Serapan Anggaran Mini, Menkeu Minta BGN Laporkan ke Publik per Bulan
- Menkeu Purbaya akan menyisir realisasi program pemerintah yang masih lambat
- Alasan lambatnya penyerapan anggaran
- Realisasi program MBG capai Rp13,2 triliun dari alokasi Rp71 triliun
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan mekanisme jumpa pers rutin sebulan sekali bersama Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul masih rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil agar BGN bisa memberikan penjelasan secara langsung ke publik mengenai perkembangan realisasi anggaran.
“Sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN. Kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) harus menjelaskan ke publik,,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
1. Menkeu Purbaya akan menyisir realisasi program pemerintah yang masih lambat
Selain MBG, Purbaya juga akan menyisir program-program pemerintah yang realisasinya dinilai berjalan lambat untuk dipercepat. Ia mengaku telah mulai mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pelaksanaan anggaran dan program kementerian/lembaga.
"Program-program lain yang lambat, saya akan sisir. Saya kan baru hari ketiga rapat, sudah rapat di sini, jadi belum lihat detailnya seperti apa. Tapi kami akan sisir bagian-bagian yang lambat, kami percepat," tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyerapan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Purbaya juga menyoroti perlunya monitoring yang lebih ketat agar dana yang dialokasikan negara dapat memberikan dam pak nyata terhadap perekonomian nasional.
"Kalau kita lihat anggarannya sama aja kan dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, toh nggak ada dampaknya (ke ekonomi), 5 persen aja karena penyerapannya nggak dimonitor," ungkapnya.
2. Alasan lambatnya penyerapan anggaran
Purbaya menilai, lambatnya penyerapan anggaran yang disertai berbagai masalah di lapangan menjadi salah satu penyebab dampak program MBG belum optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menyinggung pengalaman saat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pernah dibentuk untuk memantau penyerapan anggaran.
“Dulu pernah ada UKP4 yang memonitor itu, tapi juga nggak berjalan sempurna karena posisinya terlalu jauh. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan pastikan penyerapan anggaran benar-benar berjalan dan utang yang kita keluarkan bermanfaat bagi ekonomi,” ucap Purbaya.
3. Realisasi program MBG capai
Sebagai informasi, program MBG pada tahun ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp13,2 triliun. Sementara itu, hingga 8 September 2025, terdapat sebanyak 22 juta penerima manfaat dari program MBG, dengan 7.453 titik Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk.
Adapun pada September 2025, BGN menargetkan peningkatan menjadi 14 ribu SPPG, yang diharapkan dapat menjangkau hingga 42 juta penerima manfaat.
