WANSUS: PHRI Ungkap Dampak Konflik Timur Tengah ke Industri Pariwisata

Apakah sudah ada dampak yang terasa?

Dampak timur-tengah itu sebenarnya kita enggak bisa bicara pariwisata itu cuma bicara wisman. Saya selalu sampaikan,  wisman itu berkontribusi tidak banyak. Wisman itu hanya berkontribusi hanya di beberapa wilayah, terbesar itu di Bali dan Jakarta. Sementara kalau bicara pariwisata itu kita bicara seluruh Indonesia, kan?

Masalahnya bukan wisman saja akan menurun. Tiket pesawat domestik kan meningkat sekarang. Bagaimana dengan wisnusnya? Ini yang jadi masalah sekarang.

Jadi wisman itu terdampak karena pesawat yang asal dari Timur-Tengah kan tidak jelas schedule-nya. Karena masih ada konflik di sana. Mereka pergerakannya tergantung dari situasi. Nah itu juga membuat traveler juga agak sedikit ragu untuk melakukan perjalanan. Selain itu dampak avtur yang meningkat di mana-mana, itu juga bisa berdampak meningkatnya cost of traveling.

Walaupun kita selalu dikatakan bahwa kita daerah aman yang bisa menjadi alternatif untuk berwisata. Namun, sekali lagi, yang kita harus lihat juga kalau kita bicara traveler itu pasti impact-nya ada.

Kalau terkait wisman yang akan berdampak itu yang utama itu Bali. Karena Bali itu kontribusinya sampai 6,8 juta dari wisman. Nah itu pasti akan terdampak, kecuali wisman-wisman yang dari ASEAN, negara-negara Asia Tenggara.

Tapi sekali lagi, peningkatan cost of traveling itu juga biasanya diiringin juga dengan situasi Timur-Tengah. Dengan masalah geopolitik di dunia ini sekarang juga akan punya dampak daya beli masyarakat di berbagai negara. Nah khususnya di Indonesia.

Kalau kita bicara Indonesia, ini kita bicarakan domestiknya. Bagaimana harga avtur di domestik itu kan meningkat sekarang. Kalau kita perhatikan dari harga tiket pesawat, yang tadi pemerintah mengatakan dibatasin peningkatan 13 persen, 9-13 persen. Namun, faktanya kan peningkatannya cukup tinggi juga. Nah itu yang terjadi.

Belum lagi terkait dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu pasti akan ada dampak juga terhadap aktivitas di berbagai daerah. Dengan dampak aktivitas di berbagai daerah tentu hubungannya semua ujung-ujungnya adalah daya beli masyarakat. Nah begitu daya beli masyarakat yang kena, dampak wisatawan domestik pun akan menjadi cukup besar.

Tadi saya sampaikan bahwa bisnis itu berkontribusi di mayoritas wilayah di Indonesia. Nah kalau itu yang terjadi tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan dampak wisman itu yang hanya menyesal beberapa kota dan beberapa provinsi.

Grand Inna Heritage Bali. (dok. InJourney Hospitality)

Sudah, sudah. Okupansi kita kan rendah sekali sekarang. Di berbagai daerah sudah mulai terjadi penurunan. Ada yang okupansinya cuma rata-rata 30 persen.

Kalau kita bicara sekarang setelah libur Lebaran, tentu kita bicara lebih mayoritas ke business traveler. Business traveler itu yang menguasai lima hari kerja. Nah, sementara pemerintah sudah mencanangkan work from home untuk hari Jumatnya. Tinggal sisanya empat hari kerja itu.

Empat hari kerja dengan dampak efisiensi itu pasti akan menyasar ke seluruh aktivitas. Jadi kita jangan lihat, nah ini kan urusan pemerintah, yang corporate swasta kan enggak. Kalau kita bicara daerah-daerah Pulau Jawa iya, tapi di luar Pulau Jawa itu kan mayoritas mereka bergantung dengan aktivitas pemerintah.

Mau itu proyek infrastruktur, mau itu proyek pengadaan barang dan jasa, aktivitas lainnya dari kementerian lembaga itu semua menyasar ke APBN. Dengan kondisi kayak gini kan tentu akan lebih besar dampaknya daripada, sekali lagi, dampak wisman tadi.

Kalau dampak wisman ini kan, masih ada opsi di sana untuk misalnya mengalihkan promosi itu ke negara-negara di Asia Tenggara, yang tidak menyasar ke arah Timur Tengah arahnya gitu loh. Itu juga bisa memungkinkan nanti ada substitusi market misalnya. Karena mereka berpikir mencari daerah yang aman, bisa juga gitu. Sekali lagi, kembali lagi, semua itu tergantung dari daya beli, dari traveler itu juga. Kembali lagi, karena harga avtur yang meningkat itu tentu akan meningkatkan cost of traveling.

Pemandangan hotel Grand Inna Beach di Sukabumi (IDN Times/Istimewa)

Hampir semua wilayah. Contoh misalnya kayak di Pulau Jawa itu, sudah mulai itu dampak okupansi yang menurun.

Kita sudah melihat juga, dari waktu Lebaran saja kan, di sekitar Pulau Jawa dan beberapa daerah itu, menunjukkan okupansi itu cuma terjadi peningkatan di hari plus satu dan plus dua Lebaran saja yang meningkat. Setelah 22-23 Maret saja yang meningkat. Habis itu terjadi penurunan lagi. Ada yang 50, ada yang menuju ke 40.

Nah, sekarang tentu sudah mulai terasa Pak, aktivitas itu makin menurun di berbagai daerah, sehingga okupansi hotel juga akan mengikuti terjadinya penurunan.

Saya mau contohkan di tahun 2025 itu, kita mulai di Lebaran itu, kita lihat waktu mulai terjadinya pemerintah menetapkan efisiensi ya, nah itu sudah mulai kena daya beli itu di tahun 2025. Yang kita tertinggi, yang lumayan cukup masih tinggi itu di 2024.

Nah, kalau saya bercermin ke 2024, biasanya setelah Lebaran, kan Lebaran itu biasanya bisa sekitar lima atau enam hari, itu terjadi karena ada cuti bersama, terjadi peningkatan okupansi saat itu kan. Nah, setelah libur lebaran itu, nanti berganti lagi ke aktivitas pemerintah. Di mana sampai tahun 2024 pemerintah masih aktif melakukan aktivitas misalnya kegiatan MICE.

MICE itu ada dua, satu yang skalanya nasional, ada lagi skalanya internasional. Kalau internasional itu banyak berpusat di Jakarta dan Bali, termasuk juga event ya. Tapi yang MICE nasionalnya itu juga bisa berkontribusi cukup besar kan, banyak kan. Misalnya contoh dulu di Sumatra Utara itu ada H2O kan, powerboat. Belum lagi di NTP dulu juga ada, masih ada race, bike race itu, MotoGP. Terus di beberapa daerah masih ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang cukup besar.

Namun, aktivitas itu kan semuanya support oleh pemerintah semua event-event itu kan. Begitu eventitu hilang, tentu dampak itu juga pasti akan terjadi di daerah-daerah tersebut. Nah itu yang kita selalu sampaikan kan dari dulu, pemerintah mencanakan di destinasi super prioritas. Tapi, ternyata konsep pemerintah membangun destinasi super prioritas itu yang tidak ada blueprint itu ternyata akhirnya begitu ganti pemerintahan kan enggak berkelanjutan. Itu yang terjadi kan.

Ini yang selalu kami sampaikan dari asosiasi, khususnya pada merancang, waktu kita merancang merevisi undang-undang pariwisata pada saat itu, kita sampaikan bahwa rencana untuk pariwisata nasional, Ripparnas, Ripparda, Ripparkab itu tidak dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan atau membangun pariwisata di Indonesia. Harusnya itu menjadi blueprint-nya.

Jika itu tidak terjadi blueprint, berganti pemerintahan, maka akan berganti konsep. Dan hasilnya akhirnya dapat yang menjadi berantakanlah destinasi tersebut yang sudah dibiayai dengan jumlah yang cukup besar juga.

Jadi makanya sekarang dengan kondisi ini di 2025 turun, di 2026 turun, ini akan lebih memper-parah lagi. Sekarang kita tidak bicara pembangunan pariwisata dulu, tapi bicara pasar yang sekarang ini pasti akan menurun cukup drastis sebagai dampak dari daya beli, dan juga kenaikan harga avtur tersebut. Ya

Hotel The Meru Sanur, Bali. (dok. InJourney Hospitality)

Saya agak aneh gitu lho, kalau kita pemerintahnya bicaranya wisman mulu gitu lho. Padahal kita udah bicara dari zaman COVID-19. Kita punya penduduk 257 juta, yang justru kita kalau bicara pembangunan pariwisata nasional Indonesia, ya kita enggak bisa bicara daerah cuma segelencar wisman saja. Justru wisnus ini yang bisa berkontribusi untuk bisa tetap menghidupi ekonomi di berbagai daerah. Jadi kuncinya menjaga daerah beli dulu gitu lho.

Jadi kalau bilang substitusi pasar, berarti bicaranya wisman lagi, wisman lagi. Pernah enggak bicara wisnus? Itu pertanyaan saya.

Kalau hanya bicara wisman, berarti yang hanya dipikirkan pemerintah itu hanya daerah-daerah yang berkontribusi wisman. Di Indonesia ini yang berkontribusi wisman berapa daerah sih? Kita bisa hitung kok, enggak sampai 50 persen, di bawah itu. Dari total wilayah yang ada di Indonesia itu paling cuma 20-30 persen yang berkontribusi wisman. Dan yang terbesarnya itu di Bali, karena memang fokus pemerintah itu selalu kalau permasalahan pariwisata kan ke Bali dulu. Kalau Jakarta karena hidup kota negara. Apakah kita hanya bicara itu saja? Sementara banyak daerah hidupnya dari pergerakan. Bukan hidupnya itu hanya dari sumber daya alam seperti migas, tambang, perpembunan. Itu kan daerahnya tertentu, enggak semua wilayah di Indonesia menikmati itu kan.

Jadi, bagaimana ekonomi daerah itu bisa tumbuh? Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa meningkat? Bagaimana daya beli masyarakat bisa meningkat seluruh Indonesia? Bagaimana UMKM-nya bisa tetap hidup di situasi sekarang seperti ini?

Tentu yang harus diprioritas itu pergerakan wisnusnya dulu, bukan wisman. Kalau wisman dulu sih, kita hanya bicara 2-3 daerah gitu.

Bali Beach Hotel, Sanur, Bali. (dok. InJourney Hospitality)

Iya dong. Coba bayangin wisman itu yang masuk paling tinggi 16 juta kan. 16 juta dibanding 257 juta, katakan 150 juta lah, yang akan bergerak kan masih jauh. Gak usah 150 juta, 100 juta saja sudah lumayan. Tapi kan dia bergerak antarprovinsi, antarkabupaten, kota, itu kan menghidupkan ekonomi di daerah. Jadi pergerakan wisnus itu yang menjadi utama kan.

Kita satu, kita bicara wisman, wisnus. Dan di dalam konteks wisman dan wisnus kita bagi lagi, ada yang sifatnya leisure, ada yang sifatnya business traveler. Nah kalau kita bicara wisnus, kita lebih banyak bicaranya business traveler. Karena kenapa? Kalau leisure itu waktunya kan sudah sama nih, tertentu kan. Dari satu minggu itu kan banyak weekdays-nya. Weekdays itu business traveler yang harus digerakin.

Kita bisa ngambil contoh pada saat COVID-19. Bagaimana pemerintah saat itu bisa membantu diaktivasikan kembali pariwisata itu dengan menggerakkan, mendorong aktivitas kegiatan MICE dan event pada saat itu. Yang sifatnya skala internasional, yang skala nasional, itu digas. Sehingga, proses recovery-nya berjalan. Ya sayangnya tidak sampai tuntas ya. Kita targetin 2025, ternyata ada efisiensi. Jadi malah makin terburuk lagi.  Masuk lagi ke 2026. Jadi dengan adanya masalah geopolitik, makin besar dampaknya. Jadinya belum bisa kita melakukan recovery.

Kalau itu pertanyaannya, saya bisa bicara data yang dikeluarkan oleh BPS saja. Saat 2025 itu, situasi okupansi kita kan minus, enggak ada tumbuh di situ, hampir 4 persen lah, 3,9 persen sekian, itu data BPS ya. Karena dari mulai bulan Februari sampai Desember itu, okupansi kalau dibandingkan tahun 2024 pasti negatif. Kecuali Januari 2025 itu saja yang tinggi. Kenapa? Karena itu masih ada transisi akhir tahun kan. Libur Natal tahun baru.

Nah, kemudian situasi pada saat okupansi 2025 itu year on year-nya, sebenarnya sudah beda 2 persen dengan situasi okupansi pada saat tahun 2022. Karena tahun 2022 itu kita masih baru mereaktivasi pariwisata kita. Berarti kan situasinya tahun 2025 sebenarnya sudah buruk, sudah kembali ke masa COVID-19, masa reaktifasi.

Nah, 2026 dengan situasi seperti ini, bisa jadi lebih rendah lagi. Makanya sekali lagi, yang paling sulit itu adalah menjaga daya beli. Yang penting itu sekarang yang harus dijaga itu adalah wisnusnya. Kenapa saya bilang begitu? Coba waktu tahun 2022, okupansinya meningkat. Kan wisnus dulu bukan wisman. Di kala itu wismannya kan baru 9 juta, sudah hidup dia. Di tahun 2024 masih kita bisa bicara 10-11 juta, sudah hidup dia. Tahun 2025 juga begitu. Pada saat bicara 16 juta apalagi, masih hidup dia. Jadi yang harus dipikirkan itu jangan wisman melulu. Kalau wisman melulu, bisa tumbang semua industri pariwisatanya nanti.

Hotel The Meru Sanur, Bali. (dok. InJourney Hospitality)

yang sulit untuk dijawab. Karena di tengah situasi geopolitik ini pemerintah pun mengalami tekanan di APBN. Yang paling penting itu sebenarnya pemerintah harus fokus dengan program di mana menjaga daya beli masyarakat. Ini yang paling sulit sepertinya. Itu sebenarnya gampang sih mencontohnya.

Pada saat waktu COVID-19, COVID-19 itu yang terparah. Tapi kalau pemerintah tidak bisa mengalihkan program yang bisa menggerakkan semua ekonomi, yang ada lapangan pekerjaannya makin susut. Itu yang terjadi. Karena dalam menjaga daya beli memang spending pemerintah dari APBN yang dibutuhkan.

Tapi pemerintahnya sekarang saving habis-habisan, tentu semuanya akan mengencangkan ikat pinggang. Survei dari Apindo sendiri menjelaskan kan, mayoritas tidak ada lagi perusahaan yang mencari pekerja untuk merekrut pekerja. Justru malah mengurangi. Ini kan bahaya kalau itu benar-benar jadi.

Suasana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) saat pemberlakuan Work From Home (WFH) setiap Jumat. (Dok. KemenPPPA)

Awalnya kan konflik, banyak di publik maksudnya. Seolah-olah WFH hari Jumat itu membuat orang banyak yang berlibur. Tapi persepsi kami pada saat itu, pada saat ditanya media, saya sampaikan pada saat itu. Bagus kalau masih bisa travelling mereka, berarti kan juga membantu daerah untuk berkembang atau menjalankan inode ekonominya kan. Bagaimana pun pergerakan itu dibutuhkan, berarti masih ada yang memiliki daya beli. Karena kalau kita perhatikan waktu COVID-19, yang memiliki daya beli itu adalah ASN dan BUMN, pegawai BUMN dan ASN..

Tapi ternyata tidak seperti itu ceritanya. Justru pegawai ASN dan BUMN ini sekarang sudah makin tertekan income-nya. Satu-satunya yang memiliki daya beli itu harusnya mereka..Jadi mereka sendiri juga sudah kesulitan. Jadi untuk mereka melakukan travelling, saya rasa mereka juga perlu pertimbangan besar di situ.

Kalau yang swasta ini kan oke, yang masih punya duit berapa sih? Tapi yang kita lihat tenaga kerjanya kalau makin banyak yang berkurang, kan justru tidak mungkin punya kapasitas untuk bergerak.

Jadi kalau kita lihat yang WFA ini, sebenarnya, ya tentu ini suka-tidak suka, sebenarnya kalau kita dari sektor swasta sebenarnya nggak tertarik dengan WFA itu. Karena pasti ada bisnis yang akan kena dampaknya terkait WFA itu. Karena aktivitasnya akan berkurang ya.

Ya sebenarnya dengan apa yang terjadi di tahun 2025, harapan kita di 2026 ini kita bisa tumbuh. Karena bagaimana pun daya tahan dari industri itu kan memang sangat dibutuhkan.

Untuk bisa bertahan dengan situasi seperti ini, apalagi dengan situasi geopolitik ini, kita enggak tahu kapan akan selesai. Nah, yang kami lakukan pada saat ada pertemuan dengan pemerintah, dengan Kementerian Pariwisata pada saat itu, yang kami harapkan Kementerian Pariwisata bisa membantu kita untuk melakukan evaluasi terkait masalah perizinan berusaha yang nilainya sudah sangat fantastis sekarang ya untuk mendapatkan perizinan tersebut. Bisa dikatakan menjadi semakin hari, semakin tahun, semakin naik cost ekonomi yang enggak pernah terbendung.

Nah itu bisa dievaluasi dengan situasi ini, paling tidak bisa membantu industri pariwisata untuk bertahan. Karena di tengah tekanan dari pasarnya juga yang menurun drastis ya, itu perlu dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan sekarang apakah pemerintah mau melakukannya? Itu jadi pertanyaan besar.

Karena biasanya pemerintah itu ada dua, satu pemerintah daerah. Pemerintah daerah begitu ada tekanan dari fiskal mereka, pasti mereka menaikkan PBB. Itu selalu terjadi, belum lagi menaikkan retribusi daerahnya.

Sekarang kayak masalah dari lingkungan hidup saja. Yang dulu kita melaporkannya per 6 bulan, sekarang lap-nya harus per bulan. Per bulan itu paling tidak rata-rata sekali lap itu Rp500 ribu, berarti satu tahun itu kita spending paling Rp jutaaan. Sekali tes, yang tadinya nilainya itu paling cuma Rp1 juta satu tahun. Belum lagi bentuk sertifikasi yang cukup banyak diwajibkan, tapi ya akhirnya nilai biaya saja yang keluar di dalam situ kan. Nah itu yang kita harapkan di saat satu itu.

Tapi yang paling penting yang kita harapkan dari saat pembicaraan itu, bahwa creating demand atau mengejar, mencari pasar itu menjadi satu yang paling utama sih. Kenapa gitu? Karena pasar itu adalah salah satu penopang untuk industri ini tetap hidup.

Nah tapi yang menjadi PR tadi sekali lagi, kalau Wisman gampang, kita tinggal mencari negara-negara yang terdekat kan, untuk melakukan substitut atau pengganti dari pasar yang ada. Tapi kalau yang misnos ini yang paling berat, bagaimana PRnya untuk bantu? Gak mungkin kita bicara subtituSi di dalam situ, tapi yang kita bicara sekarang menjaga daya belinya, itu melibatkan banyak kementerian/lembaga di dalam situ.

Nah yang ketiga, pada saat nanti kita ditanya misalnya insentif dalam bentuk penyalahan modal kerja atau perbankan, itu gak mungkin didapat. Karena pada faktanya, kita pada saat COVID-19 itu mendapatkan reaktif dari COVID-19.

Dengan situasi seperti itu, ternyata kita yang mendapat reaktif dari COVID-19 itu, kita justru tidak dapat lagi, tidak bisa mendapatkan modal kerja baru atau mendapatkan kredit baru. Karena semua yang mendapatkan restrukturisasi COVID-19 itu, dapat notifikasi restrukturisasi, history credit lah istilahnya. Jadi mereka harus lunasin dulu, baru selesai. Jadi enggak ada bank yang mau membiayai industri pariwisata dalam kondisi itu. Jadi sangat sulit.

Ya paling cuman bisa, kita enggak bisa bicara modal kerja tambahan atau bunga bank, kita enggak bisa lagi. Karena yang dulu saja belum sehat. Apalagi meminta baru kan gak mungkin.

Satu-satunya yang paling penting itu pasang dan high cost economy dari sisi perizinan itu yang harus pemerintah evaluasi. Apalagi di tengah sekarang dengan penetapan klasifikasi baku lapangan usaha manusia dari peraturan BPS 2025, di mana disitu disebutkan kita harus merubah KBLI kita untuk kota berbintang. Ini kan menjadi salah satu permasalahan baru juga nanti. Kalau sampai enggak bisa dicari jalan keluarnya, akhirnya menjadi biaya. Kita harus mengubah lagi perizinannya. Itu yang menjadi situasi yang enggak bagus juga di tengah situasi seperti ini.