Menaker: 843 Perusahaan Buka Lowongan Magang Nasional

08 Okt 2025, 13:25 WIB

Amir Faisol

Menaker Yassierli di acara Indonesia Summit 2025. (Dok. IDN Times)

Intinya sih...

Perusahaan sambut baik magang nasional
Peserta magang dapat uang saku setara UMR

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Yassierli, mengatakan, setidaknya sudah ada 843 perusahaan yang telah membuka lowongan magang nasional. Pendaftaran lowongan magang itu ditutup sampai Jumat (10/10/2025) malam.

"Jadi kan fasenya dua. Fase pertama perusahaan membuka lowongan magang. Itu masih terbuka sampai (tanggal) 10, malam. Jadi sekarang itu sudah 843 perusahaan yang memposting lowongan magang sampai tanggal 10," kata Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dia mengatakan, para calon peserta magang sudah bisa memilih tiga perusahaan. Nantinya, para calon akan diseleksi oleh pihak korporasi.

"Mulai hari ini, para calon peserta magang bisa melihat memilih akan magang di mana mereka bisa memilih sampai tiga lokasi. Nanti yang memilih adalah perusahaan itu sendiri," kata dia.

"Bisa jadi perusahaan itu memposting ada 10 lowongan, yang mendaftar ada 50. Mereka yang akan memilih nanti," lanjut dia.

1. Perusahaan sambut baik magang nasional

Menaker Yassierli di acara Indonesia Summit 2025. (Dok. IDN Times)

Yassierli mengatakan, pihak perusahaan menyambut baik adanya program magang nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa lulusan perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma untuk mendapatkan peningkatan kompetensi.

Kementerian Tenaga Kerja juga menerima respons positif dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan APINDO atas program yang digagas Presiden Prabowo.

"Kita mengundang dari kawasan ekonomi alhamdulillah respons mereka luar biasa. 800 itu dalam beberapa hari itu respons luar biasa," kata dia.

2. Peserta magang dapat uang saku setara UMR

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja nasional. Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional. (Dok. Menaker)

Yassierli mengatakan, peserta magang nasional akan mendapatkan uang saku setara upah minimun kabupaten/kota. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah untuk memberikan uang saku yang layak bagi mahasiswa yang mau terjun ke dunia kerja.

"Uang saku basisnya upah minimun kota kabupaten kecuali Jakarta yang hanya pakai upah minumun provinsi berarti pakai UMP. Itu bentuk kepedulian pemerintah kita ingin uang saku itu laik," kata dia.

Dia menambahkan, Kementerian Tenaga Kerja akan mengevaluasi sebaran dan pemerataan program magang nasional ini di sejumlah daerah di Indonesia sesuai harapan Komisi IX DPR.

"Evaluasi terkait sebaran sebagaimana harapan Komisi IX sebaran seperti apa, pemerataan, keadilan seperti apa. Itu nanti batch-batch selanjutnya menjadi pertimbangan buat kita nanti," kata dia.

3. Uang saku dibayar penuh pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kemenko Perekonomian. (IDN Times/Triyan).

Pemerintah akan menanggung penuh upah peserta program magang yang ditujukan khusus bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis dalam Paket Stimulus Ekonomi yang dijadwalkan mulai berjalan pada Kuartal IV-2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, program ini menargetkan 20 ribu peserta dari kalangan lulusan baru. Mereka akan menerima upah bulanan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah dengan besaran setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Dengan demikian, nominal upah yang diterima peserta akan berbeda, tergantung pada wilayah tempat mereka ditempatkan.

"Insentifnya, perusahaan tidak perlu membayar. UMP-nya dibayar oleh pemerintah," ujar dia.

Program magang ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, terbagi menjadi dua tahap, yakni tiga bulan pada akhir 2025 dan tiga bulan sisanya pada awal 2026 (Januari–Maret).

Namun, pemerintah juga membuka peluang untuk memperpanjang program ini dan meningkatkan kuota peserta, namun keputusan tersebut bergantung hasil evaluasi selama pelaksanaannya.