Pajak E-Commerce Berlaku November 2026, Bisa Mundur Lagi

15 Agu 2026, 09:21 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Pajak E-Commerce Berlaku November 2026, Bisa Mundur Lagi

ilustrasi e-commerce (freepik.com/rawpixel.com)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah menunda penerapan pajak bagi pedagang online melalui marketplace selama dua bulan, dengan target berjalan kembali pada November 2026.
Penerapan pajak marketplace pada November akan bergantung pada evaluasi pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
Marketplace yang ditunjuk berperan memungut PPh agar pedagang online tidak menangani seluruh administrasi pajak secara mandiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Senin (20/7/2026)

Inge Diana Rismawanti menyatakan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace dibuat untuk membantu administrasi perpajakan pedagang online.

1 Agustus 2026

Pemungutan Pajak Penghasilan bagi pedagang online melalui marketplace mulai berlaku.

Jumat (14/8/2026)

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerapan pajak bagi pedagang online melalui marketplace ditunda dua bulan.

November 2026

Penerapan pajak e-commerce ditargetkan kembali berjalan jika kondisi masyarakat dinilai memungkinkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Penerapan pajak bagi pedagang online melalui marketplace ditunda selama dua bulan.
Who?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Direktorat Jenderal Pajak, marketplace yang ditunjuk, dan pedagang online terlibat dalam kebijakan ini.
Where?
Purbaya menyampaikan penundaan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.
When?
Pajak e-commerce sempat berlaku pada 1 Agustus 2026 dan ditargetkan kembali berjalan pada November 2026.
Why?
Pemerintah masih mengevaluasi kondisi masyarakat sebelum memastikan pemungutan pajak kembali diterapkan.
How?
Pemerintah akan mengevaluasi kondisi masyarakat. Jika memungkinkan, marketplace yang ditunjuk memungut pajak dari pedagang atau seller.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Purbaya bilang pajak untuk orang yang jualan online lewat marketplace ditunda dua bulan. Rencananya pajak itu bisa berjalan lagi pada November 2026. Pemerintah mau melihat dulu keadaan masyarakat. Kalau keadaan sudah memungkinkan, marketplace akan membantu memungut pajak. Kalau belum cukup kuat, pajaknya bisa ditunda lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penundaan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi masyarakat sebelum menjalankan kembali pemungutan pajak melalui marketplace. Di sisi lain, mekanisme pemungutan oleh marketplace ditujukan membantu pedagang online dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, sehingga mereka tidak perlu menangani seluruh administrasi perpajakan secara mandiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menunda penerapan pajak bagi pedagang online melalui marketplace selama dua bulan. Kebijakan yang sebelumnya sempat berlaku itu ditargetkan kembali berjalan pada November 2026.

Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat kondisi masyarakat sebelum memastikan penerapannya pada November. Jika kondisi dinilai memungkinkan, pemungutan pajak akan kembali diimplementasikan.

"Untuk pajak online tadi ya? Targetnya apakah mau diiniin apa sampai tahun depan apa bagaimana? Sementara ditunda 2 bulan dulu, November," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026).

1. Kondisi masyarakat jadi pertimbangan

Ilustrasi ekonomi digital dengan konsep e-commerce, fintech, dan layanan on-demand. (freepik.com)

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kondisi masyarakat sebelum menerapkan kembali pajak marketplace pada November.

Jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi yang memungkinkan, kebijakan akan dijalankan. Sebaliknya, pemerintah dapat kembali menundanya jika kondisi masyarakat dinilai belum cukup kuat.

"Nanti kita evaluasi dulu kondisi masyarakat seperti apa. Kalau memungkinkan, kami jalankan. Tapi, kalau masih dalam analisa kami belum cukup kuat, tunda lagi, kira-kira begitu," ujar Purbaya.

2. Pajak e-commerce sempat berlaku 1 Agustus 2026

ilustrasi pajak, pengeluaran, kalkulator (vecteezy.com/Thanakorn Lappattaranan)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, mengatakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang online melalui marketplace mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Sejumlah marketplace yang ditunjuk pemerintah berperan sebagai pemungut pajak dari pedagang atau seller.

Inge menjelaskan, kebijakan tersebut bukan jenis pajak baru bagi pelaku usaha online. Mekanisme itu dibuat untuk mempermudah administrasi perpajakan sekaligus menyamakan perlakuan antara pedagang online dan offline.

"Jadi sebetulnya antara yang offline dan online semua sama saja. Tapi, dalam kesempatan kali ini kami membantu mereka yang melakukan kegiatan penjualan secara online dengan mekanisme pemungutan," katanya di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Senin (20/7/2026).

3. Seller sebelumnya bayar pajak secara mandiri

Ilustrasi seller online shop (123rf.com/annlisa)

Inge mengatakan pedagang online sebenarnya sudah memiliki kewajiban pajak sebelum mekanisme pemungutan melalui marketplace diterapkan. Perbedaannya, selama ini seller menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Melalui mekanisme baru, proses tersebut dibantu oleh marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut. Dengan begitu, pedagang online tidak perlu melakukan seluruh proses administrasi perpajakan secara mandiri.

"Sementara untuk yang online, kami berikan kemudahan supaya mereka tidak usah repot-repot karena sudah dibantu oleh para pemungutnya," kata dia.