"Harga yang tinggi membuat hasrat pengusaha mengekspor CPO dan turunnya semakin membesar karena menguntungkan," ujarnya.
Pasokan CPO Belum Siap, Implementasi B50 Dinilai Terlalu Agresif

- Pengamat energi Fabby Tumiwa menilai penerapan biodiesel B50 terlalu agresif karena pasokan CPO nasional stagnan; ia menyarankan level B40 atau B35 untuk menjaga ekspor dan harga.
- Peralihan dari B40 ke B50 membutuhkan tambahan sekitar 4 juta ton CPO per tahun, berpotensi mengurangi ekspor serta memperbesar kebutuhan subsidi biodiesel dari BPDPKS.
- Harga CPO sekitar 1.150 dolar AS per ton dan minyak mentah di bawah 90 dolar AS per barel memperlebar subsidi B50; alokasi biodiesel juga menekan pasokan minyak goreng domestik.
Jakarta, IDN Times - Pengamat Energi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah terlalu agresif mendorong implementasi program biodiesel B50 di tengah pasokan crude palm oil (CPO) yang belum meningkat.
Menurut Fabby, tingkat pencampuran biodiesel seharusnya cukup dipertahankan di level B40, bahkan B35, agar tidak menekan ekspor CPO maupun memicu kenaikan harga komoditas tersebut.
"Pemerintah terlalu agresif dengan B50, sementara pasokannya belum meningkat. Menurut saya, seharusnya maksimal di B40, bahkan B35 sehingga tidak mengorbankan ekspor dan tidak mendorong inflasi harga CPO," ujar Fabby kepada IDN Times.
1. B50 butuh 4 juta ton CPO tambahan

Ia memperkirakan, kenaikan kebutuhan CPO dari implementasi B40 ke B50 mencapai sekitar 4 juta ton per tahun. Dengan produksi CPO nasional yang cenderung stagnan, tambahan kebutuhan tersebut berpotensi memangkas volume ekspor. Padahal, penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berasal dari pungutan ekspor CPO. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai subsidi program biodiesel.
"Semakin tinggi tingkat blending dan semakin besar selisih harga CPO dengan BBM, maka kebutuhan subsidi juga akan semakin besar," katanya.
2. Selisih harga makin lebar, subsidi biodiesel B50 diperkirakan terus naik

Fabby menghitung, besaran subsidi biodiesel untuk program B50 saat ini berada di kisaran Rp2.200 hingga Rp2.900 per liter. Ia menjelaskan, saat kebijakan B50 dirancang, asumsi yang digunakan adalah harga minyak mentah rata-rata di atas 120 dolar Amerika Serikat (AS) per barel dengan harga CPO sekitar 1.050-1.100 dolar AS per ton.
Namun, kondisi pasar kini berubah. Harga CPO telah naik menjadi sekitar 1.150 dolar AS per ton, sementara harga minyak mentah justru turun ke bawah 90 dolar AS per barel. Kondisi tersebut membuat biaya produksi B50 lebih mahal dibandingkan solar berbasis minyak bumi tanpa campuran biodiesel.
"Akibatnya, selisih harga yang harus ditutup melalui subsidi menjadi semakin besar," ujar Fabby.
3. Faktor pendorong minyak goreng langka

Menurut Fabby, ada dua faktor utama yang menyebabkan minyak goreng langka dan harganya melonjak. Pertama, kenaikan permintaan domestik terhadap CPO akibat program bahan bakar nabati (BBN). Kedua, kenaikan harga CPO dunia sejak 2023 setelah implementasi program B35 dan B40 yang membuat ekspor CPO dan produk turunannya semakin menguntungkan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut diperparah oleh produksi CPO nasional yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yakni hanya berada di kisaran 48 juta ton hingga 52 juta ton per tahun. Sementara itu, permintaan terus meningkat sehingga pasokan CPO untuk kebutuhan domestik semakin tertekan.
Fabby mencatat, kebutuhan CPO untuk minyak goreng domestik hanya sekitar 9 juta ton atau sekitar 20 persen dari total produksi nasional. Adapun industri oleokimia menyerap sekitar 2,2 juta ton.
Sementara itu, program biodiesel B40 membutuhkan sekitar 15 juta ton hingga 16 juta ton CPO per tahun. Jika pemerintah menerapkan B50, kebutuhan CPO diperkirakan meningkat menjadi sekitar 18 juta ton hingga 19 juta ton per tahun.
"Peningkatan mandatori biodiesel menyebabkan alokasi CPO untuk biodiesel semakin besar sehingga pasokan CPO bagi industri minyak goreng berkurang," ujarnya.





















