Investor Soroti Iklim Investasi, Purbaya: Perizinan Masih Jadi Masalah
- Iklim investasi di Indonesia masih belum kondusif, meskipun proses perizinan dinilai baik secara administratif.
- Kementerian Keuangan akan membentuk tim percepatan program pembangunan unggulan untuk memperbaiki hambatan investasi.
- Realisasi investasi semester I mencapai Rp942,9 triliun, tumbuh 13,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan PMA dan PMDN masing-masing menyumbang sekitar setengah dari total investasi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan para investor institusi pemegang Surat Utang Negara (SUN). Mereka adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank.
Dalam sebuah forum resmi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), pertemuan ini menjadi ajang perdana bagi Purbaya bertatap muka langsung dengan para investor secara kolektif.
Ia menjelaskan dalam forum tersebut, para investor menyampaikan keinginan untuk lebih mengenal dirinya secara langsung. Mereka juga ingin memahami arah dan dasar kebijakan fiskal yang akan diambil ke depan.
"Mereka ingin tahu saya ini orangnya seperti apa, benar-benar bisa menjalankan kebijakan atau tidak, serta bagaimana arah kebijakan saya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," katanya.
1. Iklim investasi di Indonesia belum kondusif
Purbaya juga mengungkapkan salah satu perhatian utama para investor adalah kondisi iklim investasi di Indonesia yang dinilai masih belum kondusif. Meskipun secara administratif proses perizinan sudah dinilai cukup baik, praktik di lapangan masih menyisakan banyak hambatan.
"Saya sampaikan sebenarnya (mereka) sudah ada perizinan sejak puluhan tahun lalu. Di atas kertas, semuanya lengkap ada percepatan layanan, PTSP, sistem one stop service, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, masalah di lapangan masih tetap ada. Ini yang akan kami benahi," ujar dia.
2. Kemenkeu akan bentuk tim percepatan program pembangunan unggulan dengan Kemenko Perekonomian
Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, Kementerian Keuangan akan membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim ini akan fokus mempercepat penyelesaian hambatan-hambatan investasi dan memastikan kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif.
"Saya akan membuka ruang pengaduan khusus bagi pelaku usaha. Satu hari dalam seminggu akan saya dedikasikan untuk menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Siapa pun bisa mengadu, pihak yang diadukan juga harus hadir, saya akan memimpin langsung, menjadi ‘hakimnya’, dan masalahnya akan diselesaikan saat itu juga," beber Purbaya.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat, efisien, dan kondusif demi mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Realisasi investasi semester I tembus Rp942,9 triliun
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2025 sebesar Rp942,9 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 49,5 persen dari target tahun ini, yaitu sebesar Rp1.905,6 triliun.
Laju investasi sepanjang semester I pun tumbuh 13,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp829,9 triliun.
Secara rinci, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) sepanjang semester I/2025 tercatat sebesar Rp432,6 triliun, atau mencakup 45,9 persen dari total realisasi investasi. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, PMA mengalami peningkatan tipis sebesar Rp10,9 triliun.
Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp510,3 triliun, atau berkontribusi sebesar 54,1 persen. Jumlah tersebut meningkat Rp102,1 triliun dibandingkan semester I/2024 yang tercatat sebesar Rp408,2 triliun.
Kemudian secara spasial, realisasi investasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp466,9 triliun, atau mencerminkan 49,5 persen dari total investasi nasional. Sisanya, yakni sebesar Rp476 triliun (50,5 persen), tersebar di luar Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, investasi di Pulau Jawa meningkat sebesar Rp53,2 triliun.
