 19 persen diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di DKI Jakarta, sisa nya dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," kata Jokowi dalam konferensi pers di kompleks Istana, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Meski begitu, baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih belum mendetilkan porsi anggaran yang akan digunakan untuk Pemilu 2024. Dia hanya memastikan bahwa porsi anggaran tersebut bakal masuk dalam belanja tahun ini yang dirancang sebesar Rp2.714,2 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menambahkan anggaran IKN bakal tersebar di kementerian atau lembaga terkait yang memiliki proyek di Kalimantan Timur. "Karena pada waktu APBN ditetapkan pada September, IKN ini belum ada kepastian mengenai kita memulainya apakah pada 2022 ini atau belakangan," ucapnya dalam konferensi pers realisasi APBN 2021, Senin (3/1/2022).
