Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Satgas PHK adalah bentuk respons pemerintah pada potensi PHK yang dihadapi pekerja di Tanah Air.
Satgas PHK juga dibentuk menyusul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Pemerintah ingin mengetahui kekuatan fundamental industri dengan kebijakan tersebut.
“Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya, jadi nanti kita akan pelajari di sana,” kata Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Dengan Satgas PHK, diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pekerja, dan juga pada akhirnya menekan dampaknya pada perekonomian nasional.
“Sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yaitu tekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Airlangga.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan kenaikan UMP 2025 mencapai 6,5 persen, lebih tinggi dari usulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Prabowo mengatakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).