Upaya Transformasi Digital Kominfo yang Diharapkan Pulihkan Ekonomi
Di tengah berkembangnya teknologi saat ini, pemanfaatan dan penguasaan ketrampilan digital berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sosio-ekonomi. Masyarakat yang dapat menggunakan dan meguasai teknologi digital diharapkan mampu beradaptasi di tengah kondisi sulit dan meningkat kesejahteraannya. Menyadari hal tersebut, transformasi digital di Indonesia saat ini sedang diupayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transformasi digital menghadapi tantangan terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Pemerataan infrastruktur dan fasilitas lain di wilayah tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dan menjadi program prioritas transformasi digital yang diupayakan Kominfo.
Adapun beberapa program transformasi digital yang digadang Kominfo juga telah dipaparkan dalam sesi ke-4 webinar Indonesia Writers Festival 2021. Penasaran apa saja programmya? Yuk, kita simak dalam ulasan berikut.
1. Perluasan jaringan backbone nasional
Guna meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia, infrastruktur yang memadahi sangat diperlukan. Untuk itu, Kominfo berencana membangun sebuah jaringan internet pusat atau disebut dengan jaringan backbone atau tulang punggung.
Jaringan backbone dengan kapasitas yang memadai mampu menyokong ketersediaan jaringan internet yang lebih cepat di 514 kota dan kabupaten di Indonesia. Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, Kominfo merencanakan pembangunan infrastruktur jaringan backbone nasional sepanjang 348,442 km.
2. Pembagunan infrastruktur jaringan jarak tengah
Penguatan middle-mile network atau jaringan akses jarak tengah merupakan jaringan yang mampu menghubungkan kota kabupaten dengan kecamatan. Infrastruktur yang dibangun untuk menyokong jaringan middle-mile antara lain jaringan fiber optik, microwave link, 5 satelit Telekomunikasi Komersial dan HTS multifungsi.
3. Perancangan undang-undang perlindungan data pribadi
Penggunaan teknologi informasi mempunyai risiko keamanan terhadap data pribadi. Keamanan pengguna yang tidak terjamin dapat menjadi penghalang untuk berkembangnya transformasi digital.
Undang-undang Perlindungan Data Pribadai (PDP) dibuat untuk melindungi hak seluruh masyarakat dan bangsa dan memberikan rasa aman dalam melakukan kegiatan di ruang digital. Beberapa hal yang dilakukan untuk implementesi peraturan ini antara lain penetapan regulasi PDP dan aturan-aturannya, pembentukan badan PDP, dan pengembangan Ekosistem Data Protection Officer.
4. Mengkoordinasi bidang komunikasi dan Presidensi KTT G20 pada tahun 2022
Presidensi G20 merupakan sebuah forum pertemuan internasional yang bernaggotakan 19 negara. Dilansir situs resmi Kominfo, Indonesia menjadi tuan rumah untuk forum tersebut pada 2022.
Di sektor digital, tiga isu prioritas yang akan diusung antara lain pemulihan dan konektivitas pasca Covid-19, literasi dan keterampilan digital, dan arus data antar batas negara.
5. Kebijakan pengelolaan dan pengembangan frekuensi jaringan 5G
Teknologi 5G diselenggarakan dengan memulai beberapa riset dan pengembangan pendahuluan. Uji coba koneksi 5G juga sudah dilaksanakan dalam skala indoor maupun outdoor. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung implementasi 5G.
Untuk keperluan tersebut, beberapa hal mulai persiapan hingga implementasi di wilayah IKN diupayakan dalam program prioritas. Targetnya, pada tahun 2024, 100% wilayah IKN sudah ter-cover jaringan mobile seluler, fiber optik, dan siap untuk implementasi 5G.
6. Membangun pusat monitoring telekomunikasi nasional
Kualitas layanan komunikasi yang baik penting untuk meningkatkan penyerapan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital. Berbagai masalah terkait penggunaan teknologi digital dapat dihindari atau dikurangi dengan peningkatan kualitas layanan.
Salah satu upayanya adalah dengan membangun Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional yang berperan melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi yang terpadu, terpusat dan efektif dan efisien.
Nantinya, pusat monitoring telekominikasi berfungsi untuk memantau layanan secara near realtime, sebaran infrastruktur dan cakupan layanan, kualitas pelayanan, quality of experience, dan pengaduan masyarakat atas infrastruktur dan pelayanan komunikasi.
7. Membangun pusat data nasional
Pada level pemerintahan, tranformasi digital diselenggarakan salah satunya dengan membangun Pusat Data Nasional. Targetnya, pada tahun 2024 pusat data nasional sudah terselesaikan 100% dan terutilisasi.
Di samping pembangunan pusat data ini, elemen penunjang untuk mendorong terlaksananya digitalisasi pemerintahan dilakukan penyelenggaraan aplikasi generik, implementasi satu data indonesia, pelatihan ASN, dan pengembangan big data pemerintah.
Nah, program prioritas di atas adalah beberapa upaya yang dilakukan Kominfo untuk mendorong transformasi digital. Dengan infrastruktur dan kebijakan terkait teknologi informasi yang lebih baik, semoga ke depannya kita dapat memanfaat teknologi digital sebagai jembatan untuk membangun negeri.
