Pemerintah, OJK, BI, dan Kemenkeu bertemu dengan Ratu Maxima.
4 fokus utama: inklusi, literasi perbankan, produk perbankan, kesehatan finansial.
Masyarakat harus diawasi terkait penyalahgunaan pinjol dan utang berlebih.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan bertemu dengan UNSGSA Queen Máxima untuk membahas langkah memperkuat literasi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat.
Pertemuan itu juga menyoroti perlunya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan mampu melindungi masyarakat dari risiko layanan keuangan modern.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelasjan terdapat empat fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Pertama, soal inklusi; kedua, terkait literasi atau pengetahuan perbankan; ketiga mengenai produk perbankan seperti tabungan; dan keempat adalah financial health,” ujar Airlangga usai menghadiri Ministerial Group Meeting di Gedung AA Maramis, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan saat ini banyak masyarakat memiliki berbagai akun keuangan, sehingga diperlukan koordinasi data secara digital untuk memantau tingkat kesehatan finansial.
Menurut Airlangga, Queen Máxima menekankan PBB mendorong kesehatan finansial menjadi salah satu outcome penting dari program inklusi keuangan. Karena itu, pemerintah akan terus mempelajari dan menindaklanjuti hal tersebut melalui kerja sama dengan PBB.
Airlangga menambahkan, masyarakat perlu diarahkan agar mampu mengelola keuangan secara sehat, terutama di tengah maraknya layanan berisiko tinggi seperti pinjaman online. Ia menegaskan pentingnya peran negara dalam pengawasan.
“Monitoring pemerintah menjadi penting. Ini yang akan kami dorong ke depan terkait financial health,” kata Airlangga.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memperluas mandat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Selain mendorong inklusi, DNKI akan diberi tugas memastikan kesehatan finansial masyarakat, termasuk meningkatkan pemahaman atas risiko penggunaan layanan keuangan seperti pinjaman.
“Pemerintah melalui OJK bisa melakukan monitoring per orang, agar masyarakat tidak sampai memiliki utang berlebihan. Jangan sampai 50 persen penghasilannya digunakan untuk pinjaman karena itu dapat memberatkan masa depan mereka,” ujarnya
Sebelum bertemu Airlangga, Ratu Máxima juga berdiskusi dengan Ketua OJK Mahendra Siregar. Dari pertemuan tersebut, OJK menegaskan konsep kesehatan finansial akan menjadi standar baru dalam pengembangan industri jasa keuangan ke depan.
Mahendra menuturkan bahwa kesehatan finansial bukan lagi sekedar wacana internasional, melainkan kebutuhan penting bagi Indonesia.
“Memang bagi Indonesia istilah ini relatif baru, baik kesehatan finansial maupun kemakmuran finansial. Esensinya adalah kondisi finansial seseorang atau rumah tangganya,” kata Mahendra.
Adapun empat pilar utama kesehatan finansial akan menjadi dasar perubahan strategi bisnis bagi perbankan, fintech, asuransi, hingga penyelenggara dana pensiun.