Rekam Jejak Tony Blair Wara-wiri di Program Pemerintah Indonesia
Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Sejak meninggalkan jabatannya sebagai PM Inggris pada 2007, Blair banyak terlibat dalam proyek-proyek ekonomi berskala besar, termasuk sebagai penasihat berbagai negara di Timur Tengah dan Asia.
Mantan Perdana Menteri Inggris yang menjabat pada periode 1997–2007 ini, memiliki beberapa keterlibatan dengan Indonesia baik selama masa jabatannya maupun setelahnya. Berikut adalah rekam jejaknya dalam berbagai program di Indonesia:
1. Penasihat di proyek IKN
Salah satu proyek di Indonesia yang melibatkan Tony Blair adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia diangkat Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Dewan Penasihat IKN pada 2020. Bersama pendiri SoftBank Masayoshi Son dan Presiden Uni Emirat Arab saat itu, Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, Blair bertugas membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional dan menarik minat investor asing.
Dia juga memiliki lembaga Tony Blair Institute (TBI) yang bertujuan mendukung agar kerja sama yang produktif antara kedua pihak dan dapat menjadikan Indonesia sebagai model acuan pertumbuhan ekonomi inklusif yang sukses di beberapa kawasan.
Dilansir dari ikn.go.id, TBI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup peningkatan sektor pendidikan, pengembangan sektor kesehatan, fasilitasi investasi asing, dan pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.
2. Program transformasi digital pemerintahan
Tony Blair lewat institutnya, TBI bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui program INA Digital pada April 2024. Program ini bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
Kerja sama program digitalisasi juga dijalin dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun yang sama. Kerja sama dengan TBI terkait data center, starlink dan konektivitas, dan digitalisasi ID.
3. Pelatihan kecerdasan buatan untuk ASN
Pada Oktober 2024, TBI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan platform pembelajaran daring global, Apolitical. Kerja sama ini meluncurkan program pelatihan digitalisasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk lebih dari 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kompetensi digital ASN dalam mendukung transformasi layanan publik.
4. Program transisi energi
Pada Februari 2023, TBI dan PT SMI menandatangani MoU yang bertujuan mempromosikan dan meningkatkan pengembangan transisi energi serta pembiayaan transisi di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup berbagi pengetahuan, perancangan strategi, dan fasilitasi kemitraan dengan pemerintah, industri, dan investor global untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan.
Pada Februari 2024, TBI mendukung PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam mengembangkan Kerangka Kerja Sosial-Ekonomi untuk transisi ekonomi berkeadilan. Kerangka kerja ini dirancang untuk memaksimalkan dampak sosial-ekonomi dari transisi energi bersih di Indonesia, memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
