Belanja Daerah Seret, Realisasi APBD 2025 Turun Nyaris 18 Persen

25 Agu 2025, 22:15 WIB

Triyan Pangastuti

Wamendagri Bima Arya Sugiarto. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya sih...

Jawa Barat jadi provinsi dengan serapan belanja daerah terbesar, mencapai 60 persen.
Pemerintah pusat dorong percepatan serapan anggaran untuk program pembangunan yang efektif.
Provinsi dengan serapan belanja paling besar hingga terkecil per Agustus 2025, dari Jawa Barat hingga Papua Barat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten atau Kota hingga 22 Agustus 2025 masih tergolong rendah.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, belanja daerah baru mencapai Rp604,33 triliun, atau sekitar 43,63 persen dari total pagu anggaran tahun ini. Realisasi ini tercatat turun hingga 17,99 persen dari periode yang sama tahun lalu.

"Ada penurunan belanja daerah atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp736,93 triliun atau sudah 52 persen dari pagu," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8/2025).

1. Jawa Barat jadi provinsi dengan serapan belanja daerah terbesar

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Di tengah rendahnya rata-rata realisasi belanja, beberapa daerah tercatat menunjukkan kinerja yang baik. Jawa Barat menjadi provinsi dengan serapan anggaran tertinggi sejauh ini, yakni mencapai 60 persen.

“Realisasi belanja APBD, Jawa Barat adalah provinsi terbaik yang bergerak cepat. Serapannya tinggi, sudah mencapai 60 persen. Kemudian disusul Gorontalo, Riau, dan daerah lainnya,” ujar Bima.

2. Pemerintah pusat dorong percepatan serapan anggaran

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Kemendagri menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi belanja agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Menurut Bima, belanja daerah bukan hanya soal realisasi angka, tetapi juga terkait dengan fungsi pelayanan publik dan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, APBD adalah instrumen utama pembangunan di daerah. Jika belanja terlambat, maka dampaknya akan terasa pada pelayanan masyarakat dan roda ekonomi lokal.