Sederet Tantangan yang Bikin RI Belum Punya Pembangkit Listrik Nuklir
- Pengembangan PLTN di Indonesia menghadapi tantangan teknis, seperti pemilihan teknologi reaktor yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan risiko kecelakaan nuklir.
- Keamanan, pengelolaan limbah nuklir, biaya pembangunan, serta penerimaan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengembangan PLTN.
- Kolaborasi antara Pemerintah, DPR RI, BRIN, BAPETEN, Kementerian ESDM, industri dan universitas merupakan kunci sukses dalam implementasi PLTN di Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan teknis yang memerlukan perhatian serius.
Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tulis Jojok Suryono menyebut tantangan utama tersebut meliputi teknologi reaktor. Indonesia harus memilih teknologi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional.
Dia menjelaskan Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mendesain atau membangun reaktor sendiri, sehingga masih memerlukan vendor dari luar negeri. Pemilihan tipe dan vendor reaktor, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek politis.
"Nah untuk tipe dan vendor mana yang kita pilih itu juga sangat tergantung dari kalau tidak salah ada semacam politis juga karena kita tidak bisa sembarangan memilih teknologi ini," kata dia dalam diskusi yang ditayangkan secara daring, Kamis (10/10/2024).
1. Keamanan hingga penolakan masyarakat juga jadi tantangan
Selain itu, keamanan dan keselamatan juga menjadi tantangan, mengingat risiko kecelakaan nuklir yang menjadi kekhawatiran utama masyarakat. Tantangan lain adalah pengelolaan limbah nuklir, yang merupakan masalah jangka panjang dan kompleks, memerlukan pengelolaan yang aman dan berkelanjutan.
Selain itu, biaya pembangunan PLTN memerlukan investasi besar, disertai biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi.
Penerimaan masyarakat juga menjadi tantangan penting. Mereka perlu diberikan informasi yang jelas dan transparan tentang manfaat dan risiko energi nuklir. Di sisi lain, regulasi dan perizinan harus disesuaikan dengan standar internasional guna mendukung proses pembangunan PLTN yang efisien dan aman.
"Karena masih pada takut dengan keamanan PLTN. Limbah itu pasti juga, dan juga biaya, dan juga penerimaan masyarakat dan regulasi dan perizinan," sebutnya.
2. Pemerintah dan DPR perlu kolaborasi buat bangun PLTN
Dia menekankan pentingnya memperkuat riset dan pengembangan, memperkuat regulasi, menjalin kerjasama internasional, serta mendiversifikasi pembiayaan dan pengembangan industri pendukung dalam upaya pengembangan PLTN di Indonesia.
"Jadi kesimpulannya bahwa teknologi nuklir itu dapat menjadi solusi utama bagi kedalutan energi di Indonesia," paparnya.
Dengan dukungan infrastruktur, regulasi yang kuat, serta kolaborasi di tingkat nasional dan internasional, Indonesia dapat mempercepat implementasi PLTN guna memenuhi kebutuhan energi di masa depan.
Dia juga menekankan keputusan akhir terkait PLTN bergantung pada kebijakan dari Presiden dan DPR RI. Menurutnya, apabila keduanya telah memberikan persetujuan, pembangunan PLTN dapat segera terwujud.
3. Pengembangan PLTN melibatkan berbagai lembaga
Dalam pengembangan PLTN di Indonesia, BRIN berperan dalam memastikan keselamatan nuklir, melibatkan pemangku kepentingan melalui program sosialisasi, pemilihan lokasi, pengelolaan siklus bahan bakar, serta penanganan limbah radioaktif dan perlindungan lingkungan.
Sementara itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengawasi keselamatan nuklir dari aspek kerangka hukum, regulasi, perlindungan radiasi, serta kesiapsiagaan darurat dan keamanan fisik.
Di pihak lain, Kementerian ESDM bersama industri dan universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Politeknik Nuklir, memimpin pengelolaan posisi nasional, pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta keterlibatan industri.
Mereka juga bertanggung jawab atas jaringan listrik, perlindungan lingkungan, serta pengadaan kebutuhan terkait pembangunan PLTN.
