Perang AS-Iran Rugikan Negara Arab, Kerugian Tembus Rp2.662 Triliun
- ESCWA memperkirakan konflik AS-Iran dan penutupan Selat Hormuz merugikan negara-negara Arab hampir 150 miliar dolar AS atau Rp2.662,5 triliun pada bulan pertama, setara 4 persen PDB regional.
- Gangguan Selat Hormuz menghambat jalur yang menopang 25 persen perdagangan minyak laut global dan 19 persen perdagangan LNG, serta mengancam distribusi energi, pangan, dan perdagangan dunia.
- ESCWA mendorong perlindungan navigasi dan kapal sipil, penghentian eskalasi konflik, serta penguatan ketahanan regional dan kesiapsiagaan darurat untuk menjaga pasokan vital dan layanan esensial.
Jakarta, IDN Times - Perang antara Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang memicu aksi balasan penutupan Selat Hormuz telah memicu kerugian hingga hampir 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.662,5 triliun (kurs Rp17.750) bagi perekonomian negara-negara Arab hanya dalam satu bulan pertama. Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Barat (ESCWA) mengungkapkan nilai kerugian masif tersebut setara dengan sekitar empat persen dari produk domestik bruto (PDB) regional kawasan.
Dikutip dari TRT World, pernyataan resmi itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCWA, Rania Al-Mashat, pada Kamis dalam pertemuan Formula Arria Dewan Keamanan PBB yang digelar atas inisiatif Bahrain. Pertemuan itu bertajuk "Safe Seas, Shared Security: Protecting Freedom of Navigation in a Changing Security Environment".
Table of Content
1. Kerugian setara empat persen PDB regional
ilustrasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel (unsplash.com/Saifee Art) Kalkulasi pukulan ekonomi akibat eskalasi perang AS-Iran tersebut tercantum dalam pernyataan resmi ESCWA yang dikirimkan kepada TRT World. ESCWA beranggotakan 21 negara Arab yang tersebar dari kawasan Afrika Utara hingga Timur Tengah.
"Izinkan saya menyebutkan angka yang mencolok di sini. Menurut perkiraan ESCWA, biaya konflik ini saja, selama bulan pertama krisis, mencapai 150 miliar dolar AS, setara dengan empat persen dari PDB regional," kata Al-Mashat.
Menurutnya, gangguan rute perairan tidak sebatas masalah keamanan pertahanan militer, melainkan juga mengancam pembangunan, pasokan esensial, stabilitas ekonomi, usaha kecil, dan perekonomian global.
2. Blokade perairan strategis lumpuhkan jalur energi dunia
kapal militer AS di Selat Hormuz (Official U.S. Navy Page from United States, Public Domain, via Wikimedia Commons) Pusaran krisis ini meletus sesudah AS bergabung dengan Israel melancarkan gempuran militer ke wilayah kedaulatan Iran pada 28 Februari. Serangan awal tersebut menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei beserta jajaran komando politik dan militer, serta menelan korban ratusan warga sipil yang banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, sementara penyelidikan yang didukung PBB menyatakan Washington melakukan kejahatan perang.
Sebagai aksi balasan, militer Iran langsung merebut kendali navigasi efektif atas Selat Hormuz dan melancarkan hujan rudal serta drone ke negara-negara monarki Teluk Arab sekutu Washington. Penutupan selat sempit ini berdampak destruktif mengingat wilayah tersebut menopang pergerakan 25 persen perdagangan minyak laut global serta 19 persen perdagangan gas alam cair (LNG).
Al-Mashat menerangkan bahwa Selat Hormuz hingga Laut Merah merupakan simpul distribusi energi dan pangan dunia yang saling berkait.
"Dari Teluk melalui Selat Hormuz hingga ke Laut Merah lewat Selat Bab al-Mandab, laut, selat, dan pelabuhan saling terhubung dalam satu sistem yang membawa energi, pangan, dan perdagangan ke dunia. Jika satu mata rantai terganggu, seluruh rantai akan goyah," tuturnya.
3. Tiga pilar mitigasi untuk cegah krisis berkepanjangan
ilustrasi kapal kargo (pexels.com/William Liu) Sebelum konflik AS-Iran meletus, sebanyak 9 dari 22 negara di kawasan Arab sejatinya telah didera krisis atau baru saja berupaya keluar dari perang. Negara-negara tersebut sudah terbebani kerusakan fasilitas infrastruktur fisik, keterbatasan ruang fiskal anggaran, serta tingkat kerentanan impor bahan bakar dan pangan yang tinggi. Perang berisiko menunda investasi, sementara upaya diversifikasi ekonomi tetap rentan.
Menyikapi eskalasi yang terjadi, pejabat komisi regional PBB tersebut mendorong eksekusi tindakan konkret yang berlandaskan tiga pilar utama. Pilar perdana difokuskan untuk memulihkan rute niaga kapal dagang. "Pertama, menjaga kebebasan navigasi dan memastikan keselamatan kapal sipil serta komersial, dan keamanan rute maritim sesuai dengan hukum internasional," tegas Al-Mashat.
Adapun pilar kedua berfokus menghentikan pelebaran eskalasi konflik demi meminimalisasi keparahan imbas ekonomi, sosial, dan penderitaan kemanusiaan lintas teritorial. Terakhir, pilar ketiga menekankan penguatan ketahanan regional dan kesiapsiagaan darurat bersama agar pasokan logistik vital dan kelangsungan rantai pelayanan esensial warga tetap terjaga.
