Luhut: PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memastikan, Presiden Prabowo Subianto akan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang harusnya terjadi pada Januari 2025. Saat ini, menurut Luhut, pemerintah sedang fokus untuk menyusun formula tentang subsidi listrik.
"Jadi, ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (subsidi listrik)," kata Luhut di kawasan TPS 4, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Dia memastikan, sebelum pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen, pemerintah akan merancang stimulus subsidi listrik untuk dua sampai tiga bulan.
"Jadi, sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan, supaya (ekonominya) jangan jatuh," ucap Luhut.
Pemerintah juga sedang melakukan finalisasi rencana pemberian subsidi. Meski demikian, Luhut enggan merinci besaran anggaran yang disiapkan untuk subsidi listrik kepada masyarakat tidak mampu.
Di sisi lain, Luhut memastikan pemerintah tidak akan memberikan bentuk bantuan langsung tunai (BLT) karena dikhawatirkan (dana) malah digunakan untuk judi online.
"Ada hitungannya, tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," tegasnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak ingin beban yang ditanggung masyarakat makin berat imbas kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Oleh karena itu, pemerintah tengah memfinalkan rencana pemberian subsidi listrik tersebut.
"Intinya itu Presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi. Dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah," ungkap Luhut.
