Luhut: Transaksi e-Katalog Tembus Rp253 Triliun
- Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan transaksi e-Katalog mencapai Rp253,1 triliun hingga Desember 2024.
- E-Katalog versi terbaru berhasil menghemat anggaran pemerintah hingga Rp50 triliun, menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
- Versi terbaru e-Katalog dirancang untuk memudahkan proses pengadaan pemerintah, pembayaran, dan pelaporan pajak dalam satu platform yang lebih terintegrasi.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan transaksi melalui e-Katalog hingga Desember 2024 telah mencapai Rp253,1 triliun.
E-Katalog merupakan digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diluncurkan sejak 24 Maret 2022. Saat ini, pemerintah meluncurkan versi terbaru e-Katalog, yakni versi 6.0.
“Pengendalian ekonomi harus dilakukan dengan cermat, memastikan belanja negara efisien, tanpa pemborosan. Transformasi digital menjadi salah satu langkah nyata untuk mencapai efisiensi tersebut,” kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (10/12/2024).
1. Pemerintah hemat anggaran Rp50 triliun gara-gara e-Katalog
Luhut mengatakan, berkat proses pengadaan yang lebih efisien karena e-Katalog, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp50 triliun.
“Ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutur Luhut.
2. E-Katalog versi baru bikin proses pengadaan lebih efisien lagi
Luhut mengatakan, dengan versi terbaru e-Katalog, maka proses pengadaan pemerintah bisa lebih efisien lagi. Kemudian, setelah pengadaan dilakukan, pembayaran dan pelaporan pajaknya juga jauh lebih mudah.
“Sistem baru ini dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses pengadaan, mulai dari pemesanan, kontrak, pembayaran, hingga pengiriman barang, dalam satu platform yang lebih terintegrasi,” ujar Luhut.
3. E-Katalog realisasikan visi Prabowo
Luhut mengatakan, e-Katalog juga merupakan upaya memastikan anggaran negara dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah upaya nyata untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adil. Sesuai pesan Presiden siang in kepada kami semua, yakni memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutur Luhut.
